DPRD Minta Pemkot Bekasi Mitigasi Konflik Warga Pasca Groundbreaking Proyek PSEL Sumurbatu

• ​DPRD Kota Bekasi mendesak Pemkot Bekasi memitigasi potensi konflik sosial warga terdampak Proyek PSEL Sumurbatu, Bantargebang.
• ​Evaluasi pematangan lahan sebelumnya menuai protes keras dari masyarakat akibat paparan debu dan mobilitas kendaraan berat.
• ​Berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), kendala pembangunan fisik berpotensi memicu teguran pusat dan sorotan berskala nasional.

Komisi 2 DPRD Kota Bekasi memberikan peringatan tegas kepada Pemkot Bekasi agar tidak lengah usai peresmian groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Sumurbatu, Bantargebang, Rabu (26/08/2026).

Langkah mitigasi dinilai sangat krusial guna meredam potensi gesekan sosial antara pelaksana proyek dan masyarakat sekitar selama fase konstruksi fisik berlangsung.

​Mengawal Kelancaran Proyek PSEL Sumurbatu Tanpa Korbankan Warga

​Pelaksanaan groundbreaking yang dihadiri oleh Pemerintah Pusat, Danantara, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan langkah awal krusial. Namun, keberhasilan sebenarnya terletak pada mulusnya tahapan konstruksi di lapangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​”Hari ini kita sudah melakukan ground breaking bersama seluruh stakeholder, baik dari Danantara, Kementerian Koordinator maupun pihak terkait lainnya. Nah, yang menjadi perhatian kami di Komisi II adalah proses pembangunannya. Jangan sampai nanti proses pembangunan ini justru terhambat,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (27/08/2026).

​Mengapa Konstruksi Proyek PSEL Sumurbatu Berpotensi Memicu Protes Warga?

​Potensi penolakan atau keluhan warga berakar dari rekam jejak pada fase pematangan lahan sebelumnya, di mana aktivitas proyek secara langsung mengganggu kenyamanan dan mobilitas di area permukiman warga setempat.

​”Kita sama-sama mengetahui saat proses pematangan lahan kemarin sempat ada protes dari warga terkait debu maupun tumpahan tanah yang melewati wilayah mereka. Ini sempat menjadi persoalan yang diprotes oleh masyarakat,” katanya.

​Pembangunan pabrik berkapasitas masif ini dipastikan akan membawa intensitas kendaraan berat dan paparan polusi yang tidak sedikit.

​”Nah, kita tidak ingin ketika proses pembangunan nanti, apalagi ini membangun pabrik yang sangat besar, justru menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat atau memunculkan hambatan-hambatan dari warga yang merasa terdampak,” ujarnya.

​Apa Langkah Mendesak yang Harus Dilakukan Pemkot Bekasi?

​Pemkot Bekasi diwajibkan menyusun skema antisipasi dan pengawasan ketat sejak dini agar ekses sosial maupun masalah lingkungan dapat diredam sebelum meluas.

​”Ini harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga tidak terjadi gesekan dengan masyarakat sekitar atau warga terdampak, baik yang berkaitan dengan proses pengerjaan maupun persoalan lainnya,” tegasnya.

​Perencanaan yang matang menjadi satu-satunya kunci agar pengalaman buruk saat land clearing tidak menjadi preseden berulang yang justru menghentikan laju proyek.

​”Kalau ini tidak diantisipasi sejak awal, kita khawatir kejadian yang sama seperti saat pematangan lahan kemarin bisa terulang kembali. Karena itu perlu perencanaan, perhitungan, dan pengawasan yang matang dari seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan PSEL,” ungkapnya.

​Apa Dampak Nasional Jika Proyek PSN Ini Terhambat?

​Sebagai infrastruktur krusial, setiap kelalaian komunikasi di tingkat daerah akan langsung berdampak pada pencapaian target nasional. Kelancaran proyek mutlak menjadi tanggung jawab eksekutif.

​”Antisipasi terhadap potensi gesekan di lingkungan ini harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Bekasi. Karena menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan PSEL dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” katanya.

​Lebih jauh, resistensi lokal akibat diabaikannya aspirasi warga bisa memancing sentimen negatif berskala besar yang merugikan kredibilitas Pemkot Bekasi.

​”Karena ini proyek strategis nasional, tentu sorotannya akan berskala nasional. Kalau ada persoalan di lapangan yang menjadi hambatan pembangunan, pasti akan mendapat perhatian dan terekspos secara luas. Maka kita harus menjaga agar proses pembangunan ini berjalan lancar sebagai bagian dari keberhasilan pengawalan Pemerintah Kota Bekasi,” pungkasnya.

Pengawalan ketat dari unsur legislatif diharapkan mampu mendorong eksekutif bekerja lebih responsif dan terukur demi terwujudnya infrastruktur energi baru yang ramah lingkungan di Kota Bekasi.

​Mari terus pantau perkembangan kebijakan daerah dan isu-isu publik terkini! Bagikan artikel ini, sampaikan opini Anda di kolom komentar, dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [di sini] agar selalu update dengan berita terpercaya.