Audit BPK Bergeser ke DKI, Wali Kota Bekasi Instruksikan Inspektorat Perketat Pengawasan Administrasi

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 15:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat memberikan arahan tegas kepada jajaran aparatur dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi terkait pencocokan laporan administrasi dengan fisik pekerjaan serta efisiensi anggaran jelang tutup tahun 2026 di Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (09/11/2026). (Foto: Dok. Humas Pemkot Bekasi/RakyatBekasi.Com)

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat memberikan arahan tegas kepada jajaran aparatur dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi terkait pencocokan laporan administrasi dengan fisik pekerjaan serta efisiensi anggaran jelang tutup tahun 2026 di Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (09/11/2026). (Foto: Dok. Humas Pemkot Bekasi/RakyatBekasi.Com)

  • Instruksi Utama: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memerintahkan Inspektorat Kota Bekasi memperketat pengawasan dokumen administrasi dan pelaksanaan program Pemkot Bekasi jelang pemeriksaan LKPJ Tahun Anggaran 2026.
  • Perubahan Standar Audit: Wilayah pemeriksaan BPK dan BPKP untuk Pemkot Bekasi kini mengacu ke wilayah DKI Jakarta, bukan lagi Jawa Barat, sehingga standar ketelitian audit dipastikan meningkat.
  • Fokus Pengawasan: Mitigasi menyasar seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bekasi serta realisasi program pembangunan lingkungan tingkat RW senilai Rp100 juta per wilayah.
  • Waktu Instruksi: Arahan disampaikan langsung oleh Wali Kota Bekasi pada Kamis (19/11/2026) agar pembenahan dilakukan sejak dini sebelum tim auditor turun.

INSPEKTORAT KOTA BEKASI kini menghadapi tekanan pengawasan yang jauh lebih ketat menjelang audit keuangan daerah Tahun Anggaran 2026. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menginstruksikan langsung jajarannya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk segera membenahi seluruh dokumen administrasi dan pelaporan kegiatan, Kamis (19/11/2026).

Langkah cepat ini diambil karena wilayah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi Kota Bekasi resmi bergeser mengacu ke standar DKI Jakarta, bukan lagi Jawa Barat.

Strategi Pengawasan Inspektorat Kota Bekasi Hadapi Standar Audit DKI Jakarta

Pergeseran acuan wilayah pemeriksaan ini memaksa seluruh jajaran birokrasi yang berpusat di Kantor Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, mengubah pola kerja pelaporan keuangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pola lama yang kerap menumpuk kelengkapan berkas menjelang tutup buku tahun anggaran dinilai berisiko memicu temuan administratif maupun material.

Mengapa Standar Pemeriksaan Keuangan Pemkot Bekasi 2026 Menjadi Lebih Ketat?

Standar pemeriksaan keuangan Pemkot Bekasi untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2026 menjadi lebih ketat karena wilayah audit BPK dan BPKP kini mengacu pada parameter DKI Jakarta.

Selama ini, tata kelola audit di wilayah DKI Jakarta dikenal menerapkan verifikasi berlapis dan pengujian kepatuhan yang jauh lebih rinci terhadap setiap pos belanja daerah.

“Saya menyampaikan bahwa pemeriksaan oleh BPK dan BPKP saat ini sudah mengacu ke wilayah DKI Jakarta, tidak lagi ke Jawa Barat. Standar pemeriksaannya pasti akan lebih tinggi dan teliti. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita,” ujar Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (19/11/2026).

Menyikapi tantangan tersebut, Tri menolak budaya kerja reaktif di tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mewanti-wanti seluruh kepala dinas hingga unit pelaksana teknis agar tidak menunggu kedatangan auditor untuk merapikan berkas pertanggungjawaban.

“Sebaliknya, pembenahan administrasi harus mulai dilakukan sejak dini agar setiap kegiatan pemerintah memiliki bukti pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan,” tegas Tri.

Bagaimana Peran Inspektorat Kota Bekasi dalam Memitigasi Temuan LKPJ 2026?

Inspektorat Kota Bekasi ditugaskan berperan aktif sejak fase awal pelaksanaan anggaran melalui pendampingan teknis dan deteksi dini terhadap celah penyimpangan.

Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini tidak lagi sekadar mengevaluasi di akhir tahun, melainkan mengawal kesesuaian faktual antara dokumen dan wujud pekerjaan di lapangan.

