- Sikap Resmi PDIP: PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya penentuan sosok dalam Bursa Pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kepada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
- Figur Internal yang Mencuat: Dua tokoh senior PDIP, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, santer dikaitkan dalam bursa calon Wakil Presiden karena rekam jejak politik nasional yang kuat.
- Mekanisme Konstitusional (UU MD3): Mengacu pada penjelasan UU MD3, pengusulan dua nama calon Wakil Presiden pengganti berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran sebelumnya.
- Lokasi & Waktu Pernyataan: Ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai menghadiri agenda Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi di Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
SEKRETARIS JENDERAL DPP PDI PERJUANGAN, HASTO KRISTIYANTO, merespons mencuatnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Bursa Pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden RI.
Ditemui di kawasan Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pada Sabtu (14/11/2026), Hasto menegaskan bahwa penentuan figur pendamping kepala negara merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.
Meski kedua kader terbaik partai berlambang banteng moncong putih itu dinilai memiliki rekam jejak mumpuni di tingkat nasional, PDI Perjuangan memilih patuh pada mekanisme konstitusi yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sikap Resmi PDIP terhadap Bursa Pengganti Gibran dan Hak Prerogatif Presiden
Dinamika politik nasional terkait wacana pengisian jabatan Wakil Presiden terus bergulir dan menyeret sejumlah nama elite partai politik.
Menanggapi spekulasi publik mengenai keterlibatan tokoh internal partainya dalam Bursa Pengganti Gibran, PDI Perjuangan memastikan tidak akan melangkahi koridor hukum tata negara.
Hasto Kristiyanto menekankan bahwa posisi dan keputusan terkait calon Wakil Presiden (Cawapres) dikembalikan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif.
Mengapa Nama Puan Maharani dan Pramono Anung Dikaitkan dalam Bursa Pengganti Gibran?
Nama Puan Maharani dan Pramono Anung santer masuk dalam radar Bursa Pengganti Gibran lantaran keduanya dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan, jejaring komunikasi lintas partai, serta rekam jejak panjang di panggung politik nasional.
Puan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, sementara Pramono Anung mengemban amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta sekaligus eks Sekretaris Kabinet dua periode.
Kendati demikian, Hasto mengingatkan adanya batasan regulasi yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Aturan tersebut, kata dia, mengunci mekanisme pengusulan nama pengganti Wakil Presiden melalui partai pengusung awal.
”Kita serahkan pada Presiden. Tetapi di dalam penjelasan MD3 adalah dua nama Wakil Presiden yang diusulkan itu kan berasal dari partai politik yang mengusung pasangan sebelumnya, Prabowo-Gibran,” ucap Hasto Kristiyanto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat ditemui di Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi selepas kegiatan DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi menyelenggarakan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN), Sabtu (14/11/2026).
Bagaimana Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden Menurut UU MD3?
Mekanisme konstitusional pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden mengharuskan adanya usulan dua nama dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya untuk dipilih melalui Sidang Paripurna MPR RI.
Oleh sebab itu, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya dinamika pencalonan tersebut kepada koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran.
Sejumlah poin krusial yang menjadi pijakan sikap PDI Perjuangan dalam merespons isu ini meliputi:
- Kewenangan Penuh Presiden: Penentuan figur ideal pendamping kepala negara berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
- Kepatuhan pada UU MD3: Hak pengusulan dua nama kandidat secara regulasi melekat pada gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran saat Pilpres.
- Penghormatan Demokrasi: PDI Perjuangan menghormati setiap nama yang nantinya diusulkan secara resmi melalui prosedur ketatanegaraan.
Bagi Hasto, ketaatan terhadap aturan main ketatanegaraan jauh lebih penting ketimbang sekadar spekulasi politik praktis.
”Nah, segala sesuatunya, prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati. Demokrasi yang baik harus kita hormati,” tuturnya.
Apakah PDIP Akan Masuk Koalisi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto?
Keputusan mengenai peluang PDI Perjuangan untuk bergabung ke dalam barisan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Hingga saat ini, seluruh jajaran struktural partai tetap menunggu komando satu pintu terkait langkah strategis di tingkat eksekutif.
Saat disinggung lebih jauh mengenai ada tidaknya sinyal positif merapatnya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan menyusul menguatnya isu perombakan politik nasional, Hasto menegaskan bahwa ranah tersebut merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sesuai mandat Kongres Partai.
”Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan,” katanya.
Pernyataan tegas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan di Kecamatan Bekasi Utara ini sekaligus meredam spekulasi liar terkait manuver PDIP dalam bursa kursi Wakil Presiden maupun konfigurasi Kabinet Merah Putih.
Publik kini menanti langkah konstitusional Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai koalisi pengusungnya dalam menyikapi dinamika politik nasional ke depan.
Bagaimana pandangan Anda terkait mencuatnya nama tokoh-tokoh nasional dalam dinamika politik saat ini? Bagikan artikel ini dan tulis tanggapan Anda di kolom komentar.
Jangan lupa baca berita politik dan pemerintahan terkini lainnya, serta ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar Anda selalu mendapatkan pembaruan informasi tercepat dan terpercaya setiap hari.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
