- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto merespons singkat dan irit bicara saat ditanya urgensi rencana berkantor di lingkungan RW pada Januari 2027.
- Agenda blusukan ke tingkat warga ini rencananya akan dibagi tugas bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe.
- Sebelumnya, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mengkritik rencana ini rawan menjadi sekadar gimmick politik kepala daerah.
- Kunjungan ke 1.020 RW se-Kota Bekasi dinilai berisiko memicu kecemburuan sosial jika tidak dilakukan merata, sehingga pemanfaatan teknologi digital lebih disarankan.
WALI KOTA BEKASI, TRI ADHIANTO, merespons diplomatis saat dikonfirmasi mengenai urgensinya berkantor di lingkungan Rukun Warga (RW) pada Januari 2027 mendatang.
Rencana turun ke permukiman warga untuk melihat langsung persoalan dan pemerataan pembangunan di Kota Bekasi ini nyatanya belum dijabarkan secara rinci oleh orang nomor satu di lingkungan Pemkot Bekasi tersebut.
Respons Wali Kota Bekasi Terkait Kritik Rencana Berkantor di RW
Mengapa Wali Kota Bekasi Irit Bicara Soal Urgensi Berkantor di RW?
Jawaban singkat dilontarkan oleh kepala daerah saat ditanya alasan mendasar perihal efektivitas bekerja dari balai RW.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia enggan menguraikan lebih jauh alasan urgensi di lapangan terkait kebijakan tersebut.
”Berani kayak apa? Orang tinggal datang,” singkat Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com selepas pelaksanaan Giat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (21/09/2026).
Bagaimana Skema Pembagian Tugas Turun ke Seluruh RW?
Dalam pelaksanaannya kelak, kata dia, agenda berkantor di lingkungan masyarakat ini tidak akan dijalankan seorang diri.
Wali Kota Bekasi menegaskan akan ada pendelegasian wewenang di lapangan.
”Oh iya, nanti kan dibagi-bagi ada Pak Wakil (turut terjun ke lapangan) secara jalannya,” singkatnya.
Apa Kritik DPRD Kota Bekasi Terhadap Rencana Ngantor di RW?
Sebelumnya, rencana ini telah memantik kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, mengingatkan agar langkah birokrasi ini tidak jatuh menjadi sekadar gimmick politik semata yang mengabaikan persoalan strategis.
”Mungkin dari sisi Positifnya sebagai Kepala Daerah beliau lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan juga bisa mendengarkan langsung masalah-masalah yang ada di masyarakat,” ucap Dariyanto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (21/09/2026).
”Padahal beliau harus memikirkan hal yang jauh lebih besar, seperti itu. Dan kita harapkan juga dengan keberadaan beliau berkantor di Kantor RW tidak mengkerdilkan para ASN yang lainnya, agar mereka bisa bekerja secara tupoksi dan juga bisa memberikan kreativitas dan juga inovatif dari masing-masing ASN yang ada,” tuturnya.
Bagaimana Dampaknya Terhadap Pengawasan Inspektorat di Tingkat RW?
Lebih jauh, politisi asal Partai Golkar ini juga menyoroti aspek pengawasan program di level bawah.
Ia mengingatkan agar kehadiran kepala daerah tidak mengambil alih pengawasan struktural, khususnya terkait program dana Rp100 juta per RW.
”Kalau bicara itu kan ada yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan dan juga lainnya,” sambungnya.
Apakah Kunjungan ke 1.020 RW di Kota Bekasi Bisa Adil Tanpa Diskriminasi?
Tantangan rasional dari rencana ini terletak pada luasnya cakupan demografi. Dengan jumlah mencapai 1.020 RW di seluruh wilayah Kota Bekasi, pemerataan kunjungan menjadi hal krusial untuk mencegah sentimen negatif di tengah masyarakat.
”Kalau kita lihat jumlah RW di Kota Bekasi hampir 1.000, apakah memungkinkan beliau bisa berkantor di seluruh RW tersebut. Dengan membagi secara adil, Jangan nanti ada RW, ‘Kok Pak Wali enggak ke tempat saya?’, terus nanti ada lagi bicara-bicara nada-nada sumbang lainnya yang menjadi apa namanya, merasa RW yang didiskriminasikan, seperti itu,” cetusnya.
Solusi Apa yang Ditawarkan DPRD Selain Turun Langsung ke RW?
Meski mengapresiasi niat baik menyerap aspirasi secara langsung, dewan tiga periode ini menilai metode tatap muka di ribuan RW sangat menguras waktu.
Pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi dinilai menjadi solusi yang jauh lebih cerdas dan efisien bagi Pemkot Bekasi.
”Kalau kita bicara positifnya, memang artinya beliau bisa mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat. Dan tentunya kita harapkan juga aspirasi itu tentunya bisa diambil secara menyeluruh. Saya pikir beliau juga bisa melakukan langkah-langkah yang sekarang bisa menggunakan alur-alur teknologi yang lebih memudahkan,” pungkasnya.
Langkah turun ke bawah memang penting, namun publik kini menanti kejelasan konsep dan teknis dari gagasan besar ini agar benar-benar membawa solusi substantif.
Tetap kawal dan ikuti perkembangan berita politik lokal paling tajam! Baca ragam informasi terhangat seputar kebijakan Pemkot Bekasi lainnya hanya di RakyatBekasi.Com.
Jangan lupa berikan komentar, bagikan artikel ini, dan segera ikuti [Saluran WhatsApp RakyatBekasi] agar Anda selalu update dengan informasi terkini setiap harinya!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
