KOTA BEKASI – Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota mengimbau kepada para Bakal Calon Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pilkada mendatang agar tidak menggunakan unsur Politik SARA sebagai modal kampanye politik.
Pasalnya, hal tersebut dipinta bukan tanpa sebab yakni mencegah perpecahan dan antisipasi dari pada gangguan Kamtibmas.
“Kami menghimbau kepada pendukung simpatisan untuk tidak melakukan isu SARA,” ucap Kabag OPS Polres Metro Bekasi Kota Kompol Agus Rohmat saat dikonfirmasi rakyatbekasi.com melalui keterangannya, dikutip Jumat (16/08/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agus mengatakan, dalam menyikapi persoalan unsur Politik SARA, kata dia, pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh Jajaran Polsek wilayah agar lebih dilakukan pengawasan dan imbauan untuk tidak menggunakan unsur politik yang dapat memicu perpecahan.
“Kami dari jauh-jauh hari kita sudah melakukan himbauan kepada masyarakat yaitu oleh Bhabinkamtibmas, kemudian dari Polsek dan jajaran juga sudah menyampaikan untuk sampaikan jangan memainkan isu-isu SARA selama pelaksanaan Pilkada,” katanya.
Terlebih, di sisi lain dalam upaya melakukan pengamanan Pilkada, Polres Metro Bekasi Kota tengah memberlakukan Operasi Mantap Praja yang telah dimulai dari tanggal 14 Agustus hingga 31 Desember 2024 mendatang dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak November mendatang.
Untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024, kata dia, Anggota yang akan dikerahkan sebanyak 950 personel yang telah dipetakan dari setiap tahapan Pilkada.
“Dari sebanyak 1.500 Personel Gabungan TNI, Polri dan unsur samping lainnya. Kami Polres Metro Bekasi Kota mengerahkan sebanyak 950 personel atau 2/3 dari Anggota Polres yang mencapai 1.400,” terangnya.
Dalam Operasi Mantap Praja 2024 sendiri, kata dia, pihaknya juga akan mendapatkan BKO Anggota dari Polda Metro Jaya yang turut serta dilibatkan sesuai kebutuhan.
“Kemudian dari setiap tahapan mulai pendaftaran, kemudian nanti penetapan, kampanye, pemungutan suara di 3.761 TPS, sudah kita siapkan plotting personelnya sampai selesai. Tapi kalau untuk pelantikan nanti kemungkinan akan di provinsi biasanya,” pungkasnya.