Secara khusus, Tri menginstruksikan Kepala Inspektorat Kota Bekasi untuk menyisir tiga area krusial berikut:

  • Pelaporan keuangan perangkat daerah: Memastikan alur pencairan, bukti transaksi, dan klasifikasi belanja sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah.
  • Pelaksanaan kegiatan fisik: Memverifikasi kesesuaian progres pembangunan di lapangan dengan spesifikasi kontrak dan nilai anggaran yang dicairkan.
  • Kelengkapan dokumen administrasi: Menutup celah berkas yang belum lengkap sebelum tahapan pemeriksaan resmi BPK dan BPKP dimulai.

“Mumpung masih ada waktu, perbaiki dan lengkapi betul proses administrasi yang belum sempurna. Saya meminta Kepala Inspektorat untuk membimbing sejak awal dan melakukan mitigasi terkait pelaporan keuangan serta proses kegiatan fisik maupun administrasi secara faktual,” ucapnya.

Mengapa Anggaran Pembangunan Lingkungan Tingkat RW Rp100 Juta Turut Disorot?

Program pembangunan lingkungan tingkat Rukun Warga (RW) dengan alokasi dana Rp100 juta turut menjadi sorotan utama karena menyentuh langsung pengelolaan anggaran berbasis kewilayahan yang tersebar di seluruh 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi—mulai dari Bekasi Selatan, Rawalumbu, Jatiasih, hingga Bantargebang dan Mustikajaya.

Skala sebaran yang luas, kata dia, membuat program ini membutuhkan kontrol administrasi yang rapi agar tidak memicu persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.

“Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan program lingkungan tingkat RW senilai Rp100 juta. Tahun lalu program ini berjalan luar biasa, jangan sampai tahun ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Pengawalan ketat dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Inspektorat Kota Bekasi diharapkan menjaga reputasi positif program stimulan warga tersebut.

Dengan pendampingan sejak dini, setiap rupiah yang terserap di lingkungan RW dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai bukti fisik di lapangan.

Melalui instruksi tegas ini, Pemkot Bekasi menargetkan lonjakan disiplin administrasi, keterbukaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kesesuaian mutlak antara laporan pertanggungjawaban dan realisasi program bagi masyarakat Kota Bekasi.

Baca juga berita terkait mengenai transparansi anggaran daerah dan kinerja OPD Pemkot Bekasi hanya di RakyatBekasi.Com.

Bagaimana tanggapan Anda terkait pengawasan dana RW Rp100 juta di lingkungan Anda? Bagikan berita ini kepada warga Bekasi lainnya, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan ikuti perkembangan berita pemerintahan serta layanan publik tercepat melalui Saluran WhatsApp RakyatBekasi.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

HET LPG 3 Kg Kota Bekasi Lebih Mahal Rp2.750 dari Jakarta? Ini Alasan Pemkot Bekasi
Revitalisasi Lapangan Multiguna Rp5,63 Miliar Belum Rampung Hingga Porprov Jabar XV Berakhir
Era Open Bidding Berakhir, Manajemen Talenta ASN Pemkot Bekasi Resmi Berlaku untuk Isi Jabatan Kosong
Grand Opening Wakabe Keren, PT Mitra Patriot Pangkas Tarif Wahana Air 50 Persen tapi Batasi Kuota 20 Orang
Wakabe Keren Gratis hingga Minggu, Tri Adhianto Tantang Warga Uji Coba Tanpa Serobot Antrean
Alat Berat Masuk Tanpa Mufakat, Warga Jatiraden Tolak Keras Pengeboran Sumur Migas Pertamina
KEPALA BATU! Galian Ilegal di Cibarusah Beroperasi Lagi, GMNI Desak Bupati Bekasi dan KDM Bertindak Tegas!
Raih ABDI AI Leadership Awards 2026, Wali Kota Bekasi: Digitalisasi Harus Permudah Warga
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 15:02 WIB

Audit BPK Bergeser ke DKI, Wali Kota Bekasi Instruksikan Inspektorat Perketat Pengawasan Administrasi

Kamis, 19 November 2026 - 14:16 WIB

HET LPG 3 Kg Kota Bekasi Lebih Mahal Rp2.750 dari Jakarta? Ini Alasan Pemkot Bekasi

Kamis, 19 November 2026 - 13:33 WIB

Revitalisasi Lapangan Multiguna Rp5,63 Miliar Belum Rampung Hingga Porprov Jabar XV Berakhir

Kamis, 19 November 2026 - 12:47 WIB

Era Open Bidding Berakhir, Manajemen Talenta ASN Pemkot Bekasi Resmi Berlaku untuk Isi Jabatan Kosong

Kamis, 19 November 2026 - 11:52 WIB

Wakabe Keren Gratis hingga Minggu, Tri Adhianto Tantang Warga Uji Coba Tanpa Serobot Antrean

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x