- Fokus Kebijakan: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, menetapkan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai prioritas kerja di Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi.
- Skala Birokrasi: Sekda memegang kendali sebagai chief administrator sekaligus baseline penggerak bagi sekitar 23.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi.
- Target Layanan: Sinkronisasi birokrasi difokuskan pada sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik guna mengeksekusi visi-misi Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi.
- Mandat Kepala Daerah: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menugaskan Sekda menjadi jembatan komunikasi strategis antara pimpinan daerah, Forkopimda, hingga Forkopimcam di 12 kecamatan.
SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) KOTA BEKASI, MUHAMMAD SOLIKHIN, menegaskan komitmennya untuk mengonsolidasikan kekuatan birokrasi di lingkungan Pemkot Bekasi dalam satu komando kerja pada Rabu (04/11/2026).
Pasca dilantik, Solikhin langsung dihadapkan pada tantangan menyelaraskan kinerja puluhan ribu aparatur.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh program prioritas Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi terekseskusi secara cepat dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Strategi Sekda Kota Bekasi Kawal Visi Wali Kota Bekasi di Lini Birokrasi
Mengapa Sekda Kota Bekasi Menekankan Kolaborasi Lintas OPD?
Kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi syarat mutlak bagi Sekda Kota Bekasi untuk menghapus ego sektoral dan mempercepat realisasi program kerja kepala daerah.
Sebagai pejabat karier tertinggi di birokrasi Pemkot Bekasi pasca pelantikan yang berlangsung pada Senin (02/11/2026), Muhammad Solikhin menyadari bahwa beban tata kelola pemerintahan tidak dapat ditopang secara individual.
”Kalau saya bicara Sekda, saya sebenarnya seperti chief administrator. Mengkolaborasikan semua OPD. Harapan saya, saya enggak bisa kerja sendiri. Tanpa teman-teman, semua teman-teman kepala OPD, saya enggak akan mungkin bisa,” kata Muhammad Solikhin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (04/11/2026).
Menurut Solikhin, soliditas birokrasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
Kesamaan arah kerja dari tingkat dinas hingga aparatur pelaksana menjadi kunci untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bekasi.
”Keberhasilan pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh Sekda maupun kepala daerah, melainkan juga oleh keterlibatan seluruh aparatur di setiap perangkat daerah,” jelasnya.
Bagaimana Dampak Penguatan Koordinasi OPD terhadap Pelayanan Publik di Kota Bekasi?
Penguatan koordinasi internal birokrasi berdampak langsung pada peningkatan kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan dasar yang diterima warga di seluruh wilayah Kota Bekasi.
Solikhin menargetkan sinergi ini merata di berbagai sektor krusial, mulai dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.
Dengan rantai koordinasi yang solid, setiap kepala perangkat daerah dituntut mengeksekusi tugas dan tanggung jawabnya secara terukur tanpa tumpang tindih kebijakan.
Sinkronisasi tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga mulai dari wilayah Pondokgede, Jatiasih, Mustikajaya, Medansatria, Rawalumbu, Bantargebang, Jatisampurna, hingga Pondokmelati.
”Harapan saya, kolaborasi ini bisa mencapai apa yang menjadi visi Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi tercapai dengan kita semuanya ini,” katanya.
Apa Target Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bagi Sekda dalam Memimpin 23.000 ASN?
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menargetkan Sekda Kota Bekasi mampu menjadi motor penggerak bagi sekitar 23.000 ASN sekaligus penghubung komunikasi yang efektif lintas elemen pemerintahan.
Setelah merotasi dan melantik puluhan pejabat eselon di lingkungan Pemkot Bekasi, Tri menempatkan posisi Sekda sebagai titik tumpu stabilitas birokrasi daerah.
Adapun fokus mandat koordinasi yang harus dijalankan Sekda Kota Bekasi meliputi:
- Sinkronisasi Pimpinan Daerah: Menyelaraskan instruksi strategis antara Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi ke dalam program kerja operasional OPD.
- Sinergi Lintas Instansi: Memperkuat jalur komunikasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi.
- Konektivitas Wilayah: Memastikan kebijakan daerah terimplementasi hingga tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di 12 kecamatan se-Kota Bekasi.
- Kendali Aparatur: Menjadi baseline atau tolok ukur kinerja bagi sekitar 23.000 ASN di lingkungan Pemkot Bekasi.
”Harapannya mampu bagaimana menjadi jembatan komunikasi yang baik dengan saya, Pak Wakil, kemudian komunikasi dengan Forkopimda dan juga Forkopimcam. Dan dia menjadi baseline terkait dengan 23.000 ASN yang ada di Pemerintah Kota Bekasi,” kata Tri sebelumnya.
Berbekal mandat besar tersebut, Muhammad Solikhin kini memikul tanggung jawab untuk memastikan seluruh aparatur Pemkot Bekasi memiliki satu frekuensi pemahaman dalam mengeksekusi kebijakan daerah.
Konsolidasi internal yang kuat akan menjadi ujian utama bagi Sekda baru dalam membuktikan efektivitas pelayanan publik di Kota Bekasi.
Publik kini menanti gebrakan nyata dari kepemimpinan birokrasi Muhammad Solikhin dalam memangkas hambatan birokrasi dan mengakselerasi layanan masyarakat di Kota Bekasi.
Bagaimana tanggapan Anda terkait langkah awal Sekda Kota Bekasi dalam memimpin 23.000 ASN? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar Kota dan Kabupaten Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
