- Dukungan Penuh: DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendukung penuh gerakan masyarakat yang menuntut keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan pejabat publik di semua tingkatan.
- Respons Petisi Daring: Langkah ini merespons petisi daring di Change.org yang digagas Farida Octavia dengan 30.230 tanda tangan per Kamis (19/11/2026), serta aksi unjuk rasa Garda Harapan Sumut.
- Ratusan Kader Siap Diaudit: Sebanyak 6 DPR RI, 21 DPRD Provinsi, 183 DPRD Kabupaten/Kota, serta kepala daerah dari PDIP Sumut dinyatakan siap membuka dokumen ijazah secara terbuka.
- Lepas dari Polemik: PDIP menegaskan tidak ingin lagi dikaitkan dengan polemik ijazah Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming Raka karena keduanya bukan lagi kader partai.
DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PDI PERJUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gerakan masyarakat yang menuntut verifikasi dan keterbukaan ijazah serta dokumen pendidikan para pejabat publik.
Sikap progresif ini diambil guna merespons tingginya aspirasi publik, termasuk petisi daring yang mendesak transparansi riwayat akademis para wakil rakyat di tingkat pusat hingga daerah demi memulihkan kepercayaan masyarakat.
Komitmen Terbuka PDIP Sumut Terkait Verifikasi Ijazah Pejabat Publik
Tuntutan keterbukaan dokumen pendidikan bagi pemegang jabatan publik dinilai sebagai bagian mutlak dari akuntabilitas demokrasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakyat sebagai pemberi mandat berhak mengetahui secara pasti keabsahan syarat pencalonan para wakilnya, termasuk riwayat akademis mereka.
”Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan,” kata Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan ini muncul di tengah bergulirnya petisi daring di platform Change.org garapan Farida Octavia yang telah menembus 30.230 tanda tangan pada Kamis pagi.
Tak hanya itu, gelombang desakan juga datang dari aksi unjuk rasa Garda Harapan Sumut pada 20 Oktober 2026 lalu, yang meminta klarifikasi dan keterbukaan dokumen akademis salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara.
Siapa Saja Kader PDIP Sumut yang Siap Menjalani Verifikasi Dokumen Pendidikan?
Sebanyak ratusan kader PDIP yang kini menduduki kursi legislatif maupun eksekutif di wilayah Sumatera Utara dinyatakan siap diverifikasi secara terbuka dan independen. Kesiapan ini mencakup:
- 6 anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara.
- 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
- Kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Sumut.
Sutrisno Pangaribuan menjelaskan, kesediaan kader untuk diperiksa mencakup dokumen ijazah dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah Paket C maupun surat keterangan pendidikan lainnya yang digunakan saat pencalonan.
”Jika KPU dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” tambah Sutrisno.
Bagaimana Mekanisme Verifikasi Ijazah Pejabat Publik yang Diharapkan?
Sutrisno menekankan bahwa proses verifikasi ijazah harus dijalankan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif.
Lembaga berwenang harus memastikan keabsahan dokumen berdasarkan data penerbit dan institusi pendidikan terkait agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada publik.
”Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu,” tegas Sutrisno.
Mengapa PDIP Enggan Lagi Dikaitkan dengan Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran?
Dalam kesempatan tersebut, Sutrisno juga menegaskan bahwa PDIP menolak untuk terus disangkutpautkan dengan kontroversi ijazah yang menyeret mantan kader mereka, Joko Widodo, maupun persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menekankan bahwa status keduanya sudah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan, sehingga persoalan administrasi atau hukum individu harus ditanggung masing-masing.
”Partai politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang mandatnya berasal dari rakyat. Karena itu, kami harus tunduk pada hukum dan menghormati kehendak masyarakat. Jika hukum mengatur adanya pemeriksaan dan rakyat menghendaki keterbukaan, seluruh kader PDI Perjuangan siap menunjukkan dokumen persyaratan pencalonannya untuk diverifikasi ulang,” ucap Sutrisno mengakhiri penjelasannya.
Langkah kooperatif ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas lembaga demokrasi sekaligus menepis prasangka buruk di tengah masyarakat.
BAGAIMANA PENDAPAT ANDA?
Apakah partai politik lain harus mengikuti jejak PDI Perjuangan Sumut dalam membuka dokumen pendidikan para pejabatnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan bagikan artikel ini!
Supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kebijakan publik dan politik terkini, ikuti terus pembaruan cepat kami dengan bergabung ke Saluran WhatsApp RakyatBekasi sekarang juga!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.


















