Pengamat Politik Universitas Islam’45 Bekasi, Adi Susila, mengingatkan kepada Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto, untuk tidak terjebak dalam skandal korupsi setelah dirinya terpilih kembali sebagai Kepala Daerah untuk kedua kalinya.
Pernyataan ini disampaikan bukan tanpa alasan, karena ada stigma bahwa setiap Kepala Daerah di Kota Bekasi yang memasuki periode kedua masa jabatan rentan diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Mudah-mudahan pernyataan yang disampaikan terhadap analisis kepala daerah di Kota Bekasi rentan terkena skandal korupsi, pasca dua kali memimpin, dibaca oleh Pak Tri. Harusnya kalau membaca itu kan betul ya, kebanyakan seperti itu,” ucap Adi saat diwawancarai RakyatBekasi.Com beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara historis, kata dia, ada dua eks Wali Kota Bekasi yang tercatat terlibat dalam skandal korupsi saat menjabat untuk kedua kalinya.
Pada era Mochtar Mohamad, yang menjabat sebagai Wali Kota Bekasi periode 2008-2013, ia terbukti terlibat dalam kasus korupsi suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,5 miliar.
Selanjutnya, pada kepemimpinan Rahmat Effendi, yang menjabat sebagai Wali Kota Bekasi periode 2018-2023, ia terjerat kasus korupsi pada tahun 2022.
Rahmat Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
KPK mengamankan barang bukti uang Rp5,7 miliar dalam operasi tangkap tangan kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Hingga akhirnya, Tri Adhianto yang saat itu berpasangan dengan Rahmat Effendi, menggantikan posisinya sebagai Wali Kota dengan status Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota sejak 7 Januari 2022 hingga 21 Agustus 2023, sebelum ditunjuknya Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad.
“Harusnya benar-benar jadi perenungan bagi Wali Kota yang terpilih sekarang terhadap jejak historis tadi,” sambung Adi.
Adi berharap masa pemerintahan Tri Adhianto sebagai Wali Kota Bekasi dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Wakil Wali Kota Bekasi dapat menepis stigma korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan pemerintahan secara terbuka dan kolaboratif.
“Sebenarnya sekarang ini kemungkinan itu masih bisa diminimalkan, kalau pemerintah terbuka dan kolaboratif. Intinya itu, pemerintah hanya salah satu pemain saja dalam menangani permasalahan masyarakat. Di situ ada swasta, korporasi, LSM, media, itu artinya semua dirangkul,” nasehatnya.
Dengan kolaborasi antar seluruh stakeholder, diharapkan roda pemerintahan Kota Bekasi dapat dijalankan dengan baik hingga tahun 2030.
“Saya kira itu akan meminimalkan potensi korupsi dan lain sebagainya. Kota Bekasi sebenarnya sudah ada contoh yang bagus. Harusnya itu banyak yang harus digandeng, seperti korporasi, LSM, media, ormas-ormas,” papar Adi.
Dengan menjalankan pemerintahan yang transparan dan bekerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
