- Tolak Tawaran Koalisi: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya menolak tawaran bergabung dan memilih tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Konsistensi Ideologi: Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, mengapresiasi langkah tersebut sebagai bukti bahwa partai tidak mengejar kekuasaan jangka pendek (bukan oportunis).
- Status Kader Individual: Kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan publik atau BUMN bukan representasi resmi kelembagaan partai, melainkan atas kapasitas pribadi.
- Peran Penyeimbang Aktif: PDI Perjuangan tetap berkomitmen mendukung program pemerintah yang pro-rakyat, namun akan bersikap sangat kritis terhadap setiap penyimpangan kebijakan.
SIKAP TEGAS KETUA UMUM PDI PERJUANGAN, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, yang menolak tawaran bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi luas dari internal partai.
Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa PDI Perjuangan bukanlah partai oportunis yang rela menabrak prinsip demi kekuasaan.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menyatakan komitmen ini menunjukkan kedewasaan berpolitik dan konsistensi menjaga garis ideologi partai demi kepentingan rakyat banyak.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Komitmen dan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan Prabowo Subianto
Mengapa PDI Perjuangan Memilih Berada di Luar Pemerintahan?
PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan untuk menjaga martabat demokrasi serta menjalankan fungsi penyeimbang yang objektif setelah tidak memenangkan kontestasi pemilu.
“PDI Perjuangan membuktikan bahwa partai ini bukan partai oportunis. Kekuasaan bukan segala-galanya. Ketika tidak memenangkan kontestasi demokrasi, partai harus siap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang,” kata Sutrisno Pangaribuan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Keputusan ini diperkuat oleh pernyataan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam orasi ilmiahnya di hadapan wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) Jakarta, Kamis (19/11/2026). Megawati dengan tegas menolak berbagai tawaran yang berupaya menarik partainya masuk ke barisan pemerintahan.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujar Megawati dalam acara tersebut.
Langkah ini sekaligus meredam berbagai spekulasi yang sebelumnya mengaitkan nama-nama kader utama, seperti Puan Maharani dan Pramono Anung, dengan potensi pengisian pos strategis di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Megawati dinilai tidak tergiur oleh kalkulasi politik jangka pendek.
Bagaimana Status Kader PDI Perjuangan yang Menduduki Jabatan Publik Saat Ini?
Sutrisno Pangaribuan menegaskan bahwa tidak ada penugasan resmi dari partai bagi kader untuk mengisi jabatan menteri, wakil menteri, kepala lembaga, maupun posisi strategis di BUMN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Kehadiran kader tertentu di ranah publik tersebut murni merupakan keputusan dan kapasitas pribadi, bukan representasi resmi dari PDI Perjuangan secara kelembagaan.
“Posisi partai sudah jelas, yaitu berada di luar pemerintahan. Karena itu, apabila ada kader yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, hal tersebut merupakan pilihan atau kapasitas pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai representasi sikap resmi PDI Perjuangan,” tegasnya.
Apakah PDI Perjuangan Akan Menolak Semua Kebijakan Pemerintah Prabowo?
PDI Perjuangan tidak akan mengambil sikap oposisi buta, melainkan tetap mendukung penuh berbagai kebijakan yang terbukti memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat luas.
Beberapa program prioritas yang disorot oleh partai di antaranya:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP)
- Sekolah Rakyat, serta program pro-rakyat lainnya.
Namun, Sutrisno mengingatkan bahwa fungsi check and balances akan tetap berjalan ketat agar program-program tersebut tidak disalahgunakan atau keluar dari koridor hukum yang berlaku.
“Program pemerintah yang baik dan dijalankan sesuai aturan tentu harus didukung. Namun, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, PDI Perjuangan harus berani memberikan kritik. Fungsi partai politik bukan sekadar mendukung pemerintah, tetapi juga memastikan kekuasaan berjalan sesuai kepentingan rakyat,” tutup Sutrisno.
Dengan sikap yang konsisten ini, PDI Perjuangan berupaya mencontohkan bahwa politik tidak selalu tentang bagi-bagi jabatan, melainkan tentang komitmen pada perjuangan ideologi dan kepentingan masyarakat kecil.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai keputusan PDI Perjuangan ini? Suarakan opini Anda di kolom komentar! Jangan lupa bagikan berita ini ke kerabat Anda, dan pastikan Anda terus mendapatkan berita terhangat, akurat, dan tepercaya dengan cara mengikuti Saluran WhatsApp Resmi RakyatBekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




























