BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi mengambil langkah progresif dalam memperingati Hari Anti-Korupsi Dunia (Hakordia) tahun ini.
Lembaga penegak hukum tersebut secara resmi merangkul Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi sebagai mitra strategis dalam upaya memerangi praktik rasuah di tingkat lokal.
Langkah kolaboratif ini diumumkan langsung di kantor Kejari Kota Bekasi, pada Selasa (09/12/2025). Inisiatif ini menandai babak baru dalam pemberantasan korupsi di Kota Patriot, di mana pendekatan hukum kini dipadukan dengan gerakan sosial kepemudaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sinergi Penegak Hukum dan Aktivis Muda
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Sulvia Triana Hapsari, menegaskan bahwa kompleksitas tindak pidana korupsi saat ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan penindakan hukum semata.
Menurutnya, partisipasi aktif elemen masyarakat sipil, khususnya energi dan idealisme kaum muda, adalah kunci vital.
“Pemuda, khususnya yang tergabung dalam KNPI Kota Bekasi, harus berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Kita tidak bisa berjalan sendiri; mata dan telinga pemuda adalah instrumen penting bagi kami,” ujar Sulvia di sela-sela peringatan Hakordia, Selasa (09/12/2025).
Fungsi Kontrol Sosial: Mengawal Transparansi Anggaran
Dalam arahannya, Sulvia menggarisbawahi pentingnya revitalisasi fungsi pengawasan atau social control yang dijalankan oleh organisasi kepemudaan. Pemuda diharapkan tidak hanya kritis di jalanan, tetapi juga tajam dalam menganalisis kebijakan publik dan penggunaan anggaran daerah.
Menurut Kajari, kontrol pemuda terhadap pemerintah merupakan mekanisme check and balances yang sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.
”Pengawasan dari pemuda memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya. Ini adalah bentuk pencegahan dini agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara,” tambahnya.
Pergeseran Paradigma Pemberantasan Korupsi
Peringatan Hakordia 2025 di Bekasi ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan.
Kejaksaan menyadari bahwa kesadaran anti-korupsi harus diinternalisasi sejak dini dan disuarakan terus-menerus oleh kelompok yang memiliki integritas tinggi.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang efektif dan berkelanjutan.
Target utamanya adalah menjadikan pemberantasan korupsi di Kota Bekasi bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi gerakan kolektif yang mengakar di masyarakat.
Komitmen KNPI Kota Bekasi
Ketua KNPI Kota Bekasi, M. Syahril Mubarok, menyambut hangat ajakan kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa KNPI siap menjadi garda terdepan dalam mendukung Kejaksaan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government).
”Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejari Kota Bekasi atas kepercayaan luar biasa ini. Bagi kami, ini adalah panggilan tugas. KNPI berkomitmen mendukung penuh upaya Kejari dalam pemberantasan korupsi, baik melalui edukasi maupun fungsi pengawasan,” tegas Syahril.
Kerja sama formal antara lembaga penegak hukum dan organisasi pemuda ini diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat luas, sekaligus mempersempit ruang gerak bagi oknum-oknum yang berniat melakukan penyimpangan.
Mari bersama-sama wujudkan Kota Bekasi yang bebas dari korupsi. Jika Anda melihat indikasi penyimpangan penggunaan uang negara, jangan ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
