Darurat Mafia Tanah! Kasus Kayuringin dan Jatiasih Tampar Integritas BPN Kota Bekasi

- Jurnalis

Selasa, 29 September 2026 - 09:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

  • ​Kantor ATR/BPN Kota Bekasi didemo dua kali pada September 2026 sebagai buntut dari lambatnya penanganan kasus mafia tanah.
  • ​Kejanggalan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kayuringin Jaya, atas terbitnya kembali SHM No. 1303 tahun 2024 yang telah dibatalkan Pengadilan pada 1994.
  • ​Sengketa di Kecamatan Jatiasih diduga melibatkan oknum ASN aktif (Camat Kramat Jati) yang menyerobot lahan 1.800 meter persegi milik warga.
  • ​Masyarakat mendesak pembukaan warkah tanah secara transparan dan pelibatan Satgas Anti Mafia Tanah.

​RENTETAN AKSI UNJUK RASA yang menyasar Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi sepanjang September 2026 menjadi bukti nyata daruratnya kasus mafia tanah.

Dua aksi massa besar-besaran yang menyoroti sengketa di Kelurahan Kayuringin Jaya dan Kecamatan Jatiasih menampar keras integritas birokrasi pertanahan setempat.

Gelombang protes ini menjadi sinyal bahaya bahwa hak keperdataan warga kini sangat rentan dirampas oleh oknum melalui celah administrasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Kasus Kayuringin dan Jatiasih Bukti Nyata BPN Kota Bekasi Darurat Mafia Tanah

​Mengapa SHM yang Dibatalkan Pengadilan Bisa Terbit Kembali di Kayuringin Jaya?

​Kasus pertama mencuat pada Senin (21/09/2026) ketika Aliansi Tanah Rakyat Kota Bekasi turun ke jalan menuntut keadilan atas sengketa lahan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kayuringin Jaya.

Kasus tanah milik Senun bin Nikin ini mempertontonkan anomali hukum yang fatal terkait warkah pertanahan.

Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1303 atas nama Juriah yang sudah inkrah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1994, tiba-tiba diterbitkan kembali pada tahun 2024.

​“Pertanyaannya menjadi sangat sederhana: jika riwayat hibah dan peralihan tersebut telah menjadi objek putusan pengadilan, lalu atas dasar apa pada tahun 2024 kembali muncul SHM No. 1303 atas nama Juriah?” kata M. Alif Lukman kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam unjuk rasa di depan Kantor BPN Kota Bekasi, Senin (21/09/2026).

​Apa Peran Oknum Camat Kramat Jati dalam Sengketa Lahan Jatiasih?

​Belum selesai BPN menjawab kejanggalan di Kayuringin, sepekan berselang pada Senin (28/09/2026), instansi tersebut kembali digoyang demonstrasi terkait dugaan perampasan tanah seluas 1.800 meter persegi di Kecamatan Jatiasih.

Kasus penyerobotan lahan warga yang telah diduduki puluhan tahun ini justru menyeret nama oknum pejabat negara.

Seorang aparatur sipil negara (ASN) aktif yang menjabat Camat Kramat Jati berinisial K, diduga kuat menggunakan kekuasaannya untuk merebut tanah milik warga.

​“Kami selaku kuasa hukum sangat berterima kasih kepada BPN, di mana mereka membuka mata dan telinga bahwa ada kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan oleh seorang pejabat negara,” ujar Syamsuardi, S.H., selaku kuasa hukum ahli waris Suyono.

​Bagaimana Solusi Menuntaskan Celah Administrasi Warkah Tanah di Kota Bekasi?

​Dua insiden ini menyajikan satu benang merah yang mengkhawatirkan: celah administrasi di BPN Kota Bekasi sangat rentan disusupi oleh tangan-tangan tak kasat mata.

Dokumen warkah tanah yang seharusnya menjadi instrumen sakral kepemilikan seolah kehilangan legitimasi saat berhadapan dengan oknum mafia tanah atau pemodal berseragam.

BPN tidak bisa lagi hanya berlindung di balik meja mediasi atau alasan prosedural. Evaluasi harus dilakukan lewat langkah konkret: buka warkah tanah secara transparan, libatkan Satgas Anti Mafia Tanah, dan berani membatalkan produk sertifikat yang terbukti cacat administrasi.

​Jika BPN gagal membersihkan instansinya dari praktik kongkalikong ini, maka jargon keadilan pertanahan hanya akan berakhir sebagai retorika kosong.

Publik tentu berharap instansi berwenang segera bertindak tegas agar masyarakat tidak terus menjadi korban kerakusan mafia tanah di rumahnya sendiri.

​Bagikan informasi ini dan mari kawal terus keadilan hukum bagi warga Kota Bekasi. Ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar selalu update dengan berita kritis, terpercaya, dan eksklusif dari kami!


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wisata Air Kalimalang Kota Bekasi Capai 85 Persen, Dedi Mulyadi Dijadwalkan Gunting Pita 10 November 2026
Siap Beroperasi, JPO Stasiun Bekasi Tinggal Tunggu Mesin Lift dan Bongkar Kaca Akses Stasiun
Dari Bekasi Tembus Inggris! Ikuti Pelatihan Digital Printing Bareng CALMA Indonesia, Cek Jadwal dan Cara Daftarnya
​Waspada Jebakan Mafia Lowongan Kerja Bodong Berbayar Berkedok Biaya Seragam dan Diklat!
Disnaker Kota Bekasi Tepis Isu Oknum “A” Jadi Beking Loker Bodong Berbayar di Jalan Cut Meutia
Babak Akhir Perebutan Kursi Sekda: Tiga Pejabat Internal Dikepung Birokrat Banjar, Siapa Pilihan Wali Kota Bekasi?
Pemeriksaan Maraton Korupsi PT Migas Kota Bekasi, Kejagung Kembali Cecar Dua Petinggi Foster Oil
ASN Pemkot Bekasi Mangkir Mediasi, Proyek Sodetan Jalan Joyo Martono Rp2,2 Miliar Batal Dibuang ke Kali Sasak Jarang!
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:08 WIB

Wisata Air Kalimalang Kota Bekasi Capai 85 Persen, Dedi Mulyadi Dijadwalkan Gunting Pita 10 November 2026

Kamis, 15 Oktober 2026 - 14:09 WIB

Siap Beroperasi, JPO Stasiun Bekasi Tinggal Tunggu Mesin Lift dan Bongkar Kaca Akses Stasiun

Kamis, 15 Oktober 2026 - 13:41 WIB

Dari Bekasi Tembus Inggris! Ikuti Pelatihan Digital Printing Bareng CALMA Indonesia, Cek Jadwal dan Cara Daftarnya

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:52 WIB

​Waspada Jebakan Mafia Lowongan Kerja Bodong Berbayar Berkedok Biaya Seragam dan Diklat!

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:59 WIB

Babak Akhir Perebutan Kursi Sekda: Tiga Pejabat Internal Dikepung Birokrat Banjar, Siapa Pilihan Wali Kota Bekasi?

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x