- Pasrah Total: Partai-partai koalisi pasrah dan menyerahkan pemilihan cawapres sepenuhnya ke Presiden Prabowo Subianto setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti (mundur).
- Hilang Nyali: Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan, menilai para ketua umum partai politik (ketum parpol) tidak bernyali karena tersandera dugaan ketakutan politik dan “operasi penyadapan”.
- Sikap PDI Perjuangan: Konsisten menolak tawaran kekuasaan dan memilih tetap di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, meski memiliki banyak kader mumpuni seperti Puan Maharani dan Pramono Anung.
- Stagnasi Demokrasi: Kekosongan kursi wapres yang tidak diperebutkan menandakan matinya ambisi elite parpol demi “persatuan semu” akibat tersandera politik.
KEKOSONGAN KURSI WAKIL PRESIDEN RI pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka memicu kritik pedas terhadap koalisi partai politik yang dinilai kehilangan nyali dan hanya pasrah pada kehendak Presiden Prabowo Subianto.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan, menyoroti situasi ini sebagai ironi besar, di mana para ketua umum partai justru enggan bersaing atau menyodorkan kadernya sendiri untuk menduduki posisi strategis tersebut.
”Setelah Gibran Rakabuming Raka, yang tidak memiliki ijazah setara SMA menyatakan berhenti (mundur) sebagai wakil presiden (tidak pernah memenuhi syarat), ironi di partai koalisi, kembali menghampiri,” kata Sutrisno Pangaribuan kepada Jurnalis RakyatBekasi.com, Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sutrisno menambahkan, jika di Pilpres 2024 partai-partai tak kuasa menolak keinginan Presiden ke-7, Joko Widodo, yang menyodorkan anaknya sebagai cawapres, kali ini partai-partai juga pasrah dengan menyatakan bahwa cawapres sepenuhnya diserahkan kepada keinginan (kehendak) Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Bahkan menurut Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PAN, seluruh partai koalisi sepakat cawapres adalah kader Gerindra.
Dampak Stagnasi Demokrasi Akibat Lemahnya Koalisi Partai Politik
Sutrisno mensinyalir ada ketakutan luar biasa di kalangan elite pasca terbongkarnya operasi penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah elite politik yang akrab dan sering bersama LSP, buru-buru “cuci tangan” dengan klaim ada dalam daftar 4000 (4K) nomor telepon seluler (ponsel) yang disadap (bukan daftar resmi).
”Para elite politik yang sejatinya suka ‘bertengkar’, tiba-tiba menjadi anak baik karena ‘takut’ dirinya masuk dalam daftar ‘yang disadap’ atau kelompok ‘penyadap’,” ketusnya.
Ia juga menyoroti bagaimana hanya Yusril Ihza Mahendra, satu-satunya elite politik yang memberi sinyal berminat dan berharap dipinang sebagai wapres.
Demi ambisi tersebut, Yusril menjelaskan bagaimana dirinya “nyaris” menjadi presiden, namun mengalah hingga akhirnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden pada Sidang Umum MPR RI tahun 1999.
Cerita lama yang dibuka kembali oleh Yusril tersebut ia anggap sebagai isyarat bahwa dirinya sangat layak dijadikan sebagai wapres, meski Yusril juga memahami bahwa dirinya tidak memiliki dukungan politik dari partai politik besar. Satu-satunya alasan Yusril adalah dirinya telah bekerja di “sekitar presiden” sejak era Soeharto.
Mengapa Ada Upaya Menarik Kader PDI Perjuangan Masuk Pemerintahan?
Sejumlah nama elite PDI Perjuangan mulai ditarik-tarik sebagai calon wakil presiden pengganti “samsul”.
Nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo ramai dibicarakan sebagai cawapres.
Ada pihak yang ingin mengajak PDI Perjuangan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo, namun pihak lain yang menyebut kader-kader PDI Perjuangan layak menjadi wapres tersebut sesungguhnya ingin menjebak PDI Perjuangan.
