- Capaian Rendah: Realisasi pendaftaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Bekasi baru mencapai sekitar 17.000 Kepala Keluarga (KK) atau 2,12 persen dari total target 800.000 KK.
- Lini Masa Program: Program bantuan sosial berbasis digital dari Pemkot Bekasi ini telah bergulir sejak Senin (12/10/2026) dan dievaluasi pada Selasa (20/10/2026).
- Instruksi Kewilayahan: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menginstruksikan seluruh camat dan lurah di 12 kecamatan serta 56 kelurahan se-Kota Bekasi untuk menjadi agen percepatan pendataan warga.
- Pengawasan Ketat: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi ditugaskan memantau langsung partisipasi aparatur kewilayahan serta persentase capaian di tiap wilayah.
WALI KOTA BEKASI, TRI ADHIANTO menyoroti lambatnya capaian pendaftaran program bantuan sosial berbasis digital melalui skema Perlindungan Sosial (Perlinsos Digital Kota Bekasi).
Sejak diluncurkan Pemkot Bekasi pada Senin (12/10/2026) lalu, realisasi pendataan warga hingga Selasa (20/10/2026) baru menyentuh angka 17.000 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 2,12 persen dari total sasaran 800.000 KK.
Guna mengatasi ketertinggalan tersebut, Tri menginstruksikan seluruh camat dan lurah di 12 kecamatan untuk turun langsung mempercepat proses registrasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Instruksi Wali Kota Bekasi Percepat Program Perlinsos Digital Kota Bekasi
Langkah percepatan ini diambil menyusul masih lebarnya jurang antara target sasaran dan realisasi pengisian data di lapangan dalam sepekan terakhir.
Pemkot Bekasi menilai peran aktif pemangku wilayah sangat krusial agar transformasi penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tidak terkendala kendala teknis di tingkat warga.
Seluruh aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan—mulai dari wilayah Kecamatan Pondokgede, Jatiasih, Mustikajaya, Rawalumbu, Bantargebang, Medansatria, Jatisampurna, hingga Pondokmelati—diwajibkan menjadi agen penggerak yang mendampingi pengurus RT/RW serta masyarakat dalam melakukan pengisian data.
Mengapa Capaian Pendaftaran Perlinsos Digital di Kota Bekasi Masih Rendah?
Capaian pendaftaran Perlinsos Digital di Kota Bekasi masih berada di angka 17.000 KK karena proses sosialisasi dan penginputan data mandiri oleh masyarakat di tingkat kewilayahan belum berjalan merata sejak dibuka pada Senin (12/10/2026).
Kondisi ini menuntut intervensi langsung dari aparatur kelurahan dan kecamatan untuk melakukan jemput bola ke lingkungan RT dan RW.
Berikut adalah rincian data progres pelaksanaan Perlinsos Digital Kota Bekasi hingga Selasa (20/10/2026):
- Tanggal Mulai Pelaksanaan: Senin, 12 Oktober 2026.
- Total Target Sasaran: 800.000 Kepala Keluarga (KK).
- Realisasi Sementara: Sekitar 17.000 Kepala Keluarga (KK) (2,12 persen).
- Sisa Target yang Harus Dikejar: 783.000 Kepala Keluarga (KK) (97,88 persen).
Tri Adhianto menegaskan bahwa setiap kepala wilayah memiliki beban kerja yang terukur dan wajib menyusun laporan persentase capaian secara berkala sesuai jumlah penduduk di wilayah masing-masing.
”Saat ini, baru sekitar 17.000 dari total target 800.000 data yang telah diisi. Saya meminta setiap lurah dan camat untuk membuat persentase capaiannya masing-masing karena target setiap wilayah tentu berbeda,” kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (20/10/2026).
Bagaimana Pengawasan BKPSDM Kota Bekasi terhadap Kinerja Camat dan Lurah?
Pengawasan terhadap kinerja aparatur kewilayahan dalam menyukseskan pendataan Perlinsos Digital dilakukan secara langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi.
Langkah ini diterapkan untuk memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi memberi teladan sekaligus aktif menyelesaikan tugas pendataan di lapangan.
Tri mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam pengisian data Perlinsos yang harus segera dituntaskan oleh para pemangku wilayah.
Oleh sebab itu, keterlibatan BKPSDM Kota Bekasi diharapkan mampu mendorong kedisiplinan aparatur agar tidak sekadar memberi instruksi, tetapi turut mendampingi warga secara kolektif.
”BKPSDM akan memantau hal ini agar aparatur kita bisa menjadi contoh dalam mengisi data tersebut bersama-sama,” tegasnya.
Apa Dampak Lambatnya Pendataan Perlinsos Digital bagi Warga Kota Bekasi?
Lambatnya proses pendataan Perlinsos Digital berpotensi menghambat validasi data terpadu yang digunakan Pemkot Bekasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi dalam menyalurkan jaminan dan bantuan sosial secara akurat. Tanpa basis data digital yang mutakhir, risiko ketidaktepatan sasaran penerima manfaat di tingkat kelurahan akan sulit ditekan.
Melalui optimalisasi kinerja camat dan lurah sebagai agen pendataan di tingkat tapak, Pemkot Bekasi menargetkan grafik registrasi Perlinsos Digital Kota Bekasi dapat melonjak signifikan dalam beberapa pekan ke depan.
Pemkot Bekasi mengimbau masyarakat yang belum terdaftar dalam skema Perlinsos Digital untuk segera berkoordinasi dengan pengurus RT/RW atau petugas kelurahan setempat guna memastikan hak perlindungan sosial keluarga tercatat di sistem pemerintah daerah.
Bagaimana proses pendataan Perlinsos Digital di lingkungan RT/RW Anda? Bagikan pengalaman atau kendala Anda di kolom komentar, serta bagikan artikel ini kepada warga Kota Bekasi lainnya. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar selalu mendapatkan pembaruan informasi terkini seputar Kota dan Kabupaten Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
