Interupsi! Ratusan Petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Belum Diklatsar

KOTA BEKASI – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal melontarkan interupsi ketika pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Kota Bekasi yang beragendakan Laporan Bapemperda maupun Pansus 50 dan perencanaan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2024, Jumat (16/08/2024) siang.

Dalam interupsinya, Faisal mengkritisi soal sarana dan prasarana pendingin pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi yang dinilainya masih kurang memadai.

“Saya ingin sedikit menyampaikan kepada Pak Pj, ijin Pak kemarin di Pondok Gede terjadi kebakaran lagi, dalam bulan ini sudah yang ke 4, dan kami pernah mencatat pernah sampai rekor 7 kali dalam satu bulan (kebakaran terjadi),” ucap Faisal kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dalam interupsinya, Jumat (16/08/2024) siang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Golkar ini menilai, dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi, kurang lebih, Pos Sektor yang dimiliki oleh Disdamkarmat Kota Bekasi baru mencapai 8 lokasi. Sedangkan, 4 lokasi lainnya belum terbentuk termasuk salah satunya di lokasi Kecamatan Pondok Gede.

“Dan sebenarnya ini sudah 2 tahun lalu masuk dalam perencanaan. Tapi belum ada eksekusi, bahkan pak di luar itu ternyata pendidikan dasar pertama untuk petugas Damkar kita itu baru ada setengah,” tuturnya seraya mengeluh.

Mengetahui hal tersebut, kata dia, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan fakta bahwa Komisi 1 banyak menerima aduan permohonan dari para Anggota Disdamkarmat yang progress pendidikan dasar mereka tidak dipenuhi secara menyeluruh.

“Banyak permohonan mereka yang tidak dikabulkan. Padahal ini sebenarnya kepentingan mendasar, bisa bayangi, kalau petugas pemadaman tidak memiliki ilmu dasar,” sambungnya.

Atas dasar itu, Faisal meminta agar setiap Pendidikan maupun Sarana dan Prasarana pendukung dari Disdamkarmat dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun anggaran 2024

“Kami dari Komisi 1 kebetulan itu mitra kami mohon dalam ABT ini menjadi barang prioritas. Sehingga alat kelengkapan mereka, kebutuhan dasar mereka dalam menempuh pendidikan bisa dipenuhi,” imbuhnya.

“Bahkan lebih jauh lagi, alat penunjang kerja mereka yang ternyata dapat laporan juga tidak terawat, tolong jadi perhatian bapak pj, mengingat ini salah satu dinas yang bapak rotasi (kepala dinasnya),” pungkasnya.