Cegah SiLPA Menggunung! Komisi II DPRD Kota Bekasi Ultimatum DBMSDA dan Disperkimtan Petakan Proyek Rawan Mangkrak

- Jurnalis

Rabu, 23 September 2026 - 15:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

  • ​Komisi II DPRD Kota Bekasi mendesak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi serta Disperkimtan memetakan proyek yang berpotensi tidak terealisasi pada 2026.
  • ​Realisasi fisik Disperkimtan mencapai 52 persen dengan serapan keuangan 30 persen hingga akhir triwulan ketiga.
  • ​Progres fisik DBMSDA Kota Bekasi tercatat lebih tinggi, yakni 64 persen dengan realisasi keuangan mencapai 49 persen.
  • ​Langkah pemetaan awal diwajibkan untuk menekan tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun.

KOMISI II DPRD KOTA BEKASI secara tegas mengultimatum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) untuk segera memetakan kegiatan yang berpotensi gagal terlaksana hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Langkah kritis ini diambil sebagai wujud evaluasi ketat pembangunan sekaligus bermanuver menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Pemkot Bekasi didorong bergerak cepat agar dana rakyat tidak mengendap sia-sia akibat proyek yang tak terserap.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Evaluasi Ketat DPRD Kota Bekasi Tekan Potensi SiLPA

​Berapa Realisasi Proyek Disperkimtan dan DBMSDA Kota Bekasi Saat Ini?

​Hingga pengujung triwulan ketiga 2026, progres realisasi fisik dan keuangan pada kedua perangkat daerah menunjukkan angka yang cukup bervariasi.

Berdasarkan laporan terkini, serapan anggaran di lingkungan Disperkimtan masih perlu dipacu, sementara DBMSDA Kota Bekasi mencatat tren yang lebih positif.

​Berikut rincian progres penyerapan anggaran hingga triwulan ketiga:

  • Disperkimtan: Realisasi fisik menyentuh 52 persen, sedangkan serapan keuangan baru berada di kisaran 30 persen.
  • DBMSDA Kota Bekasi: Progres fisik telah mencapai 64 persen, dengan realisasi keuangan berada di angka 49 persen.

​”Karena ada proses tahapan pembayaran. Jadi untuk realisasi keuangan tentu akan terus bergerak seiring penyelesaian administrasi dan pembayaran kegiatan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (23/09/2026).

​Tingginya capaian progres di DBMSDA Kota Bekasi tak lepas dari fungsi pengawasan ketat legislatif sejak awal tahun.

Hal ini dirancang khusus untuk memastikan kelancaran proses lelang agar eksekusi di lapangan bisa diakselerasi.

​”Kalau di DBMSDA fisiknya sudah 64 persen. Memang sejak awal kami melakukan monitoring agar penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan bisa berjalan lebih awal pada tahun anggaran berjalan,” tambahnya.

​Apa Langkah Antisipasi Pemkot Bekasi Cegah Proyek Mangkrak?

​Meskipun masih terdapat kendala klasik seperti keterlambatan proses lelang akibat syarat administrasi, wakil rakyat meyakini target pembangunan fisik dan keuangan masih bisa dikejar. Pemkot Bekasi dituntut memiliki formulasi kebijakan terukur di sisa waktu tahun anggaran ini.

​”Secara umum kita optimistis kegiatan yang saat ini belum terlaksana masih bisa dimaksimalkan sampai akhir tahun,” ucap Evi.

​Mengapa DPRD Kota Bekasi Khawatirkan Potensi SiLPA 2026?

​Guna mencegah SiLPA yang tak terkendali, setiap instansi wajib melakukan evaluasi secara transparan.

Pemetaan dini atas proyek-proyek yang mandek menjadi kunci agar tidak merusak proyeksi APBD pada tahun berikutnya.

​”Kita juga minta untuk dievaluasi, ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak akan terserap. Itu menjadi potensi SiLPA. Karena itu saya minta ada forecasting, ada proyeksi kegiatan apa saja yang kemungkinan tidak terserap,” tegasnya.

​Selain berfokus pada penyelesaian program tahun berjalan, Komisi II DPRD Kota Bekasi turut mengingatkan jajaran Pemkot Bekasi agar menyiapkan Tahun Anggaran 2027 lebih awal.

Langkah ini mutlak diperlukan guna mendongkrak kualitas pelayanan publik serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, mulai dari Rawalumbu, Medansatria, hingga penjuru kecamatan lainnya.

Jangan lewatkan update terbaru seputar kebijakan Pemkot Bekasi, dinamika politik daerah, dan isu pelayanan publik lainnya.

Bagikan artikel ini agar masyarakat semakin kritis mengawal pembangunan! Ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar Anda selalu update dengan berita terpercaya.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jangan Cuci Tangan! DPRD Kota Bekasi Sentil DKI Jakarta soal Wacana Pemotongan Dana Kompensasi TPST Bantargebang
Awas Banjir Mengintai! DPRD Desak DBMSDA Kota Bekasi Kunci Anggaran Normalisasi Kali Bekasi 2027
Kontrak Berakhir 2026, DPRD Wanti-wanti Pemkot Bekasi Jangan Ambil Keputusan Sepihak soal TPST Bantargebang
DPRD Sentil Rencana Wali Kota Bekasi Berkantor di RW: Jangan Sekadar Gimmick Politik!
Raperda Penyimpangan Seksual Kota Bekasi Segera Disahkan, Ancaman Penutupan Tempat Usaha Menanti Pelanggar
Sentil Nepotisme Pemda, DPRD Kota Bekasi Dukung Penuh Prabowo Tarik Kewenangan Pengangkatan Guru ke Pusat
Seleksi Sekda Kota Bekasi Berlangsung, Komisi I DPRD: Butuh Sosok Berani, Bukan Cuma Jual Senioritas!
Jelang PKS TPST Bantargebang Berakhir, DPRD Kota Bekasi Mulai Godok Pembentukan Pansus
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 15:52 WIB

Jangan Cuci Tangan! DPRD Kota Bekasi Sentil DKI Jakarta soal Wacana Pemotongan Dana Kompensasi TPST Bantargebang

Rabu, 23 September 2026 - 15:32 WIB

Cegah SiLPA Menggunung! Komisi II DPRD Kota Bekasi Ultimatum DBMSDA dan Disperkimtan Petakan Proyek Rawan Mangkrak

Rabu, 23 September 2026 - 10:17 WIB

Awas Banjir Mengintai! DPRD Desak DBMSDA Kota Bekasi Kunci Anggaran Normalisasi Kali Bekasi 2027

Senin, 21 September 2026 - 12:40 WIB

DPRD Sentil Rencana Wali Kota Bekasi Berkantor di RW: Jangan Sekadar Gimmick Politik!

Minggu, 20 September 2026 - 08:34 WIB

Raperda Penyimpangan Seksual Kota Bekasi Segera Disahkan, Ancaman Penutupan Tempat Usaha Menanti Pelanggar

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x