BEKASI – Gelombang protes kembali mengguncang Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Massa yang tergabung dalam Kelompok Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa jilid kedua di kantor Dishub yang berlokasi di Jl. Pangeran Jayakarta No.1, Harapan Mulya, Medan Satria, pada hari ini.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya yang dinilai belum mendapat respons memadai. Fokus utama massa aksi adalah menyoroti semrawutnya tata kelola perparkiran serta dugaan kuat adanya praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Dishub Kota Bekasi.
Dugaan Praktik Mafia Parkir dan Pungli Sistematis
Dalam orasi yang berlangsung panas, massa menuding Dishub Kota Bekasi telah menjadi sarang “mafia parkir”. Berdasarkan hasil investigasi tim Fopera di lapangan, ditemukan indikasi aliran dana ilegal yang merugikan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muhamad Imron, Koordinator Fopera Kota Bekasi, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait dugaan setoran liar.
”Kami menemukan dugaan pungli yang dilakukan secara sistematis oleh oknum pejabat Dishub dengan nilai mencapai Rp800.000 per hari. Ini bukan angka kecil dan mengindikasikan adanya dugaan kuat penyalahgunaan uang negara yang terstruktur,” tegas Imron di sela-sela aksi.
Tuntutan Reformasi dan Penegakan Hukum
Fopera menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Imron mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, untuk tidak tutup mata.
”Kami meminta Kejari untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan penyelidikan atas maraknya dugaan pungli yang dilakukan oleh pejabat Dishub Kota Bekasi,” ujarnya.
Ia juga memberikan ultimatum keras. Jika tuntutan reformasi tata kelola parkir—mulai dari tingkat juru parkir (jukir) hingga pejabat wilayah—tidak segera dipenuhi, Fopera berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.
4 Tuntutan Utama Fopera kepada Dishub Kota Bekasi
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi menyampaikan empat tuntutan krusial yang harus segera ditindaklanjuti:
- Evaluasi Pengelola Pihak Ketiga Mendesak Dishub melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh pihak ketiga yang memegang kontrak pengelolaan perparkiran di Kota Bekasi.
- Penertiban Juru Parkir Nakal Mendesak Kepala Dishub mengevaluasi juru parkir se-Kota Bekasi. Fopera menduga banyak jukir memungut biaya melebihi ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Parkir.
- Transparansi Retribusi Parkir Menuntut transparansi total terkait hasil retribusi perparkiran. Masyarakat menduga dana ini kerap disalahgunakan oleh oknum mafia parkir di tubuh dinas.
- Desakan Mundur Kadishub Mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan tertinggi.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk segera membenahi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Jangan lewatkan perkembangan terbaru kasus ini. Klik di sini untuk berlangganan berita terkini seputar Kota Bekasi
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
