Terkait Pengunduran Diri Wapres Gibran, Politisi PDIP: “Mundur Bukan Jalan Pintas Menghindar!”

• Hak & Kewajiban Konstitusi: Rencana pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan akan diserahkan ke MPR RI pada Kamis (12/11/2026) harus disertai alasan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
• Persoalan Syarat Pencalonan: Dugaan ketidakpatuhan syarat pendaftaran, termasuk polemik dokumen pendidikan yang sempat bergulir di MK dan MA, tidak serta-merta gugur karena status pengunduran diri.
• HMP DPR Tetap Jalan: Politisi PDIP menegaskan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI serta opsi Sidang Istimewa MPR RI harus tetap berproses demi keadilan tata negara.
• Konsekuensi Fasilitas Negara: Begitu dinyatakan sah, seluruh hak eksklusif termasuk kendaraan berpelat RI 2, rumah jabatan, dan protokoler keamanan harus segera dicabut.

KABAR RENCANA PENGUNDURAN DIRI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut bakal disampaikan kepada Ketua MPR RI pada Kamis (12/11/2026) mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan.

Sutrisno menegaskan bahwa meski pengunduran diri adalah hak yang dijamin konstitusi, keputusan tersebut tidak boleh dijadikan tameng untuk lari dari pertanggungjawaban hukum.

Ia mendesak agar proses konstitusional dan penyelidikan terkait keabsahan dokumen pendaftaran Gibran tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku demi kepastian keadilan tata negara Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagaimana Dampak Rencana Pengunduran Diri Wapres Gibran Terhadap Dugaan Pelanggaran Hukum Syarat Pencalonan?

“Pengunduran diri merupakan hak konstitusional. Namun, apabila alasan yang mendasarinya berkaitan dengan persoalan hukum mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan, maka persoalan tersebut tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku,” kata Sutrisno Pangaribuan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Sutrisno menjelaskan, apabila alasan pengunduran diri tersebut berkaitan dengan fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen ijazah SMA atau sederajat serta putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan pengganti ijazah yang digunakan dalam dokumen pencalonan, maka dokumen dan fakta hukum tersebut perlu dikaji lebih lanjut.

Menurutnya, jika terdapat bukti mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sejak awal proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal itu tetap menjadi basis hukum yang kuat bagi pihak yang dirugikan untuk melayangkan laporan resmi kepada kepolisian.

Mengapa Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka Tidak Boleh Menghentikan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI?

Sutrisno dengan tegas menyatakan bahwa rencana mundurnya Gibran dari kursi orang nomor dua di Indonesia tidak boleh secara otomatis menghentikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang kini tengah diperjuangkan di DPR RI. Bagi PDI Perjuangan, supremasi hukum harus ditegakkan melalui mekanisme parlemen yang sah.

Ia berpandangan, proses tersebut harus tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat dasar dan dukungan konstitusional yang mencukupi, proses selanjutnya bahkan sangat layak untuk dibawa hingga ke Sidang Istimewa MPR RI.

“Saya berpandangan, pengunduran diri tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses konstitusional yang sedang berjalan. Apabila terdapat persoalan yang harus dipertanggungjawabkan, maka mekanisme konstitusional tetap harus dihormati dan dijalankan,” tegasnya.

Apa Saja Fasilitas Negara yang Harus Dicabut Jika Gibran Resmi Mundur?

Selain proses hukum, Sutrisno menyoroti konsekuensi administratif yang bersifat seketika apabila Gibran benar-benar mundur dari jabatannya.

Sejak keputusan pengunduran diri dinyatakan sah melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, seluruh fasilitas negara yang melekat pada jabatan wakil presiden wajib segera disesuaikan dengan status barunya.

Berikut adalah beberapa penyesuaian fasilitas negara yang disorot:

• Fasilitas Mobilitas: Penggunaan kendaraan dinas resmi dengan pelat nomor RI 2 harus ditarik kembali.
• Fasilitas Tempat Tinggal: Rumah jabatan Wapres harus segera dikosongkan.
• Fasilitas Protokoler: Jaminan keamanan dan fasilitas kenegaraan lainnya bagi mantan pejabat dan keluarganya harus disesuaikan secara ketat berdasarkan regulasi pasca-jabatan.

Sutrisno mengingatkan kembali bahwa pengunduran diri tidak boleh dianggap sebagai kompromi politik untuk menghapus dugaan pelanggaran di masa lalu.

“Pengunduran diri presiden dan wakil presiden memang dijamin konstitusi. Namun, hak tersebut juga memiliki konsekuensi konstitusional dan hukum yang harus dipatuhi. Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban,” tutup Sutrisno.

Pernyataan tegas dari politisi PDIP ini memperlihatkan bahwa mundurnya seorang pejabat tinggi negara tidak serta-merta menghentikan pengawasan publik dan proses hukum di parlemen. Bagaimana pandangan Anda mengenai dinamika politik nasional ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar!

Jangan lupa untuk membagikan artikel ini dan ikuti Saluran WhatsApp Resmi RakyatBekasi agar selalu mendapatkan update berita pemerintahan, hukum, dan politik tepercaya setiap hari.