- Fokus Kebijakan: Kantor Pertanahan (Kantah)/BPN Kota Bekasi menyinkronkan instrumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di era Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital.
- Lokasi & Waktu: Forum koordinasi lintas instansi digelar di Graha Hartika, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Selasa (17/11/2026).
- Kolaborasi Lintas Sektor: Melibatkan BPN Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, serta pengurus IPPAT dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bekasi.
- Target & Integrasi Sistem: Optimalisasi integrasi sistem digital (OSS, GISTARU, KKP-Web, SIMPONI), akurasi SHP Polygon, kepastian PNBP, serta pemenuhan Service Level Agreement (SLA) selama 10 hari kerja.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN (KANTAH) / BPN KOTA BEKASI, TARBARITA SIMORANGKIR, membedah strategi optimalisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) bersama jajaran pengurus PPAT dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bekasi.
Forum diskusi lintas sektoral yang berlangsung di Graha Hartika, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026), ini memfokuskan langkah sinkronisasi tata ruang dan layanan perizinan di era RDTR Digital.
Pertemuan strategis tersebut mempertemukan unsur Pemkot Bekasi, BPN Kota Bekasi, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna memperkuat kepastian hukum sekaligus mengakselerasi iklim investasi daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah Strategis BPN Kota Bekasi Sinkronkan Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan
Sinkronisasi kebijakan antara regulator tata ruang di tingkat Pemkot Bekasi dan penyelenggara administrasi pertanahan menjadi kunci utama dalam mencegah sengketa maupun tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Selain Tarbarita Simorangkir, forum ini menghadirkan narasumber kunci yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Priadi Santoso, Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi Arief Maulana, serta praktisi hukum dan kenotariatan Putra Hutomo.
Agenda tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan organisasi profesi, antara lain Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Bekasi Irene Kusumardani beserta Sekretaris Muhammad Suhudi, serta Ketua Pengurus Daerah (Pengda) INI Kota Bekasi Siti Nur Isminingsih didampingi Sekretaris Imron.
Mengapa Sinkronisasi PKKPR dan PTP Penting bagi Kepastian Hukum di Kota Bekasi?
Sinkronisasi PKKPR dan PTP sangat krusial karena kedua instrumen ini menjadi penentu sah atau tidaknya rencana pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun investor sesuai regulasi tata ruang yang berlaku.
Tanpa keselarasan antara izin tata ruang dan administrasi pertanahan sejak tahap awal, proses perizinan usaha berisiko terhambat di tengah jalan.
Dalam paparannya, Tarbarita Simorangkir mengapresiasi inisiatif pengurus PPAT dan INI Kota Bekasi yang membuka ruang duduk bersama lintas instansi.
Ia menegaskan bahwa PKKPR berfungsi memastikan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku di Kota Bekasi, sedangkan PTP menyajikan analisis teknis dari aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).
“Dalam pelayanan pertanahan, kesesuaian tata ruang dan kesiapan data spasial menjadi hal yang sangat penting. PKKPR dan PTP harus dipahami sebagai bagian dari proses yang saling berkaitan untuk memastikan pemanfaatan tanah berjalan sesuai ketentuan. Dengan koordinasi yang baik sejak awal, proses pelayanan dapat lebih tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” kata Tarbarita Simorangkir kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Graha Hartika, Kecamatan Bekasi Selatan, Selasa (17/11/2026).
Apa Saja Kendala Teknis Layanan Perizinan Pertanahan di Era RDTR Digital?
Kendala teknis utama dalam layanan perizinan pertanahan digital meliputi sinkronisasi komunikasi antarsistem aplikasi, akurasi penginputan titik koordinat spasial oleh pemohon, hingga ketepatan pemenuhan batas waktu pelayanan.
Transformasi layanan berbasis digital menuntut ketelitian tinggi dari pemohon maupun pejabat pembuat akta agar berkas tidak tertolak secara sistem.
Sejumlah sistem digital dan parameter teknis yang menjadi sorotan utama dalam integrasi layanan perizinan dan pertanahan di Kota Bekasi meliputi:
- Integrasi Platform Digital: Penyelarasan alur data antara Online Single Submission (OSS), GISTARU, Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP-Web), dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
- Akurasi Data Spasial (SHP Polygon): Ketepatan penginputan data poligon (Shapefile Polygon) oleh pemohon agar tidak terjadi pergeseran titik koordinat peta bidang tanah.
- Standar Waktu Layanan (SLA): Komitmen pemenuhan Service Level Agreement (SLA) selama 10 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.
- Kepatuhan Administrasi Negara: Ketepatan waktu dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bagaimana Peran PPAT dan Notaris dalam Mempercepat Layanan BPN Kota Bekasi?
PPAT dan notaris berperan sebagai mitra strategis sekaligus garda terdepan dalam memverifikasi validitas dokumen serta memastikan ketepatan data spasial pemohon sebelum masuk ke sistem BPN Kota Bekasi.
Kesiapan dokumen dari meja PPAT dan notaris berdampak langsung pada kecepatan penerbitan pertimbangan teknis maupun produk hukum pertanahan.
“Sinergi antara Kantor Pertanahan, DPMPTSP, Dinas Tata Ruang, serta rekan-rekan PPAT dan INI sangat diperlukan. Tertib tata ruang, kesiapan data spasial, dan kelengkapan dokumen menjadi fondasi untuk menghadirkan pelayanan yang transparan, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum. Kami berharap komunikasi dan koordinasi seperti ini terus berjalan sehingga berbagai kendala teknis dapat diselesaikan bersama,” tambahnya.
Melalui forum koordinasi lintas sektoral ini, BPN Kota Bekasi bersama Pemkot Bekasi, PPAT, dan notaris berkomitmen menyamakan persepsi teknis terkait implementasi PKKPR, PTP, serta integrasi sistem pelayanan digital.
Langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu mewujudkan ketertiban administrasi pertanahan yang efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum penuh bagi warga maupun pelaku usaha di Kota Bekasi.
Punya pengalaman atau tanggapan terkait pengurusan layanan pertanahan dan tata ruang di Kota Bekasi? Tuliskan opini Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini seputar pemerintahan dan layanan publik di Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.


















