DPD PKS Kota Bekasi Nilai Gibran Tak Pantas Lanjutkan Tugas Wapres dan Dorong HMP di DPR RI

• Sikap Politik Daerah: DPD PKS Kota Bekasi menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pantas melanjutkan tugasnya akibat polemik persyaratan dan ijazah.
• Narasumber & Lokasi: Pernyataan disampaikan oleh Sekretaris DPD PKS Kota Bekasi sekaligus Anggota DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, di Kota Bekasi pada Kamis (12/11/2026).
• Tindak Lanjut Pusat: Aspirasi masyarakat Kota Bekasi telah diteruskan ke DPP PKS dan ditindaklanjuti oleh Fraksi PKS DPR RI melalui penandatanganan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
• Respons Dinamika Politik: DPD PKS Kota Bekasi memandang wacana pengunduran diri maupun peluang pemakzulan (impeachment) Wapres Gibran sebagai bagian dari mekanisme dan dinamika politik konstitusional yang sedang berjalan.

DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (DPD PKS) KOTA BEKASI menyatakan sikap politik tegas terkait polemik ijazah dan desakan pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Menyikapi aspirasi publik di Kota Bekasi pada Kamis (12/11/2026), PKS menilai Gibran tidak lagi pantas melanjutkan tugasnya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Aspirasi dari pengurus daerah tersebut kini telah diteruskan ke tingkat pusat melalui langkah Fraksi PKS DPR RI yang ikut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sikap Politik DPD PKS Kota Bekasi Terhadap Polemik Wapres Gibran

Dinamika politik nasional terkait keabsahan dokumen persyaratan dan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memicu gelombang reaksi dari struktur partai politik di daerah, termasuk di wilayah Kota Bekasi.

Sebagai representasi konstituen di tingkat lokal, pengurus partai di daerah menilai persoalan integritas administratif dan syarat pencalonan pejabat publik tidak dapat dipandang sebelah mata.

Mengapa DPD PKS Kota Bekasi Menilai Gibran Tidak Pantas Melanjutkan Tugas Wapres?

DPD PKS Kota Bekasi menilai Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pantas mengemban jabatan Wakil Presiden RI karena adanya indikasi kekeliruan yang disengaja terkait polemik pemenuhan persyaratan dan ijazah.

Penilaian kritis tersebut merangkum berbagai masukan serta keresahan masyarakat yang masuk ke jajaran pengurus daerah di Kota Bekasi.

Sekretaris DPD PKS Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menampung dan memetakan secara serius tuntutan publik terkait keabsahan posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

“Secara gamblang adalah Wapres tidak lagi pantas untuk meneruskan tugasnya dikarenakan semacam kekeliruan yang disengaja, dalam tanda kutip,” kata Sekretaris DPD PKS Kota Bekasi, Adhika Dirgantara kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (12/11/2026).

Bagaimana Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Kota Bekasi di DPR RI?

Aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh DPD PKS Kota Bekasi ditindaklanjuti secara konkret dengan meneruskan desakan tersebut kepada pengurus pusat hingga berujung pada keterlibatan anggota Fraksi PKS DPR RI dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Langkah konstitusional di parlemen ini menjadi bukti bahwa suara dari daerah tidak berhenti sebatas wacana di tingkat lokal.

Menurut Adhika, desakan masyarakat yang diterima jajaran pengurus PKS di Kota Bekasi pada intinya menuntut agar lembaga legislatif di Senayan mengambil sikap tegas terhadap polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Langkah Fraksi PKS di tingkat pusat yang ikut menandatangani usulan HMP merupakan tindak lanjut dari aspirasi tersebut. Dengan demikian, PKS telah mengambil posisi politik terhadap situasi yang berkembang,” jelasnya.

Sejumlah poin krusial terkait sikap politik PKS dari daerah hingga pusat meliputi:

• Penyerapan Aspirasi Lokal: DPD PKS Kota Bekasi menghimpun tuntutan warga yang mempertanyakan keabsahan syarat administratif Wapres.
• Eskalasi ke Tingkat Pusat: Laporan dan sikap politik pengurus daerah diteruskan secara struktural kepada DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI.
• Penggunaan Hak Konstitusional DPR: Anggota Fraksi PKS DPR RI turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menyelidiki polemik tersebut secara kelembagaan.

Apa Dampak Pengajuan HMP Terhadap Wacana Pemakzulan Wapres Gibran?

Pengajuan HMP di DPR RI membuka ruang konstitusional bagi parlemen untuk menguji dugaan pelanggaran maupun ketidaksesuaian syarat jabatan yang berpotensi mengarah pada wacana pengunduran diri atau proses pemakzulan (impeachment).

Kendati demikian, seluruh tahapan tersebut bergantung pada proses politik dan hukum tata negara yang tengah bergulir di tingkat nasional.

Adhika yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi ini berpendapat bahwa menguatnya desakan agar Gibran mundur maupun opsi pemakzulan merupakan konsekuensi logis dari proses demokrasi yang sedang berlangsung.

“Jadi dinamika Wapres mundur dan lain sebagainya, secara inti kita sudah menyampaikan aspirasi. Masalah mundur atau kemudian dimakzulkan, ya itulah dinamika politik,” katanya.

(Baca Juga: Kumpulan Berita Politik dan Pemerintahan Terkini di Kota Bekasi)

Hingga kini, langkah politik Fraksi PKS bersama sejumlah elemen di DPR RI terkait guliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) masih terus menjadi sorotan publik, sembari menantikan respons resmi dari pihak Istana maupun kelanjutan proses ketatanegaraan di parlemen.

Bagaimana tanggapan Anda terkait langkah politik DPD PKS Kota Bekasi yang mendorong HMP atas polemik Wapres Gibran? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini, dan baca berita politik Bekasi lainnya di RakyatBekasi.Com. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow Whatsapp Channel Rakyat Bekasi Di Sini agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru setiap hari.