- Instruksi Bobby Nasution: Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, memerintahkan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka dari seluruh kantor pemerintahan hingga sekolah di Sumut pada Senin (16/11/2026).
- Alasan Pencopotan: Penurunan foto tersebut menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI yang membuat posisi tersebut resmi kosong.
- Kritik Keras KORNAS: Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan, mengkritik tajam sikap politik Bobby yang dinilai inkonsisten usai sebulan lalu (09/10/2026) sempat menyindir publik terkait polemik ijazah Gibran.
- Sorotan Integritas: Sutrisno mengingatkan pejabat publik agar tidak memanfaatkan partai politik atau kekuasaan sebagai tameng atau perlindungan dari dugaan persoalan hukum.
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA, MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, yang menginstruksikan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka di seluruh kantor pemerintahan hingga sekolah-sekolah di wilayahnya menuai kritik tajam.
Instruksi yang dikeluarkan pada Senin (16/11/2026) ini menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
Namun, langkah cepat Bobby tersebut dinilai sarat kontradiksi politik mengingat ia sempat memberikan pembelaan bernada satire terkait polemik pendidikan sang ipar sebulan lalu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik keras pun datang dari Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan, yang menyoroti komitmen dan konsistensi sang kepala daerah.
Menyoal Inkonsistensi dan Sikap Politik Bobby Nasution
Mengapa Bobby Nasution Menginstruksikan Penurunan Foto Gibran di Sumatera Utara?
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memerintahkan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka karena jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia telah dinyatakan kosong.
Hal itu menyusul pengunduran diri Gibran dari posisinya yang secara resmi disampaikan baru-baru ini.
Bobby mengaku telah menyampaikan arahan tersebut kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, agar segera diteruskan kepada seluruh jajaran terkait di wilayah tersebut.
”Mas Gibran setahu saya sarjana ya. Sarjana. Kalau Pak Jokowi kan dipermasalahkan sarjananya. Saran saya, sekalian aja dipermasalahkan sarjananya,” kata Muhammad Bobby Afif Nasution di Medan, Jumat (09/10/2026). (Pernyataan Bobby sebulan lalu yang bernada satire).
Kini, setahun setelahnya atau tepatnya pada Senin (16/11/2026), situasi berbalik cepat.
”Sudah (diminta untuk diturunkan foto Wapres),” kata Bobby saat diwawancarai di Lanud Soewondo, Kota Medan, Senin (16/11/2026).
Menurut Bobby, langkah tersebut dilakukan setelah Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan menyusul pengunduran diri Gibran.
”Sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin setelah Pak Wapres melaksanakan pengunduran diri, sudah disampaikan jabatan Wapres hari ini sudah kosong,” ujarnya.
Apa yang Menjadi Sorotan KORNAS Terkait Sikap Politik Bobby Nasution?
Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan, menilai Sikap Politik Bobby Nasution yang cepat berbalik arah ini perlu menjadi catatan kritis bagi publik.
Ia menyayangkan sindiran satire yang pernah dilayangkan Bobby sebulan lalu mengenai ijazah Gibran, yang kini kontras dengan perintahnya untuk menurunkan foto sang abang ipar.
”Seorang pejabat publik harus memahami bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi politik. Jangan mudah melontarkan sindiran kepada wartawan atau masyarakat, apalagi ketika persoalan yang dibicarakan menyangkut keluarga sendiri. Hari ini Bobby meminta foto Gibran diturunkan. Publik tentu dapat mengingat kembali pernyataannya sebulan lalu. Konsistensi seorang pemimpin diuji bukan hanya ketika berbicara, tetapi juga ketika menghadapi perubahan situasi politik,” tegas Sutrisno.
Sutrisno menilai perubahan dinamika politik di sekitar keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo perlu dicermati secara kritis.
Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden serta perkembangan berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik merupakan dinamika yang tidak dapat dilepaskan dari situasi politik nasional saat ini.
Ia juga menekankan bahwa Bobby harus berani menghadapi berbagai persoalan dan dugaan kasus hukum yang selama ini dikaitkan dengan dirinya secara objektif dan transparan.
”Ketika seseorang berada dalam lingkaran kekuasaan, dukungan politik mungkin terasa kuat. Namun, dukungan itu tidak boleh dijadikan jaminan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Bagaimana Pandangan KORNAS Mengenai Kesetiaan Politik Bobby Nasution Terhadap Partai?
Sutrisno Pangaribuan menekankan bahwa kesetiaan politik tidak cukup sekadar diucapkan secara terbuka di hadapan media, melainkan harus dibuktikan lewat konsistensi dan tindakan nyata.
Hal ini ia kaitkan dengan perpindahan afiliasi partai politik yang dilakukan Bobby setelah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan.
”Bobby pernah meninggalkan PDI Perjuangan, partai yang mengantarkannya menjadi kepala daerah. Sekarang Bobby menyatakan kesetiaan kepada partai yang menaunginya. Tentu publik berhak menilai konsistensi pernyataan tersebut. Kesetiaan politik bukan sekadar ucapan ketika seseorang membutuhkan dukungan, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui tindakan,” kata Sutrisno.
Ia mengingatkan bahwa panggung politik tidak boleh hanya dijadikan ruang untuk mencari perlindungan hukum atau kepentingan pribadi semata.
Pergantian dukungan maupun afiliasi politik tidak serta-merta menghapus tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya.
”Jangan sampai partai politik hanya dijadikan tempat berlindung ketika menghadapi persoalan. Jabatan dan kekuasaan memiliki batas waktu, tetapi tanggung jawab politik dan hukum tetap melekat pada setiap orang. Karena itu, Bobby sebaiknya lebih berhati-hati dalam membangun pernyataan dan komitmen politiknya,” tutup Sutrisno.
Dinamika politik di Sumatera Utara ini terus berkembang seiring dengan transisi kepemimpinan nasional pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Publik kini akan terus mengawasi apakah langkah-langkah politik dari para tokoh daerah dan nasional tetap konsisten atau justru sebaliknya.
Bagaimana pendapat Anda mengenai perubahan sikap politik di Sumatera Utara ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini! Jangan lupa untuk membagikan artikel ini kepada rekan Anda, dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi agar selalu mendapatkan update informasi terpercaya dan tajam secara real-time.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.


















