Tolak Campur Tangan Jokowi dalam Pemilu, Aliansi Mahasiswa Bekasi Karawang Gelar Demonstrasi

KOTA BEKASI – Sejumlah massa aksi Aliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang (AMBK) menggelar aksi demonstrasi menolak pemilu curang dan juga mempersoalkan Presiden Jokowi Widodo yang menggunakan infrastruktur kekuasaan untuk melanggengkan anaknya menjadi cawapres di Pemilu 2024.

[irp posts=”8779″ ]

Koordinator Aksi Aditya Syahran menjelaskan bahwa ada lima poin yang menjadi delik kritis dalam aksi mereka di depan Universitas Islam 45 Bekasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Aksi ini adalah aksi konflikasi kesadaran dari Aliansi Mahasiswa Bekasi dan Karawang melihat situasi Nasional yang sangat genting. Bahwa hari ini Indonesia kritis kenegaraan,” ucap Aditya saat ditemui di lokasi aksi, Selasa (06/02/2024).

Adapun ke lima poin dari tuntutan mahasiswa itu, kata dia, Mendukung Capres Penculik Aktivis 98 dan Pelanggar HAM, Membangun politik dinasti, Menghidupkan Neo Orde Baru, Pelemahan Pemberantasan Korupsi dan Abai Kesejahteraan Rakyat.

[irp posts=”8625″ ]

“Hari ini kita aksi mengkritik bahwa Presiden melanggar sumpah jabatan. Secara konstitusi, presiden adalah pejabat publik. Pejabat publik harus bersikap adil terhadap elemen masyarakat,” jelasnya

Namun amat disayangkan, dalam situasi politik dan demokrasi saat ini, kata dia, Presiden Jokowi Widodo tidak lagi menjadi pejabat publik. Presiden hanya menjadi satu orang yang mementingkan satu golongan keluarga untuk melakukan kekuasaannya.

“Hari ini cita-cita reformasi terancam gagal, cita-cita reformasi adalah menciptakan demokrasi yang seadil-adilnya dan berkualitas,” ungkapnya

[irp posts=”8781″ ]

Dalam orasinya, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritikan mereka kepada Presiden Jokowi Widodo. Tak hanya itu, mereka juga menunjukkan rasa kekecewaannya kepada Presiden Jokowi Widodo yang keluar dari koridor demokrasi yang sehat.

“Itu adalah simbolik menunjukkan kepada rakyat bahwa Jokowi ini sudah tidak sehat dalam berdemokrasi dan kita menuntut kepada Jokowi untuk kembali kepada demokrasi,” pungkasnya. (DAP)