Politisi senior Partai Demokrat Kota Bekasi, Haeri Parani, angkat bicara terkait polemik yang terjadi dalam Musyawarah Daerah (Musda) VII DPD KNPI Kota Bekasi yang hingga kini masih skors dan berujung dengan terbitnya SK Karteker KNPI Kota Bekasi.
Menurut Anggota DPRD Kota Bekasi tiga periode ini, kericuhan dan baku hantam yang terjadi di arena Musda VII beberapa waktu lalu adalah akibat campur tangan politik yang terlalu jauh dalam pemilihan ketua KNPI, sehingga membuat tidak adanya kemandirian pemuda dalam menentukan ketua pilihannya.
Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi periode 2009-2014 ini mengingatkan bahwa campur tangan politik praktis yang terlalu jauh dan mendalam hanya akan menghasilkan ketua yang dasarnya ‘like and dislike‘.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namun, jika mereka diberikan kebebasan serta kemerdekaan dalam menentukan pilihannya asalkan memenuhi persyaratan pencalonan sesuai dengan AD/ART yang berlaku, saya sangat meyakini akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar pas dan berkarakter,” ujar Haeri Parani kepada rakyatbekasi, Sabtu (11/01/2024).
Haeri mengingatkan bahwa pemuda harus diberikan ruang untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya intervensi politik yang berlebihan.
“Kemandirian pemuda dalam memilih pemimpin mereka sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan mereka,” tegasnya.
Dengan adanya polemik ini, diharapkan semua pihak dapat introspeksi diri dan memberikan kesempatan kepada pemuda untuk menentukan pilihannya secara bebas dan adil.
“Kita harus belajar dari kejadian ini dan memastikan bahwa ke depan, pemilihan ketua KNPI dapat berjalan dengan lebih baik dan tanpa campur tangan politik yang berlebihan,” pungkasnya.
