Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PKB, Ahmadi, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi dan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kali Malang sebagai destinasi wisata air.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam (FAI) pada Rabu (18/06/2025).
“Pemerintah Kota Bekasi harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder agar Kalimalang benar-benar bisa menjadi destinasi wisata air yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam diskusi tersebut, Ahmadi yang Karib disapa Madong ini juga menyoroti bahwa setiap upaya pembangunan dan transformasi kota selalu menghadapi tantangan, termasuk perbedaan pandangan di kalangan masyarakat.
“Pro dan kontra pasti ada ketika suatu kota ingin berkembang lebih baik. Namun, saya yakin pemanfaatan Kali Malang sebagai destinasi wisata adalah konsep yang menarik, asalkan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga Kota Bekasi,” tuturnya.
Untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik, Madong mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat guna menampung aspirasi sekaligus mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan.
Salah satu faktor utama dalam pengembangan Kali Malang sebagai destinasi wisata air adalah ketersediaan anggaran yang memadai.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi saya kira tidak mencukupi untuk merealisasikan proyek ini sepenuhnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi harus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mendapat dukungan anggaran,” beber Madong.
Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun proposal pengajuan dana secara strategis, sehingga proyek ini bisa mendapatkan alokasi anggaran yang optimal dari pemerintah provinsi maupun sumber pendanaan lainnya.
Transformasi Kalimalang menjadi wisata air memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal serta memperindah tata kota Bekasi. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat serta dukungan anggaran yang memadai.
