MPC Pemuda Pancasila Kota Bekasi menegaskan jangan sampai ada unsur politis dibalik kabar Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad yang berencana akan melakukan rotasi dan mutasi jabatan pada lingkungan kantor Pemerintah Kota.
Pasalnya, meski kabar tersebut masih berlangsung liar. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh Pimpinan Kepala Daerah tersebut.
“Terkait kinerja, kinerja ini mutasi dan rotasi ini kan kita keterbatasan informasi dan kita engga tau apakah seorang Pj itu mempunyai wewenang untuk mengganti memutasi atau melantik pejabat pejabat tinggi yang ada di Kota Bekasi ini kita engga ketahui dan kita engga ada infonya,” ucap Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bekasi Ariyes Budiman saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (08/03/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ariyes mengatakan, soal isu terhadap rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah tentunya juga harus disesuaikan dengan golongan dari tingkat kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dan jauhkan dari unsur-unsur yang lain atau kepentingan, Kalo bicara like and dislike itu kan berarti dia ego pribadi untuk melakukan mutasi kepada orang atau dia ada kepentingan untuk masang-masang orang di tahun 2024 nanti di September (selepas ia selesai menjabat) kita engga tau,” jelasnya
Ariyes pun mengaku bahwa pihaknya merasa kecewa terhadap Pj Wali Kota Bekasi yang tak pernah merespon permohonan beraudensi yang diajukan Ormas yang identik dengan logo Pancasila tersebut.
“Jadi yang saya ketahui beberapa kali 3 kali itu kita mencoba untuk bertemu Pj bermaksud untuk audiensi, Kita sebagai Ormas yang ada di Kota Bekasi ini, tapi tidak pernah ketemu,” ucapnya.
Ia melanjutkan, beberapa kali dirinya lebih dulu sempat bertemu dengan Ajudan atau Protokoler dari Pj Wali Kota Bekasi. Namun, sayang seribu sayang Pemuda Pancasila merasa dikhianati, karena selalu banyak alasan ada tamu ataupun lainnya.
“Udah nunggu lama, engga tau nya Pj keluar dari pintu belakang (dari Ruang Kerja di Gedung Plaza Pemkot Bekasi), coba bagaimana rasanya kita sebagai seorang organisasi mau suwun mau audiensi dengan Pj selaku pejabat daerah tapi engga diberikan ruang dan kelihatannya Pj tertutup,” keluhnya
“Jadi dia tidak membuka diri terhadap ormas Pemuda Pancasila lah pada khususnya,” ungkapnya
Ariyes berujar, adapun hal lainnya tentunya juga dilihat dari kebijakan Pj Wali Kota Bekasi yang tidak dapat menjamin soal nasib para pegawai honorer ataupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang berada di lingkungan kerja Pemerintah Daerah maupun soal berkomunikasi dengan para ormas.
Sebab, Pj Wali Kota dinilai kurang memerhatikan terkait nasib TKK sekaligus ormas-ormas yang ada di Kota Bekasi
“Kan ada beberapa anggota ormas itu yang bekerja di TKK itu kan mereka juga memberikan sebuah informasi bahwa makin kesini itu makin engga jelas gaji yang turun, belum ada struktur untuk PPPK nya atau regulasi yang jelas untuk menjamin seorang Pj untuk perjuangan TKK Kota Bekasi belum ada informasi sama sekali,” imbuhnya.
Lebih jauh Ariyes mengatakan bahwa sebagai seorang Pimpinan Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bekasi saat ini, Raden Gani Muhamad malah lebih terkesan acuh tak acuh dan tidak perduli terhadap hal itu.
“Ada sedikit pernah dipanggil terkait nasib TKK kan tidak hadir, malah mangkir. Jadi untuk MPC PP Kota Bekasi, Pj kurang terbuka terhadap ormas,” pungkasnya
