JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengumumkan serangkaian langkah reformasi internal yang signifikan, mencakup penghentian tunjangan perumahan bagi anggota dan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.
Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memperbaiki citra lembaga di mata publik.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi langkah tegas ini setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keputusan tersebut diambil sebagai komitmen konkret untuk menjawab sorotan publik.
“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (03/09/2025).
Langkah penghentian tunjangan perumahan ini dinilai sebagai terobosan besar dalam upaya efisiensi anggaran dan transparansi di tubuh lembaga legislatif.
Moratorium Perjalanan Dinas dan Efisiensi Kunjungan Kerja
Selain menghapus tunjangan perumahan, pimpinan DPR juga sepakat untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara seluruh perjalanan dinas luar negeri bagi para anggotanya.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan fokus anggota dewan lebih terarah pada penyelesaian persoalan di dalam negeri.
Sementara itu, untuk kunjungan kerja di dalam negeri, akan diterapkan mekanisme efisiensi yang lebih ketat agar setiap kegiatan dapat memberikan hasil yang lebih konkret dan tepat sasaran.
“Yang kedua, (diberlakukan) moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi-efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Puan Maharani Pimpin Langsung Agenda Reformasi DPR
Dasco menambahkan, keseluruhan agenda reformasi DPR ini akan berada di bawah komando langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Langkah ini menegaskan keseriusan pimpinan dalam mewujudkan parlemen yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” pungkasnya.
Inisiatif ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa DPR responsif terhadap dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Menjawab Aspirasi Mahasiswa dan Publik
Pengumuman penting ini disampaikan setelah pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas dan organisasi aktivis kepemudaan.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dasco menyatakan bahwa pertemuan tersebut menampung aspirasi dari 16 organisasi mahasiswa yang hadir.
“Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di DPR RI. Kami diberitahu bahwa teman-teman, adik-adik sekalian datang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Dasco saat menyambut para perwakilan mahasiswa.
Organisasi yang turut hadir dalam dialog tersebut antara lain:
- DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO dan HMI-DIPO)
- Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEMSI) Kerakyatan dan BEMSI Rakyat Bangkit
- BEM Nusantara
- BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara
- Dema Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia
- BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
- BEM Universitas Indonesia (UI)
- Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti
Langkah reformasi yang diumumkan pasca-pertemuan ini seolah menjadi sinyal bahwa DPR mendengar dan menindaklanjuti tuntutan serta masukan yang disampaikan oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat luas.
Bagaimana pendapat Anda mengenai langkah reformasi DPR ini? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah ini.
