Dugaan Penganiayaan Siswa Boarding School Rawalumbu, DPRD Nilai Pengawasan Disdik Kota Bekasi Lemah!

- Jurnalis

Selasa, 29 September 2026 - 09:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi mata KAAZ (13), korban dugaan penganiayaan yang mengalami pecah pembuluh darah di asrama Alexandria Boarding Islamic School, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Polres Metro Bekasi Kota kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden tersebut. (Foto: Istimewa/RakyatBekasi.Com)

Kondisi mata KAAZ (13), korban dugaan penganiayaan yang mengalami pecah pembuluh darah di asrama Alexandria Boarding Islamic School, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Polres Metro Bekasi Kota kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden tersebut. (Foto: Istimewa/RakyatBekasi.Com)

  • ​Dugaan penganiayaan fisik menimpa siswa berinisial KAAZA di salah satu boarding school kawasan Kecamatan Rawalumbu.
  • ​Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.
  • ​DPRD mendesak adanya sanksi tegas berupa pengeluaran (drop out) bagi pelaku perundungan yang terbukti bersalah.
  • ​Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dituntut bekerja lebih masif di seluruh institusi pendidikan Kota Bekasi.

​KASUS DUGAAN KEKERASAN FISIK kembali mencoreng dunia pendidikan. Kali ini, seorang siswa berinisial KAAZA dilaporkan menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka di sebuah boarding school (sekolah berasrama) di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

​Kejadian yang viral di media sosial setelah diunggah oleh orang tua korban ini langsung memicu reaksi keras dari parlemen daerah.

Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, secara tajam mengkritik kinerja instansi terkait yang dinilai abai dalam mencegah kasus perundungan di lingkungan sekolah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi

​Menanggapi insiden yang menimpa siswa tersebut, wakil rakyat dari Fraksi PKB ini menyoroti alokasi anggaran yang tidak berbanding lurus dengan kualitas pengawasan di lapangan.

Ia mendesak Pemkot Bekasi untuk mengevaluasi sistem pemantauan sekolah berasrama.

​”Jujur aja pengawasan Disdik lemah. Cuma minta anggaran aja yang besar, tapi pengawasan tidak. Apalagi sekarang kan dunia digital, engga bisa sekarang dibungkam dan lain sebagainya,” kata Ahmadi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (28/09/2026).

​Mengapa Pengawasan TPPK di Boarding School Rawalumbu Dipertanyakan?

​Kasus perundungan ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat sekolah belum berfungsi secara maksimal.

Ahmadi meminta institusi pendidikan untuk benar-benar memperketat pengawasan dan menjamin keamanan peserta didik.

​”Yang benar benar bekerja secara masif. Untuk bagaimana memastikan, semua siswa mendapat proses kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar, Itu kewajiban negara,” sambungnya.

​Apa Dampak Hukum dan Sosial bagi Pelaku Bullying di Sekolah Elit?

​Hak atas keamanan dan kenyamanan belajar merupakan hak mutlak bagi setiap peserta didik. Perlindungan perlindungan fisik maupun psikologis wajib dikedepankan secara aspek sosial, tanpa membedakan status sekolah swasta maupun negeri.

​”Jangankan itu, yang berwarga negara Indonesia, yang mereka berdomisili di Indonesia, sudah sepatutnya mendapat kewajiban mendapat keamanan dan kenyamanan yang sama. Undang-undangnya begitu,” sambungnya.

​Menurutnya, instansi pendidikan mesti bertindak cepat dan tanggap dalam merespons aduan kekerasan.

Jika sistem pengawasan dari pihak sekolah terbukti tidak berjalan optimal, maka harus ada konsekuensi nyata agar rantai kekerasan bisa diputus.

​”Ya harus diperjelas siapa yang salah, gitu kan. Dan yang ini ketika ada yang sudah terbukti salah, ya udah keluarkan. Harus ada efek jeranya, jangan dibiarkan, gitu saja,” tuturnya.

​Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keselamatan Generasi Bangsa?

​Mengingat status sekolah tempat dugaan penganiayaan tersebut tergolong elit, standar keamanan semestinya diterapkan jauh lebih ketat dan profesional.

Pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan dalam mengawasi setiap satuan pendidikan yang beroperasi di wilayah administratifnya.

​”Di sekolah, sekolah mahal, sekolah murah semuanya kan diatur oleh negara. Ya itu kan masalah masing-masing kebijakan sekolah. Tapi pemerintah memang harus hadir betul menjamin itu keselamatan siswanya, karena ini generasi bangsa,” pungkasnya.

​Kasus dugaan penganiayaan ini kini terus menjadi sorotan tajam publik, menanti langkah konkret dari aparat hukum dan ketegasan pemerintah daerah.

​Mari wujudkan lingkungan pendidikan yang aman di Kota Bekasi. Baca terus perkembangan berita politik dan layanan publik terkini hanya di RakyatBekasi.Com. Bagikan artikel ini, tinggalkan komentar Anda, dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar selalu update informasi terbaru!


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

20 Tahun Kali Tak Dikeruk, Warga Pengasinan Keluhkan ‘Banjir Bebas’ saat Reses III Dewan Mubakhi
Gelar Reses III di Kayuringin, A. Syafei Pastikan Warga Dapat Hak Pembangunan Tanpa Pandang Bulu
Kontrak TPST Bantargebang Alot, DPRD Ancam Tutup Akses Truk Sampah DKI Jakarta ke Bekasi!
Negosiasi TPST Bantargebang Buntu! DPRD Desak Wali Kota Bekasi Segera Temui Gubernur DKI
Kontrak TPST Bantargebang Segera Habis, DPRD dan Pemkot Bekasi Siapkan Draf Tolak Pengurangan Kompensasi
Soroti Minimnya Euforia, Komisi 4 DPRD Desak Pemkot Bekasi Masifkan Sosialisasi Porprov Jabar 2026
Atlet Terpaksa Menyewa Tempat Latihan, Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Kritik Keras Lambannya Serah Terima Aset OPD
Ambisi Juara Umum, DPRD dan Pemkot Kebut Kesiapan 23 Venue Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:12 WIB

20 Tahun Kali Tak Dikeruk, Warga Pengasinan Keluhkan ‘Banjir Bebas’ saat Reses III Dewan Mubakhi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Gelar Reses III di Kayuringin, A. Syafei Pastikan Warga Dapat Hak Pembangunan Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:17 WIB

Kontrak TPST Bantargebang Alot, DPRD Ancam Tutup Akses Truk Sampah DKI Jakarta ke Bekasi!

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:41 WIB

Negosiasi TPST Bantargebang Buntu! DPRD Desak Wali Kota Bekasi Segera Temui Gubernur DKI

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Kontrak TPST Bantargebang Segera Habis, DPRD dan Pemkot Bekasi Siapkan Draf Tolak Pengurangan Kompensasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x