- Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi mendukung penuh rencana sentralisasi kewenangan pengangkatan guru ke pemerintah pusat.
- Kebijakan ini dinilai strategis untuk memangkas praktik nepotisme dan politisasi rekrutmen tenaga pendidik di tingkat pemerintah daerah.
- Pembenahan sistem rekrutmen dituntut berjalan lurus dengan peningkatan kesejahteraan, kepastian status, dan tunjangan guru.
- Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya objektivitas kepala daerah yang kerap menjadikan rekrutmen guru sebagai alat politik.
RENCANA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO untuk mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat mendapat dukungan kuat dari daerah.
Ketua Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, menyatakan langkah sentralisasi ini sangat krusial untuk memberantas praktik nepotisme sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola dan kesejahteraan tenaga pendidik secara nasional.
Dukungan DPRD Kota Bekasi Terhadap Sentralisasi Pengangkatan Guru oleh Pusat
Mengapa Pengangkatan Guru Perlu Ditarik ke Pemerintah Pusat?
Sistem desentralisasi yang selama ini memberikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah daerah dinilai memiliki banyak celah, terutama terkait objektivitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penarikan kewenangan ini ke pusat dipandang sebagai solusi untuk menata ulang kualitas pendidikan.
“Saya mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengambil alih pengangkatan guru. Ini bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola guru secara nasional agar lebih objektif, terukur, dan benar-benar berdasarkan kebutuhan serta kualitas,” kata Misbahudin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (18/09/2026).
Politisi partai Gerindra tersebut menilai pengelolaan pengangkatan guru secara lebih terpusat dapat memberikan kepastian serta perlindungan yang jauh lebih baik bagi para pendidik yang selama ini kerap terombang-ambing oleh kebijakan birokrasi lokal.
Bagaimana Dampak Kebijakan Ini Terhadap Kesejahteraan Guru?
Pengambilalihan kewenangan ini ditegaskan tidak boleh hanya berhenti pada sekadar pergantian urusan administrasi kepegawaian.
Pemerintah pusat memiliki pekerjaan rumah besar untuk mengiringi kebijakan ini dengan peningkatan kualitas hidup para pahlawan tanpa tanda jasa.
”Kalau tata kelolanya dibenahi, maka gaji dan tunjangan guru juga harus semakin baik,” ujarnya.
Misbahudin menekankan bahwa pembenahan sistem rekrutmen mutlak berjalan beriringan dengan perbaikan pendapatan, kepastian status kepegawaian, perlindungan profesi guru, serta pembukaan akses seluas-luasnya untuk pengembangan kompetensi.
Apa Syarat Agar Desain Kebijakan Sentralisasi Guru Berhasil?
Agar kebijakan ini tepat sasaran, pemerintah pusat dituntut untuk merumuskan rancangan regulasi yang komprehensif sebelum kewenangan tersebut benar-benar ditarik sepenuhnya.
”Desain tersebut perlu memastikan pemerataan distribusi guru, kesesuaian kebutuhan sekolah, rekrutmen berbasis kompetensi, dan kepastian kesejahteraan guru,” katanya.
Keempat indikator pembenahan tersebut merupakan kunci utama agar masalah klasik seperti penumpukan guru di wilayah perkotaan dan kekosongan tenaga pendidik di pelosok dapat segera diakhiri.
Apa Alasan Utama Presiden Prabowo Mengkritisi Rekrutmen Guru oleh Pemda?
Rencana pengembalian kewenangan ini bermula dari evaluasi tajam Presiden Prabowo Subianto terhadap sistem pendidikan nasional.
Pemerintah mencium adanya ketidakberesan dalam praktik rekrutmen oleh daerah yang seringkali tidak berbasis kompetensi.
“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, meski desentralisasi memiliki semangat demokratisasi yang baik, eksekusinya di tingkat kabupaten atau provinsi justru menghadirkan tantangan berat.
Kepala daerah kerap gagal menjaga objektivitas karena tersandera kepentingan kedekatan pribadi dan politik praktis. Pengangkatan guru dituntut berdasarkan kemampuan dan standar kualitas yang terukur.
“Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata Prabowo.
Pembenahan sektor pendidikan, khususnya pada tahapan rekrutmen, kini menjadi fokus utama demi mencetak generasi unggul. Jangan lupa bagikan informasi ini, tinggalkan komentar Anda terkait nasib pendidikan kita, dan ikuti terus pembaruan berita terkini melalui Saluran WhatsApp RakyatBekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
