- Tindakan Tegas: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi resmi mendeportasi dan menangkal dua Warga Negara (WN) Tiongkok berinisial XJ dan LJ akibat pelanggaran izin tinggal.
- Modus Pelanggaran: Keduanya nekat mengoperasikan warung kelontong yang menjual produk impor Tiongkok di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, hanya dengan modal Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks B1 atau Visa on Arrival (VoA) serta gagal menunjukkan paspor.
- Kronologi Penindakan: Petugas Seksi Inteldakim mengamankan XJ pada Sabtu (10/10/2026) dan LJ pada Sabtu (31/10/2026) dalam operasi pengawasan keimigrasian di kawasan Cikarang Pusat.
- Eksekusi Pemulangan: Deportasi dilaksanakan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Xiamen, Tiongkok, masing-masing pada Kamis (29/10/2026) untuk XJ dan Kamis (05/11/2026) untuk LJ.
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI menindak tegas dengan mendeportasi dua Warga Negara (WN) Tiongkok berinisial XJ dan LJ yang nekat membuka bisnis warung kelontong ilegal di kawasan Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
Langkah tegas Imigrasi Bekasi deportasi WN Tiongkok tersebut diambil setelah keduanya terbukti menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks B1 atau Visa on Arrival (VoA) untuk berdagang kebutuhan harian impor serta tidak mampu menunjukkan dokumen paspor saat pemeriksaan petugas.
Eksekusi pemulangan paksa kedua warga asing itu dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Xiamen, Tiongkok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketegasan Imigrasi Bekasi Deportasi WN Tiongkok Pelanggar Izin Tinggal di Kabupaten Bekasi
Mengapa Imigrasi Bekasi Mendeportasi Dua WN Tiongkok di Cikarang Pusat?
Imigrasi Bekasi deportasi WN Tiongkok berinisial XJ dan LJ karena keduanya terbukti melakukan pelanggaran ganda, yakni menjalankan aktivitas komersial menggunakan izin tinggal kunjungan serta gagal menunjukkan dokumen perjalanan (paspor) yang sah saat diperiksa petugas.
Secara regulasi, pemegang ITK indeks B1 atau Visa on Arrival (VoA) dilarang keras bekerja maupun menjalankan kegiatan bisnis mencari keuntungan di wilayah hukum Indonesia.
Dalam praktiknya, kedua warga negara asing (WNA) tersebut kedapatan membuka lapak warung kelontong yang menjajakan berbagai produk konsumsi harian asal Negeri Tirai Bambu.
Barang dagangan yang disita meliputi rokok, makanan ringan kemasan, bumbu masak, hingga minuman kaleng impor asal Tiongkok yang dipajang menggunakan meja lipat dan wadah pendingin di lokasi usaha.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksono, menegaskan bahwa langkah penindakan ini merupakan wujud komitmen instansinya dalam menegakkan kedaulatan dan ketertiban hukum keimigrasian di wilayah kerjanya.
”Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku. Izin tinggal kunjungan tidak dapat digunakan untuk bekerja atau menjalankan usaha,” tegas Anggi Wicaksono kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Bagaimana Kronologi Penangkapan WN Tiongkok Pemilik Warung Kelontong di Cikarang Pusat?
Kronologi pengungkapan praktik perdagangan ilegal ini bermula dari operasi pengawasan lapangan yang digelar Tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
Petugas menyisir titik-titik rawan penyalahgunaan izin tinggal orang asing di kawasan industri dan permukiman sekitar Cikarang Pusat.
Berikut rincian tahapan penindakan hingga pemulangan kedua WN Tiongkok tersebut:
- Sabtu, 10 Oktober 2026 (Penindakan XJ): Tim Inteldakim Imigrasi Bekasi mendapati XJ tengah melayani pembeli di warung kelontong miliknya di Kecamatan Cikarang Pusat. Saat petugas meminta dokumen identitas, XJ tidak dapat memperlihatkan paspornya.
- Kamis, 29 Oktober 2026 (Deportasi XJ): Setelah menjalani pemeriksaan intensif, XJ dipulangkan paksa melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Xiamen, Tiongkok.
- Sabtu, 31 Oktober 2026 (Penindakan LJ): Petugas kembali menggelar pengawasan di wilayah Kecamatan Cikarang Pusat dan menjaring LJ atas praktik serupa. Karena gagal menunjukkan paspor, LJ langsung digiring ke ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.
- Kamis, 5 November 2026 (Deportasi LJ): Menyusul rekannya, LJ resmi dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan penerbangan tujuan akhir Xiamen, Tiongkok.
Apa Sanksi Hukum bagi WNA yang Menyalahgunakan Visa Kunjungan untuk Berbisnis?
WNA yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk berdagang serta tidak dapat menunjukkan paspor kepada pejabat imigrasi dijerat dengan sanksi pidana maupun Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Ketidakpatuhan terhadap aturan ini berujung pada pengusiran paksa (deportasi) sekaligus pencantuman nama dalam daftar penangkalan masuk ke Indonesia.
Dalam kasus XJ dan LJ di Kecamatan Cikarang Pusat, Imigrasi Bekasi menerapkan landasan hukum berikut:
- Pasal 116 UU Nomor 6 Tahun 2011: Mengatur sanksi atas kelalaian orang asing yang tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan paspor atau izin tinggal yang dimilikinya saat diminta oleh Pejabat Imigrasi dalam rangka pengawasan.
- Pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011: Menjerat setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
- Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011: Memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia disertai penangkalan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan.
Menyikapi maraknya modus WNA yang mencoba merambah sektor usaha mikro di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Anggi Wicaksono memastikan jajarannya tidak akan memberi ruang kompromi.
Pihaknya terus mengintensifkan patroli keimigrasian, baik secara mandiri maupun bersinergi dengan aparat penegak hukum terkait di tingkat daerah.
”Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” lanjutnya.
Penindakan terhadap dua WN Tiongkok di Kecamatan Cikarang Pusat ini menjadi peringatan keras bagi seluruh warga negara asing maupun pihak sponsor agar senantiasa mematuhi regulasi izin tinggal di wilayah hukum Bekasi.
Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan atau terindikasi melanggar aturan hukum di lingkungan sekitarnya kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.
Baca juga berita terkini seputar pengawasan orang asing, hukum, dan layanan publik di RakyatBekasi.Com. Jangan lupa bagikan artikel ini, tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar, dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi agar Anda selalu mendapatkan pembaruan informasi terpercaya setiap hari!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
