“Sampai saat ini, hanya Kota Bekasi yang belum menerima dana hibah. Semoga saja bisa diturunkan hibahnya dari Pemerintah Kota Bekasi, demi kemajuan KORMI Kota Bekasi, dan nantinya juga membawa nama Jawa Barat,” terangnya.
Kritisi Kebijakan PJ Wali Kota Bekasi
Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan sempat mengkritisi kebijakan penahanan anggaran KORMI ini pada Oktober silam.
“Anggaran ini kan sudah disepakati dan dianggarkan, kenapa tidak dicairkan? Jangan sampai yang sudah ketok palu banyak yang tidak terserap, nanti ujungnya jadi SILPA. Ngapain harus ada paripurna yang sebelumnya juga sudah dikaji oleh Badan Anggaran,” ujar Nuryadi seraya bertanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu pegiat olahraga Kota Bekasi, Beny Surya juga mengkritisi kebijakan PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, terkait pencairan anggaran KORMI ini.
“Berdasarkan komunikasi saya dengan teman-teman Kormi di Jawa Barat, Kota Bekasi satu-satunya Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang belum menerima dana hibah. Ada apa dengan PJ Wali Kota Bekasi?” kata Beny.
Usut punya usut, kata Cole sapaan akrabnya, PJ Wali Kota akan mencairkan dana hibah KORMI tahun anggaran 2024 pada bulan Desember 2024. Hal ini dinilai Cole sebagai salah satu kebijakan yang sangat tidak masuk akal.
“Saya juga mendapat informasi dari teman-teman KORMI, pencairan hibah dilakukan bulan Desember ini, 30 hari harus menyerap dan membuat laporan pertanggungjawaban, menurut saya itu sangat tidak masuk akal,” beber Cole.
Selain itu Cole juga mengkritisi gaya kepemimpinan PJ Wali Kota Bekasi yang dinilainya tidak paham konsep manajerial organisasi serta tidak mengetahui situasi dan kondisi masyarakat Kota Bekasi di lapangan.
“Kita bisa melihat pemimpin dari sikap pengambilan keputusannya. Saya mempertanyakan kemampuan PJ Wali Kota, Raden Gani Muhamad, dalam hal manajerial. Di mana ada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang harus tertata rapi sesuai waktu yang ditentukan. Dari keputusannya, kita bisa simpulkan bahwa PJ Walikota tidak menguasainya dan nyata telah gagal menjalankan amanah,” papar Cole tegas.
PJ Wali Kota Bekasi yang jarang turun ke lapangan juga menjadi catatan selama memimpin Kota Bekasi. Hal ini dinilai Beny menjadi faktor kenapa kebijakannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.
“Permasalahan KORMI ini saya rasa hanya satu dari ribuan masalah yang tidak terselesaikan oleh PJ Wali Kota. Kita tidak pernah melihat PJ turun langsung ke masyarakat. Hanya menerima laporan dari anak buahnya saja. Faktor inilah yang saya rasa membuat banyak keputusannya sangat tidak berpihak pada masyarakat luas,” tutupnya.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Halaman : 1 2
