Massa Aksi Desak Kejaksaan Bongkar Korupsi Pompa Air dan Pokir DBMSDA Kota Bekasi

Massa aksi Barisan Muda Bekasi menggelar aksi unjuk rasa atas Mangkraknya penanganan kasus korupsi pembangunan Stasiun pompa air tahun anggaran 2022 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang sudah memakan waktu berbulan-bulan lamanya tak kunjung menemui titik terang.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Juhartono mengatakann bahwa kasus dugaan korupsi Pengadaan Pembangunan Stasiun pompa Air dan pengadaan Submersible 1500 liter/detik dan Genset 500 K yang bergulir sejak tahun 2022 ini tidak jelas kelanjutan perkara pengadilan hukum korupsi yang dilakukan oleh DBMSDA Kota Bekasi.

“Kerugian negara yang dilakukan oknum DBMSDA Kota Bekasi ini sangat mencoreng nama baik Kota Bekasi dan tidak bisa ditolerir, kata Juhartono dalam orasinya, Kamis (26/09/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebab kegiatan tersebut seharusnya dapat bermanfaat untuk masyarakat kota Bekasi, namun malah diselewengkan dan dikorupsi oleh oknum-oknum bejat yang haus akan uang negara,” terang Juhar.

Pada kesempatan tersebut, Juhar tak lupa memberikan semangat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang baru Imran Yusuf, agar dapat mengembalikan marwah penegakan hukum.

“Kami menaruh kepercayaan bahwa Kajari Kota Bekasi dapat mengusut tuntas dan membongkar kasus-kasus korupsi di Kota Bekasi,” tuturnya.

“Maka dari itu kami mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk segera bekerja agar kasus ini segera selesai dan bisa menangkap para tersangka, agar Kota Bekasi dapat bersih dari para koruptor” tutup Juhar

Berikut Tuntutan Barisan Muda Bekasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi:

1. Mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi segera lanjutkan pemeriksaan Oknum DBMSDA Kota Bekasi yang terlibat dalam dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Tahun Anggaran 2022 dan Pengadaan Submersible 1500 Liter/detik dan Genset 500 K.
2. Mendesak Kejari Bekasi untuk membongkar kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2022 oleh DBMSDA Kota Bekasi yang diduga telah merugikan keuangan negara
3. Mendesak Kejari Bekasi untuk bekerja dengan profesional dengan menuntaskan dan membongkar kasus tersebut demi menegakan supremasi hukum agar terciptanya Kota Bekasi yang bersih dari para pelaku korupsi.