PKB Kota Bekasi menjadi salah satu partai politik di Kota Bekasi yang banyak diminati para bakal calon Wali Kota Bekasi 2024 selain Partai Golkar menjadi kebanggaan tersendiri pastinya bagi pengurus maupun kader partai berbasis Nahdlatul Ulama tersebut.
Apalagi setelah hasil Pemilu Legislatif 2024 kemarin, PKB Kota Bekasi mampu meloloskan 5 anggota legislatif tingkat Kota Bekasi, 1 kursi di tingkat DPRD Jawa Barat dan 1 kursi untuk DPR RI di dapil Kota Bekasi-Depok.
Menurut Wakil Ketua Desk Pilkada PKB Kota Bekasi, Beny Surya mengatakan, ada penilaian tentang keseriusan dalam bersinergi dengan PKB, salah satunya adalah mengambil, mengisi dan memulangkan formulir pendaftaran sebelum batas waktu yang sudah ditentukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Formulir yang belum dikembalikan dengan lengkap sampai batas waktu yang ditentukan kami anggap gugur, tidak akan kami bawa ke DPW dan DPP PKB. Hanya nama-nama yang sudah mengembalikan dan mengisi form secara lengkap,” ujar Beny, di Kantor DPC PKB Kota Bekasi, Selasa (30/4/2024).
“Sudah ada lima Bakal Calon yang kami anggap serius, karena sudah mengembalikan dan mengisi formulir secara lengkap. Yang pertama mengembalikan adalah Sudjatmiko, Gus Shol (Sholihin), Kemal Hendrayadi, terakhir ada Mochtar Mohamad dan Tri Adhianto,” sambungnya.
Lalu berapa rupiah yang harus dibayar para bakal calon walikota Bekasi yang mendaftar di PKB Kota Bekasi?.
Informasi yang didapat dari internal PKB Kota Bekasi menyebut biaya pendaftaran jika serius bagi seorang bakal calon walikota harus sebesar Rp25 juta.
Dari 5 orang yang daftar, kata sumber tersebut, hanya 2 orang yang telah membayar tunai dan mengembalikan formulir yaitu H Sholihin dan Kemal Hendrayadi.
“Kalau Tri Adhianto dan Sudjatmiko belum bayar sepeserpun. Kalau pak Mochtar baru bayar Rp2 juta,” ungkap sumber yang tidak mau ditulis namanya. Selasa (30/4/2024).
Namun hal tersebut dibantah Mochtar Mohamad. Politisi kawakan PDI Perjuangan yang akrab disapa Babeh M2 ini mengaku sudah melunasi biaya pendaftarannya sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi melakui penjaringan PKB Call.
“Perlu klarifikasi, saya sudah serahkan dana Rp 25 juta kepada Ketua dan Sekretaris PKB Kota Bekasi yang disaksikan oleh Madong di Restoran Cabe Hijau sebesar Rp 20 juta dan di Kantor DPC PKB Rp 5 Juta, kwitansi belum diberikan ke saya,” ungkap eks Wali Kota Bekasi 2008-2012 ini.
Isu Ketua PPP Kota Bekasi Tolak Koalisi dengan Tri Adhianto.
Isu perkembangan politik jelang Pilkada yang juga tak kalah menarik adalah lobby sejumlah pengurus PDI Perjuangan Kota Bekasi yang mengajak Ketua PPP Kota Bekasi untuk berkoalisi seperti di elit pusat saat mendukung Ganjar-Mahfud.
Tentunya dengan raihan 9 kursi DPRD Kota Bekasi yang didapat PDI Perjuangan dan kursi PPP Kota Bekasi yang hanya 2 kursi total 11 kursi dari kedua parpol tersebut sudah layak syarat pencalonan untuk mengusung calon walikota/wakil walikota di Pilkada 2024.
“Infonya pembicaraan pihak Tri Adhianto sudah sampai menawarkan kursi wakil (Wakil Wali Kota Bekasi ) jika Gus Shol mau berkoalisi dengan mahar tertentu. Namun Gus Shol belum bersedia, mungkin saja dengan pertimbangan tidak mau asal koalisi jika potensi menangnya kecil,” beber sumber lagi.
Sekedar diketahui, perkembangan isu politik Pilkada di Kota Bekasi terus berubah karena sampai saat ini belum ada bakal calon yang sudah mantap mendapat rekomendasi kecuali PKS Kota Bekasi yang sudah tidak goyah mengusung Heri Koswara sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi. Kini PKS sedang menjajaki komunikasi politik dengan semua tokoh yang punya potensi bakal menjadi pasangannya. (*)
Sumber Berita : inijabar
