BEKASI – Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Abdul Rozak menyoroti kinerja kepala dinas, camat, lurah hingga para pegawai pemerintahan di semua instansi Pemerintahan Kota Bekasi.
Sejak Pj Sekda dijabat oleh Junaedi, kata dia, kinerja aparatur tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.
Bahkan menurutnya, para ASN bekerja hanya sebatas mengikuti keinginan pimpinan, bukan berdasar konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemarin Komisi I mengundang para camat dan stakeholder terkait dalam rangka koordinasi lanjutan mengenai penertiban APK para bacaleg. Dalam rapat, mereka (perwakilan kecamatan) dengan tegas menyebut bekerja atas arahan pimpinan. Seharusnya, mereka bekerja berdasar aturan, bukan asal bapak senang,” ujar Abdul Rozak di sela kegiatan nonton bareng pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Jumat (14/07/2023) malam di Kantor Forum Warga Bekasi.
Politisi Demokrat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi ini secara tegas menyesalkan Pj Sekda Kota Bekasi tidak bisa mengayomi ASN agar bekerja sesuai aturan.
“Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kota Bekasi tentunya sadar dengan sumpah janjinya kepada negara, sehingga bekerja tidak dilandasi tendensi-tendensi tertentu, melainkan berpijak pada konstitusi. Pernyataan pihak kecamatan tentunya kami sayangkan dan menjadi catatan buruk DPRD,” tegasnya.
Selain ASN, Abdul Rozak juga menyikapi permasalahan yang kerap timbul pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SLTP.
“Seperti yang sama – sama kita tahu, PPDB ini menjadi persoalan hampir setiap tahun. Ini menjadi preseden buruk. Berulang kali saya bahas, kalau pemerintah benar – benar ingin menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama cermati ada berapa gedung sekolah negeri. Kalau tidak mencukupi maka dibangun secara berkala. Tahun ini beli lahannya, tahun depan dibangunnya. Kalau memang benar – benar ingin diselesaikan. Tapi nyatanya setiap tahun selalu terjadi persoalan terkait dengan PPDB Online. Berarti yang jadi persoalannya adalah para pejabatnya tidak punya keinginan baik. Copot saja kalau tidak becus kerja,” ketusnya.
Abdul Rozak mendesak Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto segera melakukan evaluasi kinerja Sekda hingga lurah agar terjadi perubahan yang lebih baik ke depannya.
“Tentunya kepala daerah harus mengevaluasi seluruh jajaran pemerintahan termasuk Pj Sekda. kita di DPRD akan mendukung selama yang dilakukan eksekutif itu baik. Namun bila sebaliknya, maka DPRD akan menggunakan hak politiknya untuk meluruskan permasalahan di eksekutif,” tandasnya. (mar)
