- Lokasi Terdampak: 2.000 hektar sawah di Desa Karangharja dan Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi mengering.
- Akar Masalah: Kerusakan parah pintu air dan tanggul Sungai BKG yang dibiarkan bertahun-tahun, bukan karena cuaca.
- Aksi Massa: Lebih dari 100 petani menuntut perbaikan infrastruktur irigasi segera, bukan meminta bantuan sosial.
- Tindak Lanjut: Pemkab Bekasi bersama BBWS Citarum menjanjikan survei dan pengerahan alat berat pada Selasa, 28 Juli 2026.
Ratusan petani dari wilayah utara mengepung Kantor Pemkab Bekasi untuk menuntut pertanggungjawaban atas kekeringan yang melanda 2.000 hektar sawah di Desa Karangharja dan Karangsegar, Kecamatan Pebayuran.
Musibah ini dinilai bukan akibat kemarau, melainkan kerusakan parah saluran irigasi Sungai BKG yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa pemeliharaan.
Tuntutan Keras Petani kepada Pemkab Bekasi
Audiensi yang berlangsung pada pukul 10.00 WIB ini dihadiri langsung oleh PLT Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, Camat Pebayuran, perwakilan BBWS Citarum, PJT II, Dinas Pertanian, Dinas BMSDA, BPBD, dan Satpol PP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para petani tidak datang untuk pasrah, melainkan membawa data, fakta lapangan, dan amarah yang telah tertahan lama.
Mengapa 2.000 Hektar Sawah di Pebayuran Mengering?
Sawah di Pebayuran mengering akibat rusaknya infrastruktur pintu air, tanggul Sungai BKG yang jebol, serta menumpuknya sedimentasi parah. Distribusi air terhenti total 9 kilometer dari hulu meskipun debit air di hulu melimpah.
”Ini bukan kekeringan biasa. Ini darurat pertanian! Hulu Sungai BKG, BTB 13, airnya deras. Tapi 9 kilometer di bawahnya? Mati total. Pintu air BKG 16 sampai 25 hancur, tanggul jebol, sedimentasi menyumbat saluran. Air tidak pernah sampai ke sawah kami,” tegas Ketua Petani Penggerak Gotong Royong Bekasi Wilayah Utara (PGR), Jejen Jaenudin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com usai audiensi di Gedung Pemkab Bekasi, Senin (27/07/2026).
Jejen menegaskan bahwa kedua desa tersebut adalah lumbung padi bagi wilayah utara Kabupaten Bekasi. Jika pemerintah terus diam, dampak yang terjadi akan sangat fatal.
”Petani bangkrut. Stok pangan berkurang. Dan semua ini terjadi bukan karena Tuhan, tapi karena kelalaian manusia yang tidak pernah merawat infrastruktur,” sindirnya.
Apa Tuntutan Utama Petani Penggerak Gotong Royong (PGR)?
Petani menuntut perbaikan segera pada seluruh pintu air yang mati, perbaikan tanggul ambrol, serta pengerukan sampah di saluran irigasi sebelum masa tanam kedua berakhir.
”Pintu air BKG 5–6 sudah tidak berfungsi sama sekali. Tanggul dari BKG 16 sampai 25 ambrol. Sampah menumpuk di saluran seperti tidak pernah dibersihkan. Semua ini jelas-jelas kelalaian pemeliharaan. Jadi jangan salahkan cuaca,” ujar Sekretaris PGR Bekasi Wilayah Utara, Muhamad Fauzi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di lokasi yang sama, Senin (27/07/2026).
Fauzi menggunakan dasar hukum sebagai argumentasi kuat atas kelalaian pemerintah daerah.
”Kami tidak datang mengemis. Kami datang menagih hak. Undang-undang jelas: air untuk irigasi pertanian rakyat adalah prioritas utama di atas segala kebutuhan lain. UU Perlindungan Petani juga menyebut pemerintah wajib memfasilitasi infrastruktur pertanian. Kalau aturan sudah jelas, kenapa kenyataan di lapangan seperti ini?” tantangnya.
Ia menambahkan peringatan tegas terkait lambatnya respons pemerintah terhadap krisis ini.
“Kami sudah sabar terlalu lama. Hari ini kami datang dengan cara damai. Tapi kalau janji lagi-lagi hanya angin lalu, kami akan kembali dengan cara yang berbeda,” ancamnya.
Kapan Alat Berat Pemkab Bekasi Turun ke Sungai BKG?
Menghadapi tekanan berat dari massa, Pemkab Bekasi berjanji akan menerjunkan alat berat dan melakukan survei lapangan bersama instansi terkait pada Selasa, 28 Juli 2026. Pemerintah berdalih hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
”Kita akan survei lapangan besok, Selasa 28 Juli 2026, bersama BBWS Citarum dan instansi terkait. Petani Bekasi Wilayah Utara akan ikut mendampingi. Alat berat kita siapkan dan prioritaskan untuk Sungai BKG,” kata PLT Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di ruang audiensi, Senin (27/07/2026).
Dalam kesempatan itu, PLT Bupati juga menghimbau agar semua pihak waspada terhadap kemarau panjang serta dampak fenomena El Niño. Namun, janji tersebut tidak lantas memadamkan kekecewaan petani.
”Kami sudah dengar terlalu banyak janji. Kami tidak butuh survei yang berujung laporan menggantung. Kami butuh alat berat turun, tanggul dibangun, pintu air diperbaiki, dan air mengalir ke sawah kami sebelum waktu tanam habis,” sergah seorang petani dari barisan massa kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di selasar Kantor Pemkab Bekasi, Senin (27/07/2026).
Audiensi akhirnya ditutup dengan kesepakatan survei lapangan di hari berikutnya. Bagi petani, komitmen tersebut merupakan ujian awal bagi pemerintah.
”Kami akan pantau setiap langkah. Kalau besok tidak ada tindak lanjut nyata, kami akan kembali. Dan kali ini, tidak akan se damai hari ini,” tutup Jejen sebelum massa membubarkan diri.
Krisis irigasi di Pebayuran harus menjadi tamparan keras bagi kelola infrastruktur pertanian daerah. Mampukah janji perbaikan irigasi direalisasikan tepat waktu sebelum musim tanam usai?
Ingin tahu hasil survei lapangan besok? Pantau terus RakyatBekasi.Com untuk update terbaru krisis irigasi di Pebayuran. Jangan lupa bagikan berita ini untuk mendukung perjuangan petani Bekasi!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
