Jangan Sekadar Tambah Kursi Direksi! Pansus 13 Tagih Jaminan Mutu di Balik Perubahan Status RSUD CAM Jadi UOBK

• Fokus Kebijakan: Pansus 13 DPRD Kota Bekasi mengevaluasi ketat usulan Pemkot Bekasi terkait perubahan status RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Selasa (10/11/2026).
• Tiga Syarat Mutlak: Legislatif menuntut tiga penguatan utama dalam rancangan Peraturan Daerah (Perda) merujuk PP Nomor 72 Tahun 2019, yakni otonomi manajemen rumah sakit, akuntabilitas kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, serta peningkatan nyata pelayanan pasien.
• Sorotan Struktur Direksi: DPRD mempertanyakan dasar hukum dan urgensi usulan Wali Kota Bekasi terkait penetapan tipe kelembagaan baru serta penambahan 3 jabatan Wakil Direktur (Wadir) sekaligus.
• Status Keputusan: Pansus 13 DPRD Kota Bekasi resmi menahan kesepakatan hingga pihak eksekutif menyerahkan matriks perbandingan Perda, kajian akademik, serta menghadirkan langsung Kepala OPD pengusul, termasuk terkait wacana peleburan DP3A Kota Bekasi dan DPPKB Kota Bekasi.

PANITIA KHUSUS (PANSUS) 13 DPRD KOTA BEKASI mendesak Pemkot Bekasi memberikan jaminan konkret peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rencana perubahan status RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

Desakan ini mencuat dalam rapat pembahasan penataan kelembagaan perangkat daerah di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (10/11/2026).

Sejumlah Anggota Legislatif menegaskan restrukturisasi rumah sakit daerah tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif atau penambahan jabatan direksi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Evaluasi Ketat Perubahan Status RSUD Kota Bekasi dan Pertimbangan Wali Kota Bekasi

Rencana perombakan struktur organisasi rumah sakit pelat merah yang berlokasi di Jalan Pramuka, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan tersebut kini berada di bawah pengawasan ketat parlemen.

Langkah Pemkot Bekasi mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) dinilai belum dilengkapi landasan kajian yang transparan dan terukur.

Pimpinan Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, menekankan bahwa usulan perubahan Perda yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah wajib ditopang pertimbangan hukum serta administrasi yang utuh. Tanpa dokumen pembanding yang jelas, fungsi pengawasan legislatif dikhawatirkan tidak berjalan objektif.

“Kami meminta agar seluruh materi disajikan dalam bentuk matriks perbandingan antara aturan lama dan baru, agar Pansus 13 bisa mengevaluasi perubahan tersebut secara komprehensif,” kata Pimpinan Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (10/11/2026).

Mengapa Perubahan Status RSUD Kota Bekasi Menjadi UOBK Dikritisi DPRD?

Alasan utama DPRD mengkritisi perubahan status RSUD Kota Bekasi menjadi UOBK adalah untuk memastikan transformasi kelembagaan tersebut benar-benar berorientasi pada kecepatan layanan pasien, bukan sekadar mempergemuk struktur birokrasi.

Bambang menegaskan bahwa alih status dari UPT menjadi UOBK tidak boleh melunturkan fungsi kontrol pemerintah daerah. Menurutnya, pergeseran nomenklatur rumah sakit wajib menghadirkan tiga penguatan mendasar yang berdampak langsung pada tata kelola manajemen dan kepuasan masyarakat:

• Otonomi Rumah Sakit: Memastikan fleksibilitas pengelolaan anggaran dan operasional tetap berjalan efektif sesuai koridor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
• Akuntabilitas Kelembagaan: Menjamin pertanggungjawaban manajerial dan pelaporan kinerja tetap terintegrasi secara jelas kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi.
• Kualitas Pelayanan Publik: Menghadirkan pemangkasan birokrasi layanan medis sehingga pasien mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan transparan.

“Perubahan dari UPT menjadi UOBK itu kita pengen ada tiga penguatan kelembagaannya. Yang pertama, otonomi rumah sakit tetap ada. Kedua, akuntabilitas pada Dinkes. Yang ketiga, pelayanan,” tegasnya.

Apa Dampak Penambahan Tiga Wakil Direktur Baru di RSUD Kota Bekasi?

Dampak penambahan tiga posisi Wakil Direktur (Wadir) baru di RSUD Kota Bekasi berpotensi menimbulkan beban anggaran daerah serta tumpang tindih kewenangan apabila tidak disertai rincian beban kerja dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

Dalam draf usulan yang diajukan eksekutif, Pansus 13 DPRD Kota Bekasi menyoroti langkah Wali Kota Bekasi yang menetapkan tipe kelembagaan baru disertai penambahan tiga kursi struktural sekaligus di jajaran direksi RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, meliputi:

• Wakil Direktur Pelayanan Medis
• Wakil Direktur Umum dan Keuangan
• Wakil Direktur Penunjang

Legislatif menuntut kejelasan rasionalisasi di balik pelebaran struktur direksi tersebut. Selain beban belanja pegawai, Pansus 13 juga meminta agar alur pertanggungjawaban pimpinan rumah sakit dan keterpaduan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi diatur secara tegas di dalam regulasi.

“Kita tanya, mengapa Wali Kota menetapkan demikian, apakah ada penjelasan hukum dan administrasi untuk mengusulkan tipe yang berbeda?” ujar Bambang.

Mengapa Pansus 13 DPRD Kota Bekasi Menahan Kesepakatan Penataan Perangkat Daerah?

Pansus 13 DPRD Kota Bekasi memutuskan menahan kesepakatan penataan perangkat daerah karena pihak eksekutif belum melengkapi dokumen kajian pendukung serta minimnya kehadiran pejabat pengambil kebijakan utama dalam rapat pembahasan.

Anggota Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Andhika Dirgantara, melontarkan kritik tajam terhadap ketidakhadiran jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selama rapat kerja berlangsung.

Ia menegaskan bahwa Kepala OPD atau sekurang-kurangnya Sekretaris Dinas wajib hadir secara fisik untuk mempertanggungjawabkan urgensi usulan kebijakan di hadapan pansus.

Kehadiran pimpinan instansi dinilai krusial, terlebih pembahasan perda ini juga mencakup agenda strategis penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi. Tanpa kehadiran pejabat eselon terkait, diskusi substansial mengenai dampak peleburan dinas menjadi terhambat.

Hingga rapat ditutup, Pansus 13 DPRD Kota Bekasi menolak mengetuk palu persetujuan dan menginstruksikan Pemkot Bekasi segera menyerahkan dokumen pendukung, matriks perbandingan perda, serta surat rekomendasi pertimbangan kebijakan.

Langkah tegas ini diambil guna memastikan seluruh restrukturisasi birokrasi di Kota Bekasi bermuara pada efisiensi anggaran dan peningkatan mutu layanan publik.

Rapat lanjutan pembahasan Raperda Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dijadwalkan kembali digelar setelah jajaran eksekutif Pemkot Bekasi melengkapi seluruh dokumen matriks evaluasi yang disyaratkan oleh Pansus 13 DPRD Kota Bekasi.

Bagaimana tanggapan Anda terkait rencana perubahan status RSUD Kota Bekasi dan penambahan tiga kursi Wakil Direktur tersebut? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, baca juga ulasan mendalam kebijakan publik lainnya di portal kami, dan jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow Whatsapp Channel Rakyat Bekasi Di Sini agar Anda selalu mendapatkan pembaruan informasi terkini, tajam, dan terpercaya seputar Kota dan Kabupaten Bekasi.