Dihantam 6 Laporan Krusial dari Pemotongan Remunerasi 1.700 Pegawai hingga Dugaan Kerugian Negara, DPRD Desak Copot Dirut RSUD CAM Kota Bekasi!

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 01:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

  • ​Enam Aduan Krusial: Komisi IV DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (17/11/2026) untuk mengusut sedikitnya 6 laporan persoalan internal di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi.
  • Tiga Masalah Utama: Laporan mencakup dugaan intimidasi verbal dan fisik terhadap tenaga kesehatan (nakes), pemotongan remunerasi, serta dugaan kerugian negara dalam pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
  • ​Dampak ke Ribuan Pekerja: Kebijakan pemotongan remunerasi dinilai membebani sekitar 1.700 pegawai dan nakes yang berisiko menurunkan kualitas layanan publik.
  • ​Desakan Evaluasi Pimpinan: Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mendesak pencopotan Direktur Utama RSUD CAM Kota Bekasi, Ellya Niken Prastiwi, agar pemeriksaan Inspektorat Kota Bekasi dan aparat penegak hukum berjalan objektif.

KOMISI IV DPRD KOTA BEKASI membongkar sederet persoalan pelik yang membelit manajemen RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar Nomor 112, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Selasa (17/11/2026).

Pemanggilan jajaran manajemen rumah sakit pelat merah milik Pemkot Bekasi ini dipicu oleh masuknya sedikitnya enam laporan pengaduan ke meja dewan.

Persoalan tersebut merentang dari dugaan tekanan verbal dan fisik terhadap tenaga kesehatan (nakes), pemotongan remunerasi 1.700 pegawai, hingga indikasi kerugian negara dalam pengadaan medis.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Evaluasi Tata Kelola dan Kepemimpinan RSUD CAM Kota Bekasi

​Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi, menegaskan bahwa forum RDP tersebut digelar untuk menindaklanjuti enam laporan masyarakat dan internal pegawai terkait carut-marut manajemen di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Pramuka Nomor 55, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan tersebut.

Rentetan pengaduan yang masuk menunjukkan adanya masalah akut dalam tata kelola rumah sakit daerah di bawah naungan Pemkot Bekasi itu.

​Mengapa DPRD Kota Bekasi Memanggil Manajemen RSUD CAM Kota Bekasi?

​Komisi IV DPRD Kota Bekasi memanggil manajemen RSUD CAM Kota Bekasi karena menerima sedikitnya enam aduan serius mengenai intimidasi pegawai dan dugaan penyimpangan anggaran pengadaan medis.

Salah satu sorotan paling tajam adalah dugaan tekanan verbal maupun fisik terhadap nakes yang dikhawatirkan merusak stabilitas psikologis pegawai saat melayani pasien.

​”Kami menerima aduan dari pegawai dan tenaga kesehatan terkait dugaan adanya tekanan secara verbal maupun fisik. Hal ini tentu berdampak pada kondisi psikologis mereka sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat,” kata Ahmadi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com usai RDP di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).

​Selain masalah sumber daya manusia, dewan turut menyoroti laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pengawas terkait dugaan kerugian negara.

Adapun rincian persoalan utama di RSUD CAM Kota Bekasi yang tengah didalami Komisi IV meliputi:

  • ​Jumlah Laporan Masuk: Sedikitnya 6 aduan resmi diterima Komisi IV DPRD Kota Bekasi.
  • ​Intimidasi Internal: Dugaan tekanan verbal dan fisik terhadap tenaga kesehatan dan pegawai.
  • ​Sektor Pengadaan Medis: Dugaan kerugian negara pada pengelolaan pembelian obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang telah dilaporkan ke APH.
  • ​Kesejahteraan Pegawai: Kebijakan pemotongan remunerasi yang berdampak langsung pada sekitar 1.700 pegawai dan nakes.

​”Kalau banyak temuan dan laporan yang muncul, berarti ada persoalan yang harus dibenahi. Karena itu kami melakukan RDP agar semuanya bisa dibuka secara terang-benderang dan mendapatkan penjelasan yang jelas,” katanya.

​Mengapa Direktur Utama RSUD CAM Kota Bekasi Didesak Mundur atau Dicopot?

​Desakan pencopotan Direktur Utama RSUD CAM Kota Bekasi, Ellya Niken Prastiwi, mencuat karena buruknya aspek manajerial dinilai menjadi akar dari bertumpuknya masalah internal rumah sakit.

