- Program ‘Gebrak Pasar’ Pemkot Bekasi dengan target perputaran transaksi Rp150 juta per hari resmi diluncurkan pada Jumat (2/10/2026).
- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi menuntut alokasi belanja 1.500 ASN tidak hanya menumpuk di Pasar Baru Bekasi.
- DPRD menyarankan ASN di tingkat kelurahan dan kecamatan diwajibkan berbelanja di pasar tradisional pada wilayah kerjanya masing-masing.
- Gerakan ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memantau stabilitas harga pangan menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).
WAKIL KETUA KOMISI III DPRD KOTA BEKASI, ALIT JAMALUDDIN, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi agar pelaksanaan program Gerakan Belanja Rame-rame ke Pasar Rakyat (Gebrak Pasar) tidak dimonopoli oleh satu pusat niaga saja.
Program pemulihan ekonomi yang digagas oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto ini dituntut untuk menyasar secara inklusif seluruh pasar tradisional yang tersebar di 12 kecamatan.
Hal tersebut bertujuan agar target perputaran uang sebesar Rp150 juta dalam sehari benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pedagang kecil secara merata, bukan sekadar menumpuk di kawasan Pasar Baru Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi Kritis DPRD Terhadap Program Gebrak Pasar Wali Kota Bekasi
Mengapa Program Gebrak Pasar Harus Menyasar Seluruh Kecamatan?
Pemusatan kegiatan belanja ribuan aparatur di satu titik dikhawatirkan akan memicu ketimpangan pendapatan antar pedagang pasar di wilayah lain yang juga terdampak penurunan daya beli.
Kebijakan stimulasi daya beli ini harus dimaksimalkan sebagai langkah strategis pemerataan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.
”Ini mungkin upaya Pak Wali Kota memberikan stimulasi bagaimana masyarakat Kota Bekasi kembali melakukan aktivitas belanja di pasar tradisional. Kita melihatnya dari sisi itu, bagaimana pasar rakyat kembali ramai dan perputaran ekonominya meningkat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaluddin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (30/09/2026).
Lebih lanjut, Alit yang juga politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa sebaran lokasi belanja bagi para pegawai negeri mutlak diperlukan.
”Sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan pedagang di satu pasar saja. Tetapi juga bisa dirasakan di seluruh pasar pasar lainnya,” jelasnya.
Bagaimana Skema Pemerataan Belanja ASN Pemkot Bekasi yang Diusulkan?
Distribusi daya beli dapat dilakukan secara taktis dengan membagi zona belanja para Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan letak geografis unit kerja masing-masing.
Langkah zonasi ini dinilai lebih efektif untuk menghidupkan kembali pasar-pasar kecil di pelosok kelurahan yang selama ini mulai sepi pembeli.
”Kalau aparatur yang ada di perkantoran pusat bisa ke Pasar Baru, sedangkan ASN yang berada di kecamatan dan kelurahan bisa diarahkan ke pasar-pasar terdekat. Jadi ada pemerataan dan seluruh pasar rakyat ikut merasakan dampaknya,” kata Alit memaparkan usulannya.
Konsep desentralisasi belanja ASN ini juga dipercaya mampu menjadi medium edukasi langsung dari aparat kepada warga sekitar di wilayah kerjanya.
”Nah, biar ada pemerataan dan semua aparatur bisa menstimulasi serta memberi contoh kepada masyarakat untuk kembali berbelanja di pasar tradisional. Itu bagus,” ujarnya.
Apa Dampak Gebrak Pasar Menjelang Nataru bagi Warga Kota Bekasi?
Selain menggenjot transaksi perdagangan lokal, kehadiran pemerintah daerah yang turun langsung memborong dagangan di pasar tradisional merupakan momentum krusial untuk menginspeksi kondisi riil kebutuhan pokok di lapangan.
”Ini juga bisa menjadi sarana melihat langsung daya beli masyarakat dan kondisi harga di pasar. Apalagi menjelang Nataru biasanya ada gejolak harga. Pemerintah bisa sekalian memastikan stok aman dan harga tetap terkendali,” ungkapnya.
Pemkot Bekasi diharapkan dapat merespons secara responsif apabila ditemukan indikasi lonjakan harga, termasuk dengan segera menyiapkan opsi operasi pasar terpadu.
Apa Target Jangka Panjang dari Inisiatif Pemkot Bekasi Ini?
Diketahui, program Gebrak Pasar ini dijadwalkan meluncur perdana pada Jumat (02/10/2026) dengan melibatkan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, serta sekitar 1.500 ASN. Lewat asumsi kewajiban belanja minimal Rp100 ribu per pegawai, pemerintah memproyeksikan perputaran uang mencapai Rp150 juta dalam sehari.
Namun, DPRD memberikan catatan khusus agar gerakan kolektif ini tidak mandek sebagai rutinitas seremonial yang hanya bernuansa populis semata.
”Harapannya masyarakat kembali memilih pasar tradisional saat berbelanja. Minimal kalau tidak ke pasar, kembali ke warung tetangga. Yang penting ekonomi kerakyatan tetap bergerak dan pasar tradisional tidak kalah bersaing dengan pasar modern,” tandasnya.
Kebijakan konkret yang berpihak pada kebangkitan UMKM dan pedagang pasar tradisional tentu patut diapresiasi, namun efektivitas eksekusinya di lapangan selalu menjadi parameter utama keberhasilan.
Pemkot Bekasi kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa stimulus ekonomi ini benar-benar menjangkau denyut nadi perekonomian rakyat secara berkeadilan di seluruh penjuru kota.
Bagaimana kondisi dan daya beli di pasar tradisional wilayah Anda saat ini? Bagikan pendapat dan observasi Anda di kolom komentar! Pastikan Anda tidak ketinggalan berita politik, pemerintahan, serta layanan publik terbaru dengan bergabung ke Saluran WhatsApp RakyatBekasi agar selalu update!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
