Awas SiLPA Membengkak! Serapan APBD Kota Bekasi Baru 58 Persen, DPRD Desak OPD Kejar Target 99 Persen

- Jurnalis

Senin, 12 Oktober 2026 - 07:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Wali Kota Bekasi.

Kantor Wali Kota Bekasi.

  • ​Hingga Triwulan III 2026, realisasi serapan APBD Kota Bekasi baru mencapai 58 persen dari total anggaran.
  • ​DPRD Kota Bekasi mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penyerapan hingga target 99 persen guna menekan angka SiLPA.
  • ​Dana sebesar Rp1 miliar lebih telah direalisasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan saluran air di Kelurahan Aren Jaya.
  • ​Wali Kota Bekasi secara khusus menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mengevaluasi program kerja yang belum rampung.

​PEMERINTAH KOTA (PEMKOT) BEKASI tengah berpacu dengan waktu menyusul minimnya angka serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Hingga penutupan Triwulan III, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi mencatat realisasi anggaran baru menyentuh angka 58 persen.

Kondisi ini memicu desakan keras dari lembaga legislatif agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera memaksimalkan eksekusi program kerja demi mencegah membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tutup tahun.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Evaluasi Menyeluruh Serapan APBD Kota Bekasi Menjelang Akhir 2026

​Mengapa DPRD Mendesak Percepatan Serapan APBD Kota Bekasi?

​Keterbatasan waktu menjelang tutup tahun anggaran menjadi alasan utama DPRD Kota Bekasi mendesak percepatan eksekusi belanja daerah.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaluddin, menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan anggaran sangat krusial agar program pembangunan yang telah disusun Pemkot Bekasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

​“Harapannya sebelum akhir tahun sudah mencapai 99 persen terserap agar tidak menyisakan SiLPA terlalu banyak,” kata Alit Jamaluddin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Minggu (11/10/2026).

​Meski belum meninjau rincian persentase secara tatap muka, Alit secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran pelaksana di tingkat dinas untuk tidak menunda proses administratif.

Percepatan ini wajib dilakukan secara terukur dengan tetap mematuhi aturan hukum agar serapan anggaran tepat sasaran.

​Bagaimana Realisasi Anggaran Infrastruktur di Kelurahan Aren Jaya?

​Terkait serapan anggaran di tingkat wilayah, sejumlah proyek infrastruktur menunjukkan tren positif, salah satunya di wilayah Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

Berdasarkan peninjauan dari hasil serap aspirasi masyarakat (Reses) pada Jumat (09/10/2026), dana daerah dipastikan telah dialokasikan dengan tepat untuk membenahi fasilitas publik yang mendesak.

​“Terkait aspirasi warga Aren Jaya, anggaran sekitar Rp1 miliar lebih sudah terserap di sini untuk perbaikan jalan dan saluran,” tambahnya.

​Apa Langkah Konkret Pemkot Bekasi Mencegah SiLPA Membengkak?

​BPKAD Kota Bekasi menargetkan angka realisasi belanja mampu menembus batas 85 persen pada akhir Desember 2026 untuk mengimbangi kelambatan di kuartal sebelumnya.

Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yudianto, terus menekan seluruh OPD untuk mempercepat proses pencairan, khususnya pada sektor krusial seperti belanja modal serta pengadaan barang dan jasa.

​Di sisi lain, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperketat pengawasan dan koordinasi antar instansi.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 lalu, realisasi serapan anggaran Pemkot Bekasi berhenti di angka 82,13 persen yang berujung pada tingginya angka SiLPA di kisaran Rp398 miliar.

​Dengan sisa waktu efektif yang semakin menipis pada tahun anggaran 2026, percepatan realisasi belanja bukan sekadar menuntaskan kewajiban birokrasi, melainkan tolok ukur komitmen pemerataan pembangunan.

Pemkot Bekasi kini dituntut untuk bekerja ekstra cepat sekaligus teliti guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak yang nyata bagi warga.

​Baca terus analisis dan laporan mendalam lainnya terkait kebijakan publik di Kota dan Kabupaten Bekasi hanya di RakyatBekasi.Com.

Bagikan artikel ini, sampaikan opini Anda di kolom komentar, dan pastikan Anda mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar selalu update!


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gelar Reses di Dapil II Kabupaten Bekasi: Anggota DPRD Jiovanno Nahampun Perjuangkan 6 Sektor Krusial Warga
​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!
Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!
Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh
Jangan Sekadar Tambah Kursi Direksi! Pansus 13 Tagih Jaminan Mutu di Balik Perubahan Status RSUD CAM Jadi UOBK
DPRD Sorot Tajam Proyeksi Investasi Kota Bekasi Rp 18 Triliun: Jangan Sampai Warga Lokal Cuma Jadi Penonton!
Kecelakaan Truk Bertonase Besar Terus Berulang di Bekasi Timur, DPRD Desak Dishub Berani Putar Balik Angkutan Tak Laik Jalan
Klaim Sekolah Gratis di Pondokgede dan Jatiasih Masih Pungut Rp2,4 Juta, DPRD Desak Skema All In 2027!
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 15:47 WIB

Gelar Reses di Dapil II Kabupaten Bekasi: Anggota DPRD Jiovanno Nahampun Perjuangkan 6 Sektor Krusial Warga

Jumat, 13 November 2026 - 17:21 WIB

​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!

Jumat, 13 November 2026 - 09:23 WIB

Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh

Kamis, 12 November 2026 - 07:22 WIB

Jangan Sekadar Tambah Kursi Direksi! Pansus 13 Tagih Jaminan Mutu di Balik Perubahan Status RSUD CAM Jadi UOBK

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x