- Evaluasi Dua Tahun: Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, mengapresiasi penguatan kemandirian nasional pada momentum 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Selasa (20/10/2026), sembari mendesak evaluasi ketepatan sasaran program.
- Pertumbuhan Makroekonomi: Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,29 persen (year-on-year) pada Triwulan II-2026, diiringi penurunan angka kemiskinan dari 8,25 persen (September 2025) menjadi 8,07 persen (Maret 2026) atau berkurang sekitar 430 ribu jiwa.
- Swasembada & Deregulasi Pupuk: Pemerintah berhasil mencapai swasembada 8 komoditas pangan strategis, memangkas 145 aturan distribusi pupuk, menurunkan HET pupuk subsidi 20 persen sejak Oktober 2025, serta mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 131,11 pada September 2026.
- Tolok Ukur Daerah: Keberhasilan program pusat hingga sinergi dengan Pemkot Bekasi tidak hanya diukur dari deretan angka statistik, melainkan stabilitas harga pangan dan dampak nyata terhadap daya beli masyarakat.
KETUA FRAKSI GERINDRA DEMOKRAT DPRD KOTA BEKASI, MISBAHUDIN, menilai kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat semakin kokoh dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Evaluasi kinerja ini menyoroti keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, serta akses pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, perbaikan menyeluruh tetap harus difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas implementasi, hingga efektivitas belanja negara.
Evaluasi Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi terhadap 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan nasional, pemerintah pusat dinilai berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam menjaga ketahanan domestik di tengah ketidakpastian geopolitik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penguatan ini mencakup berbagai sektor krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas, termasuk warga di wilayah perkotaan yang dipimpin Wali Kota Bekasi bersama jajaran Pemkot Bekasi.
”Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi,” kata Misbahudin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (20/10/2026).
Kendati mencatatkan tren positif, legislator yang akrab disapa Bang Misbah tersebut menekankan bahwa capaian di atas kertas tidak boleh membuat jajaran eksekutif berpuas diri.
Pengawasan ketat terhadap kualitas implementasi di lapangan dan efektivitas belanja negara wajib dikedepankan agar anggaran publik tidak terbuang sia-sia.
”Dengan demikian, keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya diukur dari capaian pelaksanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Bagaimana Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil menembus angka 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026, yang sekaligus menjadi modal penting bagi pemerintah untuk meredam guncangan ketidakpastian global.
Kinerja makro ekonomi yang solid tersebut berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan secara nasional dalam kurun waktu enam bulan terakhir.
Berdasarkan data capaian kinerja ekonomi nasional, sejumlah indikator utama menunjukkan tren perbaikan sebagai berikut:
- Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan II-2026.
- Penurunan Tingkat Kemiskinan: Turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
- Pengurangan Penduduk Miskin: Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang.
Menyikapi statistik positif tersebut, Misbahudin mengingatkan bahwa perbaikan kualitas pelaksanaan program di tingkat akar rumput tetap harus menjadi prioritas.
Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
”Tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara,” katanya.
Mengapa Penguatan Sektor Pangan dan Regulasi Pupuk Menjadi Kunci Kemandirian Nasional?
Penguatan sektor pangan menjadi bagian krusial dari agenda kemandirian nasional karena pemerintah telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis sekaligus merombak birokrasi distribusi pupuk bagi petani.
Langkah deregulasi ini terbukti mendongkrak produktivitas pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani secara terukur.
Adapun rincian capaian di sektor ketahanan pangan dan pertanian meliputi:
- Swasembada 8 Komoditas Strategis: Mencakup beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
- Pemangkasan Birokrasi Pupuk: Penyederhanaan 145 aturan penyaluran pupuk yang selama ini menghambat distribusi di lapangan.
- Penurunan Harga Pupuk: Penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak Oktober 2025.
- Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP): Tercatat mencapai 131,11 pada September 2026, atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Keberhasilan produksi di tingkat hulu tersebut harus diimbangi dengan pengawasan rantai pasok hingga ke pasar-pasar tradisional di daerah, termasuk di wilayah Kota Bekasi.
Tanpa tata kelola distribusi yang baik, kata dia, swasembada komoditas tetap rentan terhadap fluktuasi harga di tingkat konsumen.
”Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat,” katanya.
Apa Dampak dan Tolok Ukur Utama Keberhasilan Pembangunan bagi Masyarakat?
Dampak nyata kebijakan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan efektivitas anggaran merupakan tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan.
Oleh sebab itu, Partai Gerindra secara aktif mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap berbagai program prioritas yang dinilai belum optimal.
Evaluasi berkala dari pusat hingga ke tingkat pemerintah daerah sangat diperlukan agar manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan terdistribusi secara adil.
Bagi Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, kepuasan dan daya beli warga di lapangan adalah indikator sejati dari kesuksesan sebuah kebijakan publik.
”Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” kata dia.
Komitmen pengawasan terhadap program strategis nasional ini diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kebijakan pembangunan daerah di Kota Bekasi guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
Bagaimana pandangan Anda terkait capaian ekonomi dan stabilitas harga pangan di lingkungan tempat tinggal Anda saat ini?
Bagikan artikel ini dan tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu mendapatkan pembaruan informasi terkini, tajam, dan terpercaya seputar Kota dan Kabupaten Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
