- Proyek normalisasi Kali Bekasi ditargetkan berjalan pada awal tahun 2027 oleh BBWSCC Kementerian PU.
- DPRD Kota Bekasi mendesak DBMSDA Kota Bekasi segera mengunci kepastian anggaran dari pemerintah pusat.
- Terdapat delapan titik prioritas penanganan banjir, termasuk Pondok Mitra Lestari (PML) dan Kampung Lebak di Bekasi Utara.
- Tantangan utama eksekusi awal tahun adalah tingginya curah hujan dan potensi naiknya debit air Kali Bekasi.
KOMISI 2 DPRD KOTA BEKASI mendesak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi untuk segera mengunci kepastian anggaran normalisasi Kali Bekasi.
Langkah taktis ini dinilai krusial guna memastikan proyek penanggulangan banjir dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dapat tereksekusi tepat waktu pada awal tahun 2027 mendatang tanpa ada penundaan.
DPRD Kota Bekasi Kawal Ketat Anggaran Normalisasi Kali Bekasi
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa meski normalisasi Kali Bekasi adalah kewenangan penuh pemerintah pusat melalui BBWSCC, Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot Bekasi) tidak boleh pasif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkot Bekasi, kata dia, harus aktif membangun komunikasi agar penanganan banjir ini masuk dalam prioritas pelaksanaan.
”Kalau normalisasi ini kan memang menjadi tanggung jawab penuh dari BBWSCC. Sehingga bagaimana Pemerintah Kota Bekasi bisa menyelaraskan dengan rencana kerja dari BBWSCC sendiri,” ucap Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (23/09/2026).
Menurut politikus PKS ini, setelah ada kepastian program dan penganggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), langkah berikutnya adalah pengawalan berlapis.
Hal ini penting agar realisasi fisik di lapangan tidak melenceng dari jadwal yang disepakati.
”Nah setelah sudah ada, berarti tinggal pengawalannya bersama-sama. Sehingga ketika nantinya kita memasuki musim penghujan, masyarakat tidak dikhawatirkan lagi dengan bahaya banjir kalau starting pekerjaan dilakukan di awal tahun,” katanya.
Mengapa Pelaksanaan Harus Dimulai Awal 2027?
Kepastian waktu pelaksanaan menjadi indikator krusial dalam proyek infrastruktur ini. Mengingat rencana pembangunan tanggul permanen ditargetkan awal tahun 2027, Latu mendesak agar tidak ada lagi penundaan klise yang merugikan warga Kota Bekasi.
”Tapi dipastikan bahwa benar-benar starting-nya awal tahun. Sehingga Pemkot dan pemerintah pusat melalui Balai bisa melakukan pengawasan secara intens,” ujarnya.
Latu juga menyoroti titik-titik rawan banjir yang selama ini menghantui masyarakat, salah satunya adalah kawasan Pondok Mitra Lestari (PML).
Kawasan ini sebelumnya memang telah dijanjikan penanganannya secara langsung oleh Wali Kota Bekasi.
”Nyambung dengan misalnya PML, Pak Wali juga sudah menjanjikan. Tinggal bagaimana eksekusinya saja,” ucapnya.
Apa Tantangan Terbesar Normalisasi Kali Bekasi?
Meski mendesak agar dimulai awal tahun, Latu mengingatkan adanya tantangan alam yang harus diantisipasi dengan matang.
Eksekusi pada awal tahun bertepatan dengan puncak musim penghujan yang berisiko menaikkan debit air secara drastis, sehingga berpotensi menghambat proses konstruksi.
”Memang tantangannya kalau pekerjaan dimulai awal tahun adalah musim hujan dan naiknya volume air Kali Bekasi. Karena itu pengawasan dan kesiapan teknis harus benar-benar matang,” katanya.
Delapan Titik Prioritas Penanganan DBMSDA Kota Bekasi
Sebagai informasi, Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto, sebelumnya mengungkapkan bahwa program lanjutan normalisasi akan terintegrasi dengan pembangunan tanggul permanen.
Terdapat sejumlah lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diusulkan untuk segera ditangani guna meminimalisir dampak banjir kiriman.
Berikut adalah sejumlah titik prioritas yang diusulkan oleh DBMSDA Kota Bekasi:
- Kawasan Lotte Mart Rawapanjang.
- Gang Mawar Kartini.
- Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML).
- Pasar Proyek (dekat RSUD Chasbullah Abdulmadjid).
- Kawasan Kampung Lebak di Bekasi Utara.
Hingga saat ini, Pemkot Bekasi melalui DBMSDA Kota Bekasi terus melakukan lobi intensif kepada BBWSCC dan Kementerian PU.
Semua langkah ini difokuskan agar dukungan anggaran segera terkunci demi terwujudnya infrastruktur pengendalian banjir jangka panjang yang memadai.
Kolaborasi antara DPRD, Pemkot Bekasi, dan Pemerintah Pusat diharapkan mampu memberikan solusi konkret bagi warga yang bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang banjir luapan sungai.
Jangan lewatkan perkembangan terbaru seputar kebijakan publik dan pembangunan di Kota Bekasi. Silakan bagikan artikel ini, beri komentar, dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar selalu update dengan informasi terpercaya.
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
