- Kolaborasi Lintas Instansi: Kantor Pertanahan (Kantah)/BPN Kota Bekasi bersama Pengadilan Agama Bekasi merancang Perjanjian Kerja Sama (PKS) percepatan legalitas dan kepastian hukum tanah wakaf pada Rabu (11/11/2026).
- Solusi Dokumen Tak Lengkap: Optimalisasi Sidang Isbat Wakaf menjadi instrumen hukum bagi tanah wakaf yang dilakukan secara lisan atau yang pewakifnya (wakif) telah wafat tanpa dokumen administrasi lengkap.
- Dasar Sertifikasi Resmi: Penetapan pengadilan menjadi landasan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sebagai syarat pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Kantah Kota Bekasi.
- Lokasi Koordinasi: Pertemuan berlangsung di Kantor Pengadilan Agama Bekasi, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 100, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi.
KANTOR PERTANAHAN (KANTAH)/BPN KOTA BEKASI bersama Pengadilan Agama Bekasi resmi merancang Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna mempercepat kepastian hukum serta menuntaskan hambatan administrasi tanah wakaf di Kota Bekasi.
Langkah strategis ini dimatangkan melalui kunjungan kerja Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi, Rahmat Arijaya, di Kantor Pengadilan Agama Bekasi, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 100, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Rabu (11/11/2026).
Fokus utama kolaborasi ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan Sidang Isbat Wakaf untuk menyelamatkan aset umat yang belum mengantongi dokumen legalitas lengkap dari potensi sengketa pertanahan di masa depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Strategi BPN Kota Bekasi Memperkuat Kepastian Hukum Tanah Wakaf
Pertumbuhan kawasan perkotaan dan tingginya nilai ekonomi lahan di wilayah administratif Pemkot Bekasi kerap menempatkan tanah wakaf tanpa dokumen lengkap dalam posisi rawan gugatan maupun sengketa ahli waris.
Menjawab persoalan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang bermarkas di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ini mengambil langkah proaktif dengan memperkuat koordinasi lintas kewenangan bersama lembaga peradilan agama.
Pertemuan kedua pimpinan instansi vertikal ini menitikberatkan pada sinkronisasi pelayanan publik yang memadukan kewenangan yudikatif peradilan agama dan administrasi pertanahan negara.
Mengapa Sidang Isbat Wakaf Penting bagi Kepastian Hukum Tanah Wakaf di Kota Bekasi?
Sidang Isbat Wakaf sangat penting karena memberikan pengakuan dan kepastian hukum atas peristiwa wakaf masa lalu yang belum tercatat secara tertib di hadapan negara.
Di lapangan, masih banyak ditemukan tempat ibadah, madrasah, hingga makam di lingkungan warga yang diwakafkan hanya secara lisan atas dasar saling percaya, atau kondisi di mana pemberi wakaf (wakif) telah meninggal dunia sebelum sempat mengurus akta resmi.
Tanpa penetapan hukum yang mengikat, pengelola wakaf (nazhir) sering kali mengalami jalan buntu saat hendak mengurus sertifikat tanah di BPN Kota Bekasi.
Melalui mekanisme Sidang Isbat Wakaf di Pengadilan Agama Bekasi, riwayat perwakafan tersebut diuji dan disahkan secara hukum agar status tanahnya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga.
“Tanah wakaf memiliki nilai sosial, keagamaan, dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Karena itu, aset wakaf perlu memiliki kepastian hukum dan administrasi yang tertib agar terlindungi serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama, kami berharap proses penyelesaian dokumen wakaf dapat lebih terkoordinasi sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengurus legalitas tanah wakaf,” kata Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (11/11/2026).
Bagaimana Mekanisme Penerbitan APAIW hingga Sertifikasi Tanah Wakaf di BPN Kota Bekasi?
Mekanisme sertifikasi tanah wakaf yang terkendala dokumen dimulai dari penetapan Sidang Isbat Wakaf di Pengadilan Agama Bekasi yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
Setelah dokumen APAIW terbit sesuai ketentuan perundang-undangan, berkas tersebut dibawa ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk diproses menjadi sertifikat tanah wakaf yang sah.
Secara terstruktur, alur penyelamatan aset wakaf melalui sinergi kedua lembaga ini meliputi tahapan berikut:
- Verifikasi & Permohonan Isbat: Masyarakat atau nazhir mengajukan permohonan Sidang Isbat Wakaf ke Pengadilan Agama Bekasi atas tanah wakaf yang belum memiliki bukti tertulis lengkap.
- Penetapan Pengadilan: Hakim memeriksa bukti serta saksi untuk mengeluarkan penetapan sah atas peristiwa wakaf tersebut.
- Penerbitan APAIW: Penetapan pengadilan menjadi landasan hukum bagi pejabat berwenang untuk menindaklanjuti penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
- Pendaftaran & Sertifikasi Tanah: Dokumen APAIW digunakan sebagai alas hak utama dalam pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur.
(Baca Juga: Kantor Pertanahan Kota Bekasi Gencarkan Digitalisasi Layanan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan)
Apa Dampak Perjanjian Kerja Sama BPN Kota Bekasi dan Pengadilan Agama bagi Masyarakat?
Dampak langsung dari penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPN Kota Bekasi dan Pengadilan Agama Bekasi adalah terciptanya jalur koordinasi resmi yang memangkas birokrasi dan mempercepat waktu pengurusan legalitas tanah wakaf masyarakat.
Landasan formal melalui PKS ini memastikan setiap kendala teknis antara proses persidangan di pengadilan dan pencatatan buku tanah di BPN dapat diselesaikan secara terpadu.
Dalam kunjungan strategis ke Kecamatan Medansatria tersebut, Kepala Kantah Kota Bekasi turut didampingi oleh jajaran pejabat teknis yang membidangi sengketa dan penetapan hak tanah:
- Tarbarita Simorangkir – Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
- Rahmat Arijaya – Ketua Pengadilan Agama Bekasi
- Dicky Rizal Samsir Alam – Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantah Kota Bekasi
- Asep Tedy Setiawan – Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kantah Kota Bekasi
Ke depan, Kantah Kota Bekasi berkomitmen memperluas kolaborasi lintas sektoral dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Pemkot Bekasi maupun instansi vertikal lainnya guna menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum pertanahan.
Sinergi berkelanjutan bersama Pengadilan Agama Bekasi ini diharapkan mampu membentengi seluruh aset wakaf di Kota Bekasi sehingga memberikan nilai manfaat sosial dan keagamaan yang optimal bagi warga.
Punya informasi atau kendala seputar pengurusan legalitas tanah wakaf di lingkungan RT/RW Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, sebarkan artikel ini kepada pengurus masjid atau yayasan di sekitar Anda, serta baca berita terkini seputar layanan publik Kota Bekasi lainnya di RakyatBekasi.Com. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu update dengan informasi terpercaya setiap hari.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