Namun, Sutrisno menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukanlah partai politik oportunis yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Meski memiliki segudang kader yang mumpuni untuk membantu Presiden Prabowo Subianto—mulai dari Puan Maharani (Ketua DPR RI), Pramono Anung Wibowo (Gubernur DKI Jakarta), Ganjar Pranowo (eks Gubernur Jawa Tengah), Basuki Tjahaja Purnama/Ahok (eks Gubernur DKI Jakarta), Tri Risma Harini (eks Wali Kota Surabaya/Mensos), Abdullah Azwar Anas (eks MenPAN RB dan Bupati Banyuwangi), Hendrar Prihadi (eks Kepala LKPP dan Wali Kota Semarang), Ahmad Basarah (eks Wakil Ketua MPR RI), Utut Adianto (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI), hingga Said Abdullah (Ketua Badan Anggaran DPR RI), serta sejumlah kepala daerah dan Anggota DPR RI saat ini—partai tersebut tetap konsisten sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
PDI Perjuangan tidak hanya memiliki kader yang siap menjadi wakil presiden saat ini. Bahkan kalau saja saat ini diselenggarakan Pilpres, PDI Perjuangan memiliki sejumlah kader yang siap dicalonkan sebagai calon presiden.
Namun PDI Perjuangan bukan partai oportunis yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata, melainkan tetap berpijak pada konstitusi dan hukum sebagai komitmen terhadap Indonesia sebagai negara hukum.
Jika seandainya Presiden Prabowo meminta kader PDI Perjuangan menjadi wakil presiden untuk membantunya di sisa masa jabatannya pun, Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pasti tidak akan menerimanya.
Kenapa Para Ketua Umum Parpol Koalisi Saat Ini Dianggap “Pengecut”?
Sejarah mencatat kompetisi yang bernyali di masa lalu. Pada Pemilihan Presiden melalui Sidang Umum (SU) MPR RI tahun 1999, kita menyaksikan kompetisi antar elite politik yang maju sebagai capres dan cawapres.
Begitu juga saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dimakzulkan dan digantikan Megawati Soekarnoputri melalui Sidang Istimewa (SI) MPR RI tahun 2001, di mana para elite politik berani berkompetisi sebagai calon wakil presiden yang akhirnya dimenangkan Hamzah Haz.
Partai politik yang sejatinya sebagai sarana mempersiapkan pemimpin, seharusnya berkompetisi untuk mengisi kekosongan kursi wapres.
Namun saat ini, ambisi para elite parpol tampak mati demi dan atas nama persatuan, padahal yang diduga terjadi adalah ketakutan karena telah menjadi sandera politik.
Sutrisno mengkritik beberapa nama besar yang seolah sudah cukup puas dengan jabatan menteri: Bahlil Lahadalia sudah cukup puas menjadi Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM, Zulkifli Hasan cukup puas menjadi Menko Pangan, Abdul Muhaimin Iskandar cukup puas sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, serta Agus Harimurti Yudhoyono cukup puas sebagai Menko Infrastruktur.
Bahkan Muhaimin Iskandar yang dikenal pandai bermanuver hingga menjadi cawapres di Pilpres 2024, kini tidak berkutik dan sepakat menyanyikan lagu setuju menyerahkan kursi “wapres” kepada kader Gerindra.
Para ketum parpol di koalisi Presiden Prabowo Subianto dinilai kalah dari Hamzah Haz, Ketua Umum PPP, yang berani maju dan menang sebagai wapres di SI MPR RI tahun 2001 meski merupakan salah satu tokoh poros tengah yang menolak presiden perempuan di SU MPR RI tahun 1999.
”Para Ketum Parpol koalisi Presiden Prabowo Subianto ternyata para pengecut, tidak berani tampil sebagai kandidat wapres. Gibran Rakabuming Raka yang dokumen penyetaraan ijazah SMA nya tidak sah lebih berani daripada Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Abdul Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono,” imbuh Sutrisno.
Bagi Sutrisno, maju sebagai cawapres pengganti Gibran saja mereka tidak berani, apalagi harus maju menghadapi Prabowo Subianto di Pemilu 2029 mendatang.
”Demokrasi Indonesia mengalami stagnasi, ketika oligarki menguasai, sehingga para ketum parpol tidak bernyali,” pungkasnya.
Bagaimana pendapat Anda mengenai sikap koalisi partai politik saat ini? Tulis opini Anda di kolom komentar! Agar tidak ketinggalan informasi politik, pemerintahan, dan isu-isu hangat lainnya di Bekasi dan nasional, yuk gabung dan ikuti Saluran WhatsApp Resmi RakyatBekasi sekarang!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.


















