- Fokus Desakan: Gerakan Pemuda Bekasi Peduli Pembangunan (GPB2P) mendorong Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron Hanas mengoptimalkan 3 fungsi kedewanan (legislasi, penganggaran, dan pengawasan) dalam mengawal pemerintahan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
- Poros Kewilayahan: Perpaduan representasi Bekasi Utara (Ade Syukron) dan Bekasi Selatan (Asep Surya Atpmaja) menjadi momentum pemerataan pembangunan di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi.
- Target Prioritas Pemkab Bekasi: Penanganan infrastruktur jalan, banjir, kemacetan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, layanan administrasi publik, serta serapan tenaga kerja lokal di kawasan industri.
- Prinsip Kolaborasi: Sinergi eksekutif-legislatif di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, wajib disertai evaluasi kritis terhadap program APBD yang tidak tepat sasaran.
KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI ADE SYUKRON HANAS didorong memainkan peran strategis dan kritis dalam mengawal agenda pembenahan Pemkab Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.
Desakan ini disuarakan elemen Gerakan Pemuda Bekasi Peduli Pembangunan (GPB2P) di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jumat (30/10/2026).
Kolaborasi lembaga legislatif dan eksekutif dinilai krusial untuk mempercepat reformasi pelayanan publik, mengoptimalkan alokasi APBD, serta menuntaskan ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan secara terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peran Strategis Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron dalam Pembenahan Daerah
Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, menjadi faktor penentu akselerasi pembangunan daerah.
Elemen GPB2P melalui juru bicaranya, Kholis Ridho, menilai posisi pimpinan parlemen daerah sangat krusial dalam menjembatani komunikasi politik sekaligus memastikan arah kebijakan eksekutif menjawab persoalan riil warga.
Dukungan parlemen terhadap kepemimpinan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dituntut hadir melalui kerja kelembagaan yang konkret.
Parlemen tidak boleh sekadar menjadi pemberi restu politik, melainkan wajib melahirkan gagasan, rekomendasi kebijakan, serta kontrol ketat agar agenda pembenahan Pemkab Bekasi berdampak langsung bagi masyarakat luas.
”Ketua DPRD memiliki posisi strategis untuk memberikan masukan, mengingatkan, sekaligus mensupport kebijakan pemerintah daerah yang memang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kami berharap Ade Syukron dapat menjalankan fungsi kedewanan secara optimal untuk mendukung proses pembenahan Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Asep Surya Atmaja,” kata Kholis Ridho kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (30/10/2026).
Mengapa Fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kabupaten Bekasi Sangat Krusial?
Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi sangat krusial karena menjadi instrumen utama pengarah kebijakan APBD agar transparan, tepat sasaran, dan bebas dari pemborosan program.
Ketiga instrumen kelembagaan tersebut harus dioptimalkan secara beriringan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah:
- Fungsi Legislasi: Mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang responsif terhadap kebutuhan warga dan iklim investasi kawasan industri.
- Fungsi Penganggaran (Budgeting): Memastikan postur APBD Kabupaten Bekasi dialokasikan secara proporsional pada program prioritas yang mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
- Fungsi Pengawasan (Controlling): Mengontrol eksekusi program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bekasi agar sesuai dokumen perencanaan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
”Jadi, peran DPRD bukan hanya menyetujui program pemerintah, tetapi juga memberikan pandangan kritis, masukan, dan pengawasan. Kalau ada kebijakan yang perlu diperkuat, DPRD harus hadir memberikan solusi. Kalau ada program yang belum tepat sasaran, tentu harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegasnya.
Bagaimana Dampak Kolaborasi Representasi Wilayah Utara dan Selatan Kabupaten Bekasi?
Kolaborasi antara Ade Syukron dan Asep Surya Atmaja berdampak positif pada pemerataan pembangunan karena menyatukan representasi sosiologis wilayah Kabupaten Bekasi bagian utara dan bagian selatan.
Ade Syukron dikenal merepresentasikan aspirasi masyarakat wilayah utara (seperti Kecamatan Babelan, Tarumajaya, Tambun Utara, Sukawangi, hingga Muaragembong), sedangkan Bupati Asep Surya Atmaja memiliki basis kedekatan dengan wilayah selatan (seperti Kecamatan Cikarang Selatan, Serang Baru, Setu, Cibarusah, hingga Bojongmangu).
Kombinasi latar belakang kewilayahan ini menjadi modal kuat untuk mengikis kesenjangan infrastruktur antar-kecamatan.
Melalui komunikasi intensif antara pimpinan DPRD dan Pemkab Bekasi, distribusi anggaran pembangunan wilayah pesisir utara, sentra pertanian, hingga kawasan industri di koridor selatan dapat dieksekusi secara proporsional.
Sebagai daerah dengan kawasan industri strategis nasional, populasi padat, serta bentang wilayah yang mencakup zona perkotaan dan pedesaan, Kabupaten Bekasi membutuhkan peta jalan pembangunan terintegrasi.
Terdapat enam persoalan mendesak yang wajib diselesaikan berdasarkan skala prioritas wilayah:
- Perbaikan infrastruktur jalan penghubung antar-kecamatan yang rusak.
- Pengendalian banjir tahunan dan pengentasan titik kemacetan.
- Peningkatan mutu sarana pendidikan dan fasilitas layanan kesehatan.
- Perluasan serapan tenaga kerja lokal di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.
- Digitalisasi serta percepatan layanan administrasi kependudukan dan publik.
- Pemerataan ekonomi kerakyatan dari desa pesisir hingga kawasan penyangga industri.
”Bekasi membutuhkan kerja bersama. Bupati memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan dan program pembangunan, sementara DPRD memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan tersebut mendapat dukungan anggaran, masukan, dan pengawasan yang memadai. Keduanya harus saling menguatkan demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Apa Saja Elemen yang Harus Dilibatkan dalam Pembenahan Pemkab Bekasi?
Keberhasilan pembenahan Pemkab Bekasi menuntut pelibatan aktif seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok pemuda, tokoh agama, hingga pelaku dunia usaha.
Keterlibatan multipihak (pentahelix) ini mutlak diperlukan guna menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
GPB2P menekankan bahwa kepemimpinan Ade Syukron di kursi parlemen harus menjadi motor penggerak kekuatan kolektif dalam mengawal agenda reformasi Bupati Asep Surya Atmaja.
Kendati demikian, kemitraan strategis tersebut tidak boleh melunturkan daya kritis lembaga legislatif dalam mengoreksi jalannya roda pemerintahan.
”Kami berharap Ketua DPRD dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, memberikan masukan yang konstruktif, dan memastikan aspirasi masyarakat masuk dalam agenda pembangunan. Dukungan yang diberikan bukan berarti tanpa pengawasan, justru melalui pengawasan yang baik, pembangunan bisa berjalan lebih berkualitas,” pungkasnya.
Sinergi yang solid dan terukur antara lembaga eksekutif dan legislatif kini dinantikan warga untuk membawa perubahan nyata di seluruh kecamatan, mulai dari pembenahan infrastruktur dasar hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Momentum duet kepemimpinan daerah ini menjadi ujian nyata bagi hadirnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Punya tanggapan atau aspirasi terkait pembangunan di kecamatan Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini, dan baca berita terkini seputar kebijakan Pemkab Bekasi lainnya di RakyatBekasi.Com. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi agar Anda selalu mendapatkan update informasi tercepat setiap hari!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
