Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Dewan Pembina Marhaen Sejahtera Indonesia, Ricky Tambunan, menyerukan dilakukannya audit independen terhadap tata ruang Kota Bekasi.
Hal ini dirasa sangat mendesak mengingat kondisi tata ruang yang bermasalah diyakini menjadi salah satu akar penyebab banjir akut yang sering terjadi di wilayah Kota Bekasi.
Ricky menilai bahwa banjir yang terus melanda Kota Bekasi adalah konsekuensi dari berbagai rekomendasi site plan bermasalah yang dipaksakan untuk diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya mencederai tata kelola yang baik, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, termasuk banjir.
“Saya meminta agar tata ruang Kota Bekasi segera diaudit oleh tim auditor independen yang berintegritas. Dengan begitu, kita bisa melihat akar permasalahan dan mencari solusi yang konkret,” ujar Ricky saat dihubungi oleh rakyatbekasi.com, Senin (14/04/2025).
Lebih lanjut, Ricky mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa rekomendasi site plan bermasalah kerap dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi setelah adanya imbalan atau dana dalam jumlah besar dari para pemohon, baik dari pengembang maupun pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Dinas Tata Ruang kita sepanjang tahun bermasalah. Rekomendasi site plan diobral, diperjualbelikan, bahkan lebih mahal daripada IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Di sini Dinas Tata Ruang leluasa bermain. Rekomendasi site plan ini dibanderol dengan harga sangat mahal, dan itu adalah bentuk pungutan liar (pungli),” beber Ricky.
Lebih parahnya lagi, kata dia, bahwa keuntungan dari rekomendasi site plan ini diterbitkan tanpa memikirkan dampak buruk seperti banjir yang mengancam warga Kota Bekasi.
“Persetan dengan bahaya banjir! Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi,” ucapnya dengan nada geram.
Ricky menekankan bahwa jika Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe benar-benar serius ingin menangani masalah banjir, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan seleksi ketat dalam penempatan pejabat di Dinas Tata Ruang.
Pejabat yang dipilih, kata dia, harus memiliki integritas tinggi, kompeten, serta memiliki visi jangka panjang untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Wali Kota harus selektif menempatkan pejabat di Dinas Tata Ruang. Jangan hanya mengejar efisiensi administrasi, tetapi malah mengabaikan moralitas dan profesionalitas. Dengan pemilihan pejabat yang tepat, pelaksanaan tata ruang dapat dilakukan sesuai aturan, bukan berdasarkan uang yang dimainkan di bawah meja,” katanya.
Menurut Ricky, permasalahan banjir di Kota Bekasi tidak akan pernah bisa ditangani secara tuntas tanpa diawali dengan langkah audit tata ruang.
Ia menyebut bahwa audit ini harus dilakukan oleh auditor independen agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Wali Kota Bekasi harus memulai penanganan banjir dengan melakukan audit tata ruang secara menyeluruh. Dari audit itu, kita bisa tahu apa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana solusinya. Ini langkah mendasar yang tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar pihak kejaksaan dan kepolisian segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan praktik pungli yang terjadi di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
Ricky menilai bahwa keberanian penegak hukum untuk mengusut tuntas praktik pungli ini menjadi indikator seriusnya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola birokrasi.
“Kejaksaan dan kepolisian jangan diam saja. Banyak praktik pungli di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Ayo segera usut, tidak ada kata terlambat. Masyarakat menunggu tindakan nyata,” imbuhnya.
Tak lupa Ricky berharap bahwa seruannya ini dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk segera melakukan pembenahan tata ruang secara menyeluruh.
Ia juga berharap bahwa audit tata ruang dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kota Bekasi adalah kota besar dengan potensi luar biasa. Jangan sampai potensi itu hancur hanya karena tata kelola yang buruk. Kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama memperjuangkan kota ini agar menjadi tempat yang layak huni dan bebas dari ancaman banjir,” tutup Ricky.
Editor : Bung Ewox
