Komisi III Ultimatum PTMP Bereskan Infrastruktur Relokasi PKL Pasar Baru Bekasi dalam Sepekan

• ​Komisi III DPRD Kota Bekasi memberikan tenggat waktu maksimal satu minggu kepada PT Mitra Patriot (PTMP) untuk membenahi seluruh fasilitas relokasi PKL di Pasar Baru, Bekasi Timur.
• ​Infrastruktur vital pasar, seperti ketersediaan lift barang dan eskalator, dinilai belum siap sehingga menghambat aksesibilitas pedagang maupun konsumen.
• ​Kebijakan pemindahan menyasar 300 hingga 400 PKL di Jalan Juanda dan Jalan M. Yamin, di mana sekitar 30 persen pedagang masih menolak akibat fasilitas yang minim.
• ​DPRD Kota Bekasi segera menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan guna membuktikan kesiapan fasilitas yang dijanjikan PTMP dan PT BETA.

​Rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke kawasan Pasar Baru, Kecamatan Bekasi Timur, menuai kritik tajam karena dinilai memaksakan kehendak di tengah ketidaksiapan fasilitas.

Merespons gelombang penolakan pedagang, Komisi III DPRD Kota Bekasi memberikan ultimatum keras kepada pengelola, yakni PT Mitra Patriot (PTMP) dan instansi terkait, untuk segera menuntaskan pembangunan infrastruktur penunjang hanya dalam batas waktu sepekan.

​Polemik Relokasi PKL Pasar Baru Bekasi: DPRD Tuntut Bukti Nyata

​Mengapa Komisi III DPRD Kota Bekasi Memberikan Ultimatum Sepekan kepada PTMP?

​Keputusan tegas ini diambil karena pemerintah daerah dan pihak pengelola dinilai lambat serta belum mampu membuktikan kelayakan lokasi baru tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menuntut penyelesaian instan agar roda ekonomi pedagang tidak terganggu oleh proyek yang setengah matang.

​”Kalau mereka (PTMP) minta satu bulan, kita minta satu minggu. Karena kita ingin semuanya berjalan dengan baik,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com seusai memimpin rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (03/09/2026).

​Apa Saja Fasilitas Infrastruktur Pasar Baru Bekasi yang Dinilai Belum Layak?

​Berdasarkan rapat dengar pendapat yang melibatkan PTMP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi, serta Bagian Hukum Pemkot Bekasi, sorotan utama mengarah pada buruknya aksesibilitas operasional pasar. Fasilitas esensial untuk mobilisasi barang dan orang dilaporkan belum rampung dikerjakan.

​Sejumlah rincian fasilitas yang dituntut perbaikannya antara lain:

• ​Pengadaan dan pengaktifan lift barang untuk mempercepat akses bongkar muat logistik pedagang.
• ​Beroperasinya fasilitas eskalator secara optimal guna memastikan kenyamanan pengunjung dan konsumen.

​”Pemerintah jangan hanya memindahkan, tetapi tidak menyiapkan segala sesuatunya. Ini saya rasa tidak adil,” tambah politisi PDI-P tersebut.

​Berapa Banyak PKL Terdampak Relokasi di Kawasan Pasar Baru?

​Proses pemindahan paksa maupun sukarela ini menyasar ratusan pedagang yang selama ini menggelar lapak di sekitar jalan protokol Bekasi Timur.

Meski pihak pengelola mengklaim progres positif, gelombang penolakan tetap eksis akibat krisis kepercayaan terhadap kesiapan infrastruktur.

​Rincian data relokasi berdasarkan paparan pihak pengelola:

• ​Total PKL yang menjadi sasaran relokasi mencapai 300 hingga 400 pedagang dari Jalan Juanda dan Jalan M. Yamin.
• ​Sebanyak 70 persen pedagang diklaim telah menyepakati aturan dan bersedia dipindahkan.
• ​Sisa 30 persen pedagang masih menolak keras karena menganggap lapak baru mereka belum layak beroperasi.

​Apa Langkah Lanjutan DPRD Kota Bekasi Terhadap PTMP dan PT BETA?

​Guna mencegah agar kesepakatan penyelesaian infrastruktur ini tidak sekadar menjadi janji manis di atas kertas, Komisi III berencana turun langsung (sidak) ke kawasan Pasar Baru.

Langkah konkret ini diambil untuk menagih komitmen PTMP dan PT BETA selaku pihak pengelola dalam menjamin hak para pedagang atas fasilitas yang memadai.

​”Kami akan pastikan apa yang disampaikan PTMP itu benar-benar ada di lapangan. Jangan hanya di pembahasan rapat saja,” pungkas Arif.

​Tindakan tegas dari kalangan legislatif ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret, sehingga para PKL tidak terus menjadi korban kebijakan yang minim perencanaan infrastruktur penunjang.

​Dapatkan informasi terbaru seputar kebijakan Pemkot Bekasi, DPRD, dan berita politik lokal lainnya langsung di gawai Anda.

Silakan bergabung di Saluran WhatsApp RakyatBekasi. Klik tautan berikut agar tidak tertinggal berita: [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini].