Pemkot Bekasi Bakal Gelar Rotasi Mutasi Pejabat pada Juli 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana menggelar rotasi dan mutasi pejabat pada Juli 2025. Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan struktural serta meningkatkan efektivitas birokrasi di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bekasi.

Dalam laporan tersebut, DPRD menyoroti adanya kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu segera diisi agar roda pemerintahan berjalan optimal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sedang menyiapkan the right man in the right place. Penempatan pejabat harus profesional,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe kepada rakyatbekasi.com dalam keterangannya usai Apel Pagi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (26/05/2025).

Menurutnya, rotasi dan mutasi merupakan hal biasa dalam birokrasi, tetapi Pemkot Bekasi ingin memastikan bahwa setiap pejabat yang ditempatkan memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Pemkot Bekasi, kata dia, kini tengah melakukan penataan sistem seleksi agar rotasi dan mutasi berjalan dengan baik.

Bang Harris sapaan akrabnya, menekankan bahwa proses ini membutuhkan waktu lebih lama karena pemerintah ingin menghindari kesalahan dalam penempatan pejabat.

“Kenapa agak lama? Karena kami sedang menata. Yang duduk di posisi penting harus benar-benar orang tepat dengan skill mumpuni,” jelasnya.

Jika berjalan sesuai rencana, kata dia, seluruh proses rotasi dan mutasi akan rampung pada Juli 2025. Pemkot Bekasi berharap kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan serta mendukung program pembangunan daerah.

Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang yang kompeten. Dengan kebijakan ini, diharapkan pelayanan publik semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi dapat terus meningkat.