Alat Berat Masuk Tanpa Mufakat, Warga Jatiraden Tolak Keras Pengeboran Sumur Migas Pertamina

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 11:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah pekerja beraktivitas di sekitar rangkaian alat berat dan derek (crane) di lokasi proyek Sumur Migas JNG-E milik PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field yang berbatasan langsung dengan permukiman warga RW 08, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (19/11/2026). (Foto: Istimewa/RakyatBekasi.Com)

Sejumlah pekerja beraktivitas di sekitar rangkaian alat berat dan derek (crane) di lokasi proyek Sumur Migas JNG-E milik PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field yang berbatasan langsung dengan permukiman warga RW 08, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (19/11/2026). (Foto: Istimewa/RakyatBekasi.Com)

  • ​Lokasi & Proyek: Rencana pengeboran Sumur Migas JNG-E (Sumur Gas Bumi Pertamina A) oleh PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field di RW 08, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.
  • ​Pemicu Konflik: Alat berat sudah diturunkan ke area permukiman meskipun forum musyawarah pada Kamis (29/10/2026) belum mencapai kata mufakat.
  • ​Faktor Trauma: Warga masih dibayangi trauma fisik dan psikologis akibat insiden ledakan fasilitas sumur gas di kawasan tersebut pada Agustus 2023 lalu.
  • ​Tuntutan Warga: Kepastian payung hukum, standar zona aman, dan besaran kompensasi lingkungan secara tertulis sebelum operasional berjalan.

RENCANA PENGEBORAN SUMUR MIGAS PERTAMINA DI JATIRADEN, tepatnya pada Sumur JNG-E (Sumur Gas Bumi Pertamina A) di RW 08, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, memicu penolakan keras warga setempat.

Warga mengecam langkah PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field yang menurunkan alat berat ke area permukiman meski musyawarah pada Kamis (29/10/2026) berakhir buntu.

Trauma insiden ledakan Agustus 2023 serta absennya jaminan tertulis menjadi pemicu utama protes warga.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Polemik Pengeboran Sumur Migas Pertamina di Jatiraden Tanpa Kesepakatan Warga

​Mengapa Warga RW 08 Jatiraden Menolak Proyek Pengeboran Pertamina?

​Warga RW 08 Kelurahan Jatiraden menolak proyek eksplorasi gas tersebut karena PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field dinilai mengabaikan persetujuan sosial dan menurunkan alat berat secara sepihak ke dekat permukiman.

Pola komunikasi perusahaan pelat merah ini memicu kekecewaan mendalam karena dianggap mundur dibandingkan era pengelolaan sebelumnya.

​Masyarakat menilai tata kelola sebelumnya bersama BUMD Pemkot Bekasi, PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi, berjalan jauh lebih transparan. Sebelum proyek diambil alih penuh oleh Pertamina, warga selalu dilibatkan dalam kesepakatan tertulis sebelum aktivitas fisik dimulai di lapangan.

​Salah seorang warga terdampak, Monic, menegaskan bahwa harmonisasi tersebut hilang setelah forum musyawarah pada Kamis (29/10/2026) berakhir sengit tanpa titik temu.

Pihak perusahaan justru langsung memobilisasi alat berat ke lokasi yang berdampingan langsung dengan rumah warga.

​”Belum ada mufakat, tapi alat berat sudah diturunkan seolah-olah sudah ada izin forum. Setiap hari kami harus menanggung suara bising operasional. Belum lagi kalau tiba-tiba sirene ancaman flaring berbunyi, trauma ledakan masa lalu langsung membayang-bayangi kami,” kata Monic kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di RW 08 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kamis (19/11/2026).

​Apa Dampak Operasional Alat Berat dan Trauma Ledakan Agustus 2023 bagi Warga?

​Kehadiran alat berat dan aktivitas persiapan pengeboran berdampak langsung pada gangguan kebisingan harian serta memicu kembali trauma psikologis warga atas insiden ledakan sumur migas pada Agustus 2023.

Kala itu, peristiwa ledakan di fasilitas gas kawasan Jatiraden tersebut menyebabkan kerusakan bangunan permukiman terdekat hingga korban jiwa di area kerja.

​Secara standar keselamatan hulu migas, aktivitas pengeboran dan fasilitas pengolahan gas seharusnya memiliki radius zona aman yang memadai dari kawasan padat penduduk.

Namun, lokasi Sumur JNG-E di RW 08 Jatiraden berada sangat dekat dengan permukiman warga sehingga setiap suara sirene flaring memicu kepanikan massal.

​”Kami masih trauma berat. Orang sampai terpental karena ledakan waktu itu. Itu alasan utama kenapa kami menolak keras pengeboran baru ini. Jangan sampai keselamatan jiwa kami dikorbankan demi proyek ini,” ungkap Monic.

​Bagaimana Tuntutan Kompensasi dan Sikap Kecamatan Jatisampurna terhadap Pertamina?

​Warga RW 08 Jatiraden menuntut jaminan keselamatan dan skema kompensasi lingkungan secara tertulis di awal proyek, sementara Pemerintah Kecamatan Jatisampurna mendesak Pertamina tidak memaksakan kegiatan sebelum hak warga dipenuhi.

