Poin Utama:
- Status Darurat: Fasilitas waste to energy (PLTSa) di 33 kota dinilai baru mampu menuntaskan 20 persen masalah sampah nasional.
- Fokus Penanganan: Pemerintah menargetkan penghapusan sistem pembuangan terbuka (open dumping) berskala raksasa, termasuk di TPST Bantargebang, Kota Bekasi.
- Target Waktu: Praktik open dumping ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2027 atau awal 2028.
- Solusi Teknologi: 80 persen sisa masalah sampah akan ditangani lewat 4 kategori teknologi baru (TPST, TPS3R, dll) yang segera masuk e-katalog.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan status darurat sampah nasional dan menargetkan penghentian sistem pembuangan terbuka (open dumping), termasuk di TPST Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, paling lambat pada awal tahun 2028.
Seberapa Parah Kondisi Darurat Sampah Nasional Saat Ini?
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pengolahan sampah berbasis energi listrik atau waste to energy belum memberikan dampak yang teramat signifikan secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekalipun Program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) beroperasi penuh di berbagai daerah, hal itu baru menyentuh sebagian kecil masalah.
”Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, itu baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum bisa kita selesaikan,” kata Zulkifli Hasan, Senin (23/02/2026).
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat kini menggelar serangkaian rapat percepatan penanganan. Pendekatan konvensional dinilai tak lagi cukup untuk menambal krisis tumpukan sampah yang kian menggunung.
Apa Solusi Pemerintah untuk Mengatasi 80 Persen Sisa Sampah?
Untuk menuntaskan sisa 80 persen persoalan sampah yang belum tertangani, pemerintah pusat tengah menyiapkan empat kategori teknologi pengolahan alternatif.
Teknologi ini nantinya akan diterapkan di berbagai wilayah, termasuk yang beririsan dengan kebijakan Pemkot Bekasi.
Keempat kategori teknologi pengolahan tersebut meliputi:
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) non-RDF.
- TPST berbasis Refuse Derived Fuel (RDF).
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R).
- Pengolahan sampah organik langsung dari sumber atau di tingkat masyarakat.
Pengembangan alat ini akan melibatkan kolaborasi lintas sektor antara BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah merumuskan alat yang relevan dengan kebutuhan kota maupun desa.
”Alatnya seperti apa dan seterusnya kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” jelas sosok yang akrab disapa Zulhas tersebut.
Kapan Sistem Open Dumping di Bantargebang Dihentikan?
Pemerintah pusat mengultimatum akan memperketat penegakan hukum secara konsisten terkait praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di masa mendatang. Target terdekat adalah mengubah wajah lokasi pembuangan skala raksasa dalam dua tahun ke depan.
Salah satu fokus utama pembenahan yang menjadi sorotan nasional ini berada di kawasan TPST Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, serta beberapa titik lain seperti di Bali.
”Sehingga dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantargebang, seperti di Bali. Ya, 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” pungkasnya.
Langkah tegas pemerintah pusat ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi warga Kota Bekasi, khususnya yang bermukim di sekitar kawasan Kecamatan Bantargebang.
Sinergi antara kebijakan pusat dan Pemkot Bekasi sangat dinanti untuk mewujudkan lingkungan tata kota yang lebih sehat dan terbebas dari ancaman polusi sampah.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai rencana penutupan sistem open dumping di Bantargebang? Sampaikan aspirasi dan keluhan terkait layanan persampahan di lingkungan Anda melalui Call Center Siaga Pemkot Bekasi atau tinggalkan komentar Anda di bawah artikel ini!
