SPMB 2025 Dinilai Membaik, Wawali Harris Instruksikan Disdik Segera Rampungkan Dapodik

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, memberikan dua instruksi penting seiring dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026. Setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 dinilai membaik, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera merampungkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memastikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berjalan edukatif tanpa perpeloncoan.

Kedua arahan ini menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bekasi untuk menjamin kualitas dan pemerataan layanan pendidikan pasca-penerimaan siswa baru.

Evaluasi SPMB dan Urgensi Percepatan Dapodik

Menurut Wawali Abdul Harris, pelaksanaan SPMB 2025 di Kota Bekasi secara umum berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun ia mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan yang menjadi catatan untuk perbaikan di masa depan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Alhamdulillah pelaksanaan SPMB ini sudah selesai, kini anak-anak sekolah sudah masuk. Insyaallah akan terevaluasi. Kita akan memantau seluruh sekolah, SD dan SMP, untuk melihat sejauh mana ketersediaan yang sudah ada,” ujar Harris dalam keterangannya, Selasa (15/07/2025).

Sejalan dengan itu, ia menginstruksikan Disdik Kota Bekasi untuk mempercepat proses pendataan Dapodik. Langkah ini krusial untuk memetakan secara akurat jumlah siswa yang telah diterima, yang mendaftar ulang, serta yang mungkin tidak melanjutkan.

“Pendataan ini penting untuk melihat keterpenuhan kuota siswa di setiap sekolah. Atau jika ada yang tidak daftar ulang, ini yang sedang kita lakukan pendataan lebih lanjut,” sambungnya.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan sistem pendataan skala nasional yang menjadi fondasi bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi guru, dan alokasi bantuan sarana-prasarana. Akurasi data ini akan sangat menentukan efektivitas kebijakan pendidikan di Kota Bekasi.

Wanti-Wanti MPLS Humanis, Tolak Ajang Perpeloncoan

Selain fokus pada data, Abdul Harris juga menyoroti aspek non-akademik di awal tahun ajaran baru. Pada Senin (14/7), politikus Partai Gerindra ini telah memantau langsung pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 1 Kota Bekasi.

Dalam kunjungannya, ia mengingatkan dengan tegas agar MPLS tidak dijadikan ajang perpeloncoan, melainkan harus dijalankan sesuai aturan sebagai sarana pengenalan lingkungan sekolah yang positif dan mendidik.

“Kami mengimbau kepada seluruh sekolah, tenaga pendidik, orang tua, serta peserta didik baru di Kota Bekasi untuk menjalankan MPLS dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan nilai-nilai edukasi,” tegasnya.

Harris menekankan bahwa MPLS adalah momentum penting untuk menanamkan semangat belajar dan rasa bangga terhadap almamater baru.

“Pastikan momentum MPLS menjadi pengalaman menyenangkan dan positif bagi siswa baru, bukan ajang untuk merendahkan atau menyakiti satu dengan lainnya. Hindari betul bentuk perundungan, kekerasan, maupun tindakan yang merusak mental siswa,” imbaunya.

Respon Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Menanggapi instruksi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain, menyatakan kesiapannya. Menurutnya, proses pembaruan Dapodik sudah menjadi prosedur standar yang dilakukan oleh setiap sekolah di awal tahun ajaran.

“Dapodik sudah otomatis akan dilakukan oleh para pihak sekolah. Mereka akan menginput setiap data siswa yang ada di tempatnya untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” pungkas Alexander.

Pihak Disdik akan memastikan proses ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu sesuai arahan dari pimpinan daerah.

Masyarakat dan orang tua siswa diimbau untuk turut serta mengawasi jalannya MPLS di lingkungan sekolah masing-masing dan melaporkan jika terjadi praktik yang tidak sesuai aturan melalui kanal pengaduan resmi Disdik Kota Bekasi.