Anggaran Talkshow Sekretariat DPRD Rp 540 Juta Disorot: Biaya Rp 3,6 Juta Per Episode, Penonton Cuma Puluhan?

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada alokasi dana sebesar Rp 540 juta oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk belanja jasa publikasi dalam bentuk talkshow atau dialog interaktif.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk 150 kali penayangan di media elektronik atau radio, dengan durasi 60 menit per tayangan. Jika dirinci, setiap episode dialog interaktif ini menelan biaya sebesar Rp3.600.000, dana yang bersumber dari uang rakyat.

Tujuan program ini sejatinya positif, yakni untuk menyosialisasikan kinerja dan program para wakil rakyat. Namun, pertanyaan besar muncul ketika jangkauan dan efektivitas program tersebut tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Analisis Kasus: Program ‘Telusur Parlementaria’ di YouTube

Salah satu realisasi dari anggaran tersebut adalah program bertajuk “Telusur Parlementaria” yang ditayangkan di kanal YouTube Jaringan Telusur. Program ini menampilkan wawancara dengan masing-masing anggota DPRD Kota Bekasi.

Namun, penelusuran data pada Kamis (24/7/2024) menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Jangkauan audiens dari video-video yang dibiayai Rp 3,6 juta per episode ini sangat minim, bahkan banyak di antaranya hanya ditonton oleh puluhan orang.

Berikut adalah beberapa contoh data jumlah penonton (views) yang berhasil dihimpun:

Untuk melihat dengan jelas apakah benar talkshow ‘Telusur Parlementaria’ itu sangat minim manfaatnya, mari simak dan teliti lagi berapa kali video seharga Rp3.600.000 itu dilihat. (tangkapan layar 24 Juli 2024).

• Telusur Parlementaria: DARIYANTO – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (61 views – 4 hari yl)
• Telusur Parlementaria: ADHIKA DIRGANTARA – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (101 views – 2 minggu yl)
• Telusur Parlementaria: AHMAD FAISYAL HERMAWAN – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (16 views – 3 minggu yl)
• Telusur Parlementaria: EVI MAFRININGSIANTI – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (14 views – 1 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: ARWIS SEMBIRING – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (17 views – 1 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: SARDI EFFENDI – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (32 views – 1 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: 2024 BANG MUIN – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (32 views – 1 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: 2024 FAISAL SE – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (32 views – 1 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: 2024 BANG MUIN – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (222 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: SHOLIHIN – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (97 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: SARDI EFFENDI – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (112 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: AHMAD FAISYAL HEMAWAN – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (118 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: EVI MAFRININGSIANTI – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (209 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: OLOAN NABABAN – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (79 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: HERI PURNOMO – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (84 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: RUDY HERYANSYAH – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (95 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: FAISAL – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (553 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: DARIYANTO – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (155 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: KOMARUDIN- ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (75 views – 9 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: DARIYANTO Reses – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (57 views – 10 bulan yl)
• Telusur Parlementaria: NURYADI DARMAWAN Reses III – ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (171 views – 1 tahun yl)
• Telusur Parlementaria: SAIFUDDAULAH Reses III- ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (91 views – 1 tahun yl)
• Telusur Parlementaria: AHMAD FAISYAL HEMAWAN Reses III- ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI (123 views – 1 tahun yl)

Bahkan untuk video yang diunggah dalam kurun waktu lebih lama (9-12 bulan lalu), mayoritas masih berada di bawah angka 250 penonton.

Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Dipertanyakan

Melihat data tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Apakah biaya Rp 3,6 juta per episode dapat dibenarkan jika outputnya hanya mampu menjangkau audiens yang sangat terbatas?

Kondisi ini memicu kekhawatiran publik mengenai potensi pemborosan anggaran. Alih-alih mencapai tujuan sosialisasi yang luas, program ini terkesan hanya menjadi formalitas untuk menghabiskan anggaran tanpa evaluasi dampak yang jelas.

Perlunya Transparansi dan Evaluasi Menyeluruh

Temuan ini seharusnya menjadi alarm bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program kemitraan media yang menggunakan APBD. Beberapa poin yang perlu mendapat perhatian serius antara lain:

1. Proses Pemilihan Media Partner: Bagaimana kriteria dan proses seleksi media yang diajak bekerja sama? Apakah jangkauan dan demografi audiens media tersebut menjadi pertimbangan utama?
2. Mekanisme Evaluasi Kinerja: Adakah standar capaian kinerja (Key Performance Indicator/KPI) yang ditetapkan untuk setiap program, misalnya target jumlah penonton atau jangkauan?
3. Akuntabilitas Anggaran: Bagaimana pertanggungjawaban atas dana yang telah dikeluarkan jika hasilnya terbukti tidak efektif?

Publik berhak mengetahui bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara cermat, terukur, dan memberikan manfaat maksimal. Tanpa transparansi dan evaluasi yang ketat, program semacam ini berisiko menjadi ajang pemborosan anggaran yang ironisnya bertujuan untuk mempublikasikan kinerja lembaga perwakilan rakyat itu sendiri.