Ini Dia Perintah Plt Wali Kota Bekasi kepada Direksi Perumda Tirta Patriot Terkait Akuisisi dan MDGs

Perumda Tirta Patriot baru secara resmi berdiri berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 02 tahun 2006, namun kiprahnya dalam melayani masyarakat sudah berawal dari tahun 2001.

Dengan motto-nya “Menyediakan Air Bersih Lebih Sehat, Lebih Terjangkau”, Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi siap melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.

Selama 21 tahun lebih berdiri dengan beberapa pimpinan di perusahaan plat merah tersebut namun cakupan layanan air bersih masih sangat memprihatinkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal hampir setiap tahun selalu disuntik APBD yang jumlah penyertaan modalnya mencapai Rp271.227.905.807,00 meskipun berdasarkan Perda Pendirian Pemkot Bekasi berkewajiban menyetor penyertaan modal sebanyak 1.000.000.000.000,00.

Dan pada tahun 2021 realisasi Deviden Perumda Tirta Patriot hanya 10.475.302.269,00.

Data yang diperoleh redaksi, bahwa hingga saat ini layanan Perumda Tirta Patriot masih dibawah 40.000 pelanggan dari jumlah rumah tangga yang ada sekitar 750 ribu keluarga, artinya hanya sekitar lima persen warga Kota Bekasi yang terlayani air bersih dari Perumda Tirta Patriot.

Kota Bekasi dalam hal layanan air bersih dipastikan masih sangat jauh dari target yang ditetapkan Millennium Development Goals (MDGs) pada 2010 oleh Pemerintah pusat.

“Memang masih sangat jauh dari target Millennium Development Goals (MDGs) baru hanya lima persen dari jumlah rumah tangga yang ada, ” ungkap Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto usai Apel di Plaza Perumda Tirta Patriot (13/12).

Karena itu masih menurut Tri untuk mendongkrak layanan lebih luas, langkah pertama yang diambil pihaknya adalah melakukan lanjutan rencana aksuisisi PDAM Tirta Bhagasasi.

Dan hasilnya tiga cabang dengan sambungan ke Warga Kota Bekasi sebanyak 30.000 pelanggan dapat dikelola langsung oleh Perusahaan Daerah milik Kota Bekasi.

“Jumlah Rumah Tangga yang ada di Kota Bekasi sekitar 750 ribu.Target MDCs pengelolaan air bersih diatas 75 persen, saat ini pelanggan 40 ribu sekitar 5 persen saja. Karena adanya pemisahan atau akuisisi sambungan langsung mendapat tambahan pelanggan sekitar 30 ribu. Dengan catatan 20 aktif dan 10 ribu yang pasif. Jadi  saat ini jumlah sambungan sudah 70 ribu pelanggan,” tambah Tri Adhianto yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi.

Dirinya memerintahkan agar Plt Direktur Utama Perumda Tirta Patriot bergerak cepat untuk menambah sambungan lain secara mandiri atau kelompok rumah tangga.

Hal ini sangat mungkin karena adanya beberapa rencana dari pemerintah Provinsi dan Pusat terkait pengembangan layanan air bersih pada masyarakat.

“Sebenarnya tinggal kita lihat enterpreneurship dan kepiawaian dari Direktur, apakah mampu melakukan itu atau tidak?. Saya minta Direktur bergerak cepat untuk menambah sambungan lain secara mandiri. Hal ini sangat mungkin karena kita punya potensi SPAM 1, Jatiluhur 1, SPAM 2 ,Jatiluhur 2. Ini bagian dari potensi bantuan dari provinsi, belum lagi ada osteker yang kemudian merupakan bantuan pusat sebanyak 160 milyar, dan kita hanya diminta untuk menyiapkan lahan, dan lahannya sudah ada tinggal kita siapkan teknisnya seperti IMB dan lain sebagainya,” tambah Tri Adhianto yakin.

Terkait pemisahan aset dua BUMD ini secara teknis akan dilakukan oleh masing – masing pimpinan BUMD. Tri juga berpesan agar proses ini selesai sebelum akhir tahun 2022.

“Teknisnya nanti antara Direktur dengan Direktur. Jadi saya minta tidak sampai akhir tahun harusnya sudah beralih, ini yang saya harap adanya percepatan. Karena kita kompak dengan bhagasasi,” ucapnya.

Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto juga memiliki gagasan agar proses pengalihan aset dari Kabupaten Bekasi ke Kota Bekasi dilakukan dengan menggandeng pihak ke tiga.

Namun jika hal ini dimungkinkan dan tidak melanggar ketentuan. Tentunya hal ini diusulkan agar tidak mengganggu jalanya keuangan daerah di Kota Bekasi.

“Kalo untuk saat ini sudah di serahkan tiga cabang gratis. Sambungannya 30 ribu pelanggan, pengelolanya di Patriot nanti. Kalo sisanya kita bicara kompensasi dan akan dianggarkan di 2024 nanti,” ujarnya.

“Kita sedang bahas, skenariokan agar kalau memungkinkan di pihak ketigakan sehingga tidak mengganggu eskalasi keuangan daerah karena Bisnis to bisnis akan lebih mudah. Tinggal kolaborasi saja, tinggal nanti mau pakai uangnya BPRS Patriot Kota Bekasi misalnya. Tapi yang penting dihitung betul, jangan sampai kita hutang tapi ngga bisa bayar bunga dan pokoknya. Karena itu harus dihitung dari hasil pendapatan dan efisiensi dan ini terlihat apakah ada kepiawaian dari enterpreneursip dari seorang pimpinan (Plt Direktur). Karena BUMD selain untuk pelayanan juga memungkinkan untuk bisnisnya ada target meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya,” tutupTri. (*)