Selain itu, penonaktifan pucuk pimpinan dinilai krusial agar proses audit dan investigasi oleh Inspektorat Kota Bekasi maupun lembaga pemeriksa eksternal bebas dari intervensi.

​”Kalau aduan dan temuan terus bermunculan, tentunya ini menjadi indikator bahwa ada masalah dalam tata kelola dan kepemimpinan yang perlu dievaluasi secara serius,” ujarnya.

​Secara personal, Ahmadi mendorong Komisi IV DPRD Kota Bekasi untuk segera menerbitkan rekomendasi pergantian Direktur Utama RSUD CAM Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi.

​”Saya pribadi mendorong adanya pergantian atau pencopotan direktur utama. Tujuannya agar proses pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan pihak terkait bisa berlangsung lebih terbuka dan objektif,” tegasnya.

​Kendati demikian, Ahmadi menerangkan bahwa rekomendasi resmi Komisi IV tetap harus menempuh mekanisme kelembagaan di DPRD Kota Bekasi.

Hasil rapat pembahasan komisi akan diserahkan terlebih dahulu kepada unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi sebelum diteruskan secara resmi kepada Wali Kota Bekasi selaku kepala daerah.

​Apa Dampak Pemotongan Remunerasi terhadap 1.700 Pegawai RSUD CAM Kota Bekasi?

​Pemotongan remunerasi berdampak langsung pada penurunan motivasi kerja dan kesejahteraan sekitar 1.700 pegawai serta nakes, yang pada akhirnya berisiko menurunkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Bekasi.

Padahal, DPRD Kota Bekasi sebelumnya telah memberikan peringatan keras agar manajemen tidak memangkas hak penghasilan pegawai.

​”Ketika pendapatan pegawai berkurang, tentu akan memengaruhi kondisi psikologis dan semangat kerja mereka. Pada akhirnya yang terdampak adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

​Ahmadi menekankan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, jajaran direksi seharusnya mampu merumuskan terobosan manajerial tanpa memangkas hak nakes yang berjuang di garda terdepan.

​”Pemimpin harus mampu menghadirkan solusi ketika ada efisiensi. Jangan sampai langkah yang diambil justru mengorbankan tenaga kesehatan dan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan di rumah sakit,” pungkasnya.

​Komisi IV DPRD Kota Bekasi berkomitmen terus mengawal proses pemeriksaan atas enam laporan tersebut hingga tuntas demi menjamin transparansi anggaran serta pemulihan hak ribuan tenaga kesehatan di RSUD CAM Kota Bekasi.

​Bagaimana tanggapan Anda terkait persoalan layanan dan manajemen di RSUD CAM Kota Bekasi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini, dan baca berita investigasi parlemen lainnya di RakyatBekasi.Com.

Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu mendapatkan pembaruan informasi terkini seputar Kota dan Kabupaten Bekasi.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gelar Reses di Dapil II Kabupaten Bekasi: Anggota DPRD Jiovanno Nahampun Perjuangkan 6 Sektor Krusial Warga
​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!
Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!
Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh
Jangan Sekadar Tambah Kursi Direksi! Pansus 13 Tagih Jaminan Mutu di Balik Perubahan Status RSUD CAM Jadi UOBK
DPRD Sorot Tajam Proyeksi Investasi Kota Bekasi Rp 18 Triliun: Jangan Sampai Warga Lokal Cuma Jadi Penonton!
Kecelakaan Truk Bertonase Besar Terus Berulang di Bekasi Timur, DPRD Desak Dishub Berani Putar Balik Angkutan Tak Laik Jalan
Klaim Sekolah Gratis di Pondokgede dan Jatiasih Masih Pungut Rp2,4 Juta, DPRD Desak Skema All In 2027!
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 01:50 WIB

Dihantam 6 Laporan Krusial dari Pemotongan Remunerasi 1.700 Pegawai hingga Dugaan Kerugian Negara, DPRD Desak Copot Dirut RSUD CAM Kota Bekasi!

Sabtu, 14 November 2026 - 15:47 WIB

Gelar Reses di Dapil II Kabupaten Bekasi: Anggota DPRD Jiovanno Nahampun Perjuangkan 6 Sektor Krusial Warga

Jumat, 13 November 2026 - 17:21 WIB

​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!

Jumat, 13 November 2026 - 09:23 WIB

Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x