Pemerintah Kota Bekasi mencetak sejarah baru dengan menggandeng Komisi 3 DPRD Kota Bekasi dalam proses seleksi calon direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan daerah.
Meskipun memiliki peran dan fungsi yang berbeda, Pemkot Bekasi dan DPRD berupaya saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dinilai berhasil menciptakan kerja sama yang efektif, terutama dengan melibatkan Komisi 3 DPRD Kota Bekasi pada tahapan uji kelayakan atau fit and proper test bagi calon direksi PT Sinergi Patriot dan PT Mitra Patriot.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya menilai bahwa sinergitas yang dibangun dalam lima tahun ke depan antara kepemimpinan Pak Tri Adhianto dan Pak Harris Bobihoe akan terwujud sesuai dengan janji politik mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,” ujar Pengamat Politik dan Pemerintahan, Haeri Parani, kepada RakyatBekasi.com, Rabu (18/06/2025).
Dampak Sinergitas terhadap Tata Kelola Pemerintahan
Mantan Anggota DPRD Kota Bekasi 3 periode ini menegaskan bahwa dengan adanya sinergi antara Pemkot dan DPRD, komunikasi serta koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih solid.
Minimnya konflik antarlembaga memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapan saya, sinergitas ini bukan yang pertama dan terakhir selama masa kepemimpinan lima tahun. Kunci keberhasilan pemerintahan adalah bagaimana kedua lembaga ini terus berkolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,” tuturnya.
Seleksi Direksi BUMD Berbasis Profesionalisme dan Transparansi
Proses seleksi direksi BUMD yang melibatkan uji kelayakan dan fit and proper test ini menjadi bukti bahwa Pemkot Bekasi berkomitmen untuk mendapatkan pemimpin BUMD yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menjalankan tugas tanpa intervensi politik.
PT Mitra Patriot dan PT Sinergi Patriot, sebagai BUMD strategis di Kota Bekasi, membutuhkan figur pemimpin yang memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni, pemikiran bisnis yang visioner, serta strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah inovatif Pemkot Bekasi dalam melibatkan DPRD dalam seleksi direksi BUMD menjadi model baru tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Dengan sinergi yang lebih kuat, kata dia, diharapkan kebijakan yang diambil selaras dengan visi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
“Dan tentunya kita perlu untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Tri Adhianto yang tanpa ragu menggandeng Komisi 3 dalam proses seleksi direksi BUMD. Karena beliau tahu betul bahwa Bekasi sangat membutuhkan orang yang memiliki pemikiran hebat dan cerdas dalam mengelola BUMD. Jangan sampai posisi strategis ini diisi oleh individu yang tidak memahami tata kelola keuangan dan bisnis perusahaan daerah,” tutupnya.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