Masyarakat menolak keras komitmen yang hanya disampaikan secara lisan tanpa kekuatan hukum mengikat.

​Berikut empat poin tuntutan utama warga RW 08 Kelurahan Jatiraden sebelum aktivitas pengeboran dilanjutkan:

  • ​Kesepakatan Tertulis: Penghentian sementara mobilisasi alat berat hingga tercapai mufakat resmi dengan warga terdampak.
  • ​Jaminan Keselamatan & Zona Aman: Kejelasan mitigasi risiko kebocoran gas, flaring, serta batas radius aman dari permukiman warga.
  • ​Payung Hukum Kompensasi: Kepastian nilai dan mekanisme ganti rugi dampak lingkungan maupun kerusakan bangunan secara tertulis di awal.
  • ​Keterlibatan Pemkot Bekasi: Pelibatan aktif jajaran Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi untuk mengawasi aspek perizinan serta keselamatan publik.

​”Kami butuh kepastian di awal, bukan sekadar kata ‘mungkin’. Kalau dampak buruk sudah terjadi baru ada pembayaran ganti rugi, itu sudah terlambat dan tidak adil bagi kami,” tambah Monic.

​Menanggapi eskalasi penolakan tersebut, Camat Jatisampurna, Nata Wirya, menegaskan bahwa pihak kecamatan berdiri mengawal aspirasi masyarakat.

Pemerintah wilayah telah melayangkan teguran serta meneruskan seluruh tuntutan warga kepada manajemen perusahaan agar keselamatan publik menjadi prioritas mutlak.

​”Saya berharap masyarakat jangan sampai dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Aspirasi dan keinginan warga sudah saya sampaikan langsung ke pihak Pertamina agar menjadi perhatian utama sebelum ada langkah lanjutan,” kata Nata.

​Kapan Manajemen PT Pertamina EP Zona 7 Memberikan Klarifikasi Resmi?

​Hingga berita ini diturunkan pada Kamis (19/11/2026), manajemen PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field belum memberikan keterangan resmi terkait polemik penurunan alat berat tanpa kesepakatan warga maupun skema kompensasi.

Perwakilan perusahaan di lapangan sebelumnya berdalih pernyataan resmi hanya dapat dikeluarkan oleh kantor pusat.

​Di sisi lain, warga RW 08 Kelurahan Jatiraden memastikan akan terus bertahan menolak seluruh aktivitas proyek di lapangan.

Warga mendesak Pemkot Bekasi dan Wali Kota Bekasi turun tangan meninjau ulang aspek keamanan proyek migas di tengah kawasan permukiman padat Jatisampurna.

​RakyatBekasi.Com masih berupaya mengonfirmasi jajaran manajemen PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field serta dinas terkait di lingkungan Pemkot Bekasi guna mendapatkan penjelasan berimbang mengenai izin lingkungan dan mitigasi keselamatan proyek Sumur JNG-E.

​Bagaimana pendapat Anda mengenai proyek pengeboran migas di dekat permukiman padat warga? Bagikan artikel ini, tuliskan komentar Anda di bawah, dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar selalu mendapatkan pembaruan berita terpercaya seputar Kota dan Kabupaten Bekasi.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wakabe Keren Gratis hingga Minggu, Tri Adhianto Tantang Warga Uji Coba Tanpa Serobot Antrean
KEPALA BATU! Galian Ilegal di Cibarusah Beroperasi Lagi, GMNI Desak Bupati Bekasi dan KDM Bertindak Tegas!
Raih ABDI AI Leadership Awards 2026, Wali Kota Bekasi: Digitalisasi Harus Permudah Warga
WAKABE Resmi Meluncur, Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi Sulap Kalimalang Jadi Ikon Wisata Air hingga Jalur Transportasi Bekasi–Jakarta
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Jajaki Kolaborasi AI dengan The Habibie Center, Birokrasi Layanan Publik Bakal Dipangkas?
Mangkir Panggilan Kejagung Terkait Korupsi PT Migas, Ini Dia Alasan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto
Skandal Dugaan Korupsi RSUD CAM Kota Bekasi Terbongkar, Fopera Resmi Lapor Kejari dan Desak Direktur Dicopot
Kualitas Hidup Warga Meningkat, Wali Kota Bekasi Resmikan 4 Rumah Rutilahu di Mustikajaya
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:52 WIB

Wakabe Keren Gratis hingga Minggu, Tri Adhianto Tantang Warga Uji Coba Tanpa Serobot Antrean

Kamis, 19 November 2026 - 11:19 WIB

Alat Berat Masuk Tanpa Mufakat, Warga Jatiraden Tolak Keras Pengeboran Sumur Migas Pertamina

Kamis, 19 November 2026 - 01:21 WIB

KEPALA BATU! Galian Ilegal di Cibarusah Beroperasi Lagi, GMNI Desak Bupati Bekasi dan KDM Bertindak Tegas!

Rabu, 18 November 2026 - 21:44 WIB

Raih ABDI AI Leadership Awards 2026, Wali Kota Bekasi: Digitalisasi Harus Permudah Warga

Rabu, 18 November 2026 - 20:45 WIB

WAKABE Resmi Meluncur, Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi Sulap Kalimalang Jadi Ikon Wisata Air hingga Jalur Transportasi Bekasi–Jakarta

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